Jurnas.net – Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) bersama polres jajaran mengungkap 21 kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) melalui Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD).
Dalam pengungkapan tersebut, polisi menetapkan 29 orang sebagai tersangka. Modus yang digunakan beragam, mulai dari menawarkan pekerjaan di luar negeri dengan iming-iming gaji tinggi hingga meminta puluhan juta rupiah sebagai biaya pengurusan dokumen dan keberangkatan.
Baca juga: Kedok Juru Parkir, Agus Didakwa Pasok 4 Kg Sabu Senilai Rp1,39 Miliar di Gresik
Pengungkapan kasus tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast dalam konferensi pers di Surabaya, Jumat, 20 November 2026.
Jules mengatakan, pengungkapan tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian memberantas perdagangan orang sekaligus melindungi masyarakat dari praktik perekrutan pekerja migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural.
Sementara itu, Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dirres PPA/PPO) Polda Jatim Kombes Pol Ganis Setyaningrum menjelaskan, dari total 21 kasus, sebanyak delapan perkara ditangani Ditres PPA/PPO Polda Jatim dengan 14 tersangka. Adapun 13 perkara lainnya ditangani polres jajaran dengan total 15 tersangka.
“Pengungkapan ini merupakan wujud nyata komitmen dan sinergitas Polda Jawa Timur bersama instansi terkait dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang,” ujar Ganis.
Dalam menjalankan aksinya, para tersangka diduga menawarkan pekerjaan di luar negeri melalui media sosial dengan menjanjikan gaji tinggi. Calon pekerja kemudian diminta menyerahkan sejumlah uang dengan dalih biaya pengurusan dokumen dan keberangkatan.
Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah dugaan perekrutan PMI nonprosedural dengan tujuan Armenia yang melibatkan 15 korban asal Kabupaten Lamongan.
Para korban dijanjikan memperoleh gaji sebesar Rp 15 juta per bulan. Namun, untuk bisa diberangkatkan, mereka diminta membayar biaya hingga Rp 75 juta.
Kasus lainnya berkaitan dengan dugaan perekrutan pekerja untuk ditempatkan di Jepang. Melalui media sosial, calon pekerja ditawari pekerjaan dengan biaya keberangkatan berkisar Rp 40 juta hingga Rp 75 juta per orang.
Baca juga: Polda Jatim Bongkar Penipuan Segitiga Jual Beli Mobil Online, 20 Korban Diduga Rugi Miliaran Rupiah
Pola perekrutan tersebut memperlihatkan bagaimana tawaran pekerjaan dengan penghasilan besar dapat dimanfaatkan sebagai celah untuk menjerat calon pekerja migran.
Polda Jatim juga tengah mendalami dugaan TPPO terkait perekrutan dua warga negara Indonesia (WNI) yang dijanjikan bekerja sebagai tentara di Rusia. Kedua WNI tersebut diduga diiming-imingi gaji sebesar Rp 54 juta per bulan.
Beruntung, rencana keberangkatan mereka berhasil dicegah melalui koordinasi Polda Jatim dengan Lanudal Juanda dan pihak Imigrasi di Bandara Juanda. Saat ini, penyidik masih melakukan pendalaman dan pengembangan untuk mengungkap lebih jauh dugaan tindak pidana dalam perkara tersebut.
Selain kasus tujuan Armenia, Jepang, dan Rusia, kepolisian juga mengungkap dugaan penempatan PMI nonprosedural sebagai asisten rumah tangga dengan tujuan Singapura dan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah.
Terhadap para tersangka, penyidik menerapkan ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan konstruksi hukum masing-masing perkara.
Baca juga: Kapolda Jatim Gelar Operasi Zebra, Angka Kecelakaan Justru Naik 19 Persen
Ganis mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati menerima tawaran pekerjaan di luar negeri, terutama yang menjanjikan gaji besar tanpa disertai informasi perusahaan dan prosedur penempatan yang jelas.
Masyarakat juga diminta memastikan legalitas perusahaan penempatan pekerja migran sebelum menyerahkan dokumen pribadi maupun uang untuk biaya keberangkatan.
Dia meminta masyarakat segera melapor apabila menemukan indikasi perekrutan pekerja migran secara nonprosedural. Laporan dapat disampaikan melalui layanan kepolisian 110 atau dengan berkoordinasi bersama instansi terkait.
Pengungkapan 21 kasus tersebut menjadi pengingat bahwa tawaran bekerja di luar negeri dengan penghasilan menggiurkan tidak selalu menjamin keselamatan dan kepastian pekerjaan. Tanpa proses penempatan yang legal, calon pekerja migran berisiko menjadi korban eksploitasi hingga perdagangan orang.
Editor : Rahmat Fajar