Jurnas.net - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah VII Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengendus bau amis dalam proyek pengerjaan area pedestrian. Dua proyek yang disorot yakni revitalisasi pedestrian di kawasan Kotabaru dan Jalan Perwakilan Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2021.
Koordinator investigator di KPPU Kantor Wilayah DIY, Dewi Sita Yuliani mengungkapkan adanya dugaan persekongkolan tender dua proyek revitalisasi pedestrian itu. Kasus itu disidangkan perdana dengan register perkara Nomor 19/KPPU-L/2026, dengan agenda pembacaan Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) oleh investigator penuntut.
Baca juga: Demonstrasi Belasan Jam hingga ke Area Kampus, Aparat Dituding Bersikap Berlebihan
"Kami menduga ada persekongkolan dilakukan dua pemenang tender dalam dua proyek itu," kata Dewi di KPPU Kantor Wilayah DIY pada Kamis, 19 November 2026.
Dewi menjelaskan dua proyek terselesaikan yang kini berperkara didanai APBD Kota Yogyakarta 2021 di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP). Ia merinci, paket pertama penataan pedestrian lawasan Kotabaru (titiknya Galeria Mall - Gramedia) dengan pagu Rp19,97 miliar. Adapun paket kedua pembangunan pedestrian Jalan Perwakilan (Malioboro) dengan pagu Rp12,29 miliar.
Dalam perkara itu, terdapat enam pihak bersatatus terlapor, yakni PT Pradipta Bhumi Konstruksi (Terlapor I), PT Prastama Dua Sembilan (Terlapor II), dan PT Tri Patra Konsultan (Terlapor III). Lalu, Pokja Pemilihan Paket Tender Penataan Pedestrian Kawasan Kotabaru Putaran VI Juni 2021 (Terlapor IV), Pokja Pemilihan Paket Tender Pembangunan Pedestrian Jalan Perwakilan Putaran VIII Agustus 2021 (Terlapor V), dan PPK paket pekerjaan tersebut (Terlapor VI).
Menurut Dewi dugaan persekongkolan itu dilakukan antarpemenang di kedua paket tender tersebut. Ia menjelaskan pemenang tender (terlapor I) di kawasan Kotabaru diduga terlibat kerja sama dengan kontraktor proyek di Jalan Perwakilan (terlapor II).
"Kami menemukan beberapa kejanggalan dokumen dari kedua proyek itu," ucapnya.
Hasil awal penyelidikan menemukan adanya indikasi dokumen penawaran untuk Terlapor II justru dikerjakan oleh pihak lain. Dewi mengatakan perusahaan pemenang di Jalan Perwakilan tersebut diduga hanya dipinjam sebagai pendamping.
Baca juga: Liburan Nataru Makin Hemat, KAI Daop 6 Yogyakarta Berikan Diskon 30 Persen Tiket Kereta Api
"Kami temukan bukti bahwa terlapor II ini istilahnya cuma dipinjam saja. Jadi, terlapor II sebagai pendamping, dan semua yang mengerjakan dokumen penawaran itu terlapor 1," ujarnya.
Ia menjelaskan, persaingan sehat dalam tender dan pengerjaan seharusnya menuntut setiap peserta tender menyusun dokumen, menghitung harga penawaran, dan bersaing secara mandiri. Dalam kasus itu, Dewi menduga terjadi ajakan serta penyusunan dokumen bersama yang berujung pada pemberian kompensasi.
"Seharusnya banyak perusahaan yang bisa ikut tender, kan. Kemudian, mereka harus bersaing secara sehat. Ikut tender harus sendiri-sendiri, mengajukan penawaran sendiri, menghitung harga penawaran sendiri, bikin dokumen tender sendiri," tegasnya.
Dugaan kongkalikong itu ditunjukkan dengan temuan beberapa kesamaan, seperti alamat IP saat pengunggahan dokumen, metadata dokumen, dan format penulisan. Bahkan, ia mengaku mendapati kesalahan ketik (saltik) yang identik pada dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK), jaminan penawaran, serta surat kerja sama.
Baca juga: Wasit Jadi Sasaran Kritik Usai PSIM Tumbang dari Dewa United
Selain itu, Dewi mengungkapkan, juga ditemukan ketidaksesuaian kualifikasi teknis dan pengalaman kerja, serta indikasi fasilitasi vertikal oleh konsultan perencana, kelompok kerja (Pokja) pemilihan, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Menurut dia, dokumen tender masing-masing pihak semestinya berbeda.
"Nah, ini ikut tender tapi dokumennya sama, kesalahan pengetikannya juga sama. Jadi, ketika dibandingkan, loh kok sama, ini pasti yang ngerjain satu orang," ujarnya.
Sidang tersebut dipimpin Majelis Komisi yang diketuai Ridho Jusmadi dengan anggota M. Fanshurullah Asa dan M. Noor Rofieq. Dalam sidang itu pula diungkapkan para terlapor dosebut telah memenuhi unsur pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Editor : A. Mustaqim