Jatim Bangun 20.000 Rumah Subsidi Buruh dan Wartawan, Tahap Awal 200 Unit di Gresik

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada 2024. (Dok: Kemenkeu)
Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada 2024. (Dok: Kemenkeu)

Jurnas.net - Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan mulai membangun 20.000 rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Tahap pertama proyek ini akan dimulai pada Juni 2025, dengan lokasi perdana di Kabupaten Gresik.

"Groundbreakingnya di Gresik. Kami berharap Pak Menteri PR bisa hadir langsung. Untuk tahap pertama, 100 unit diperuntukkan bagi wartawan dan 100 unit untuk buruh," Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Rabu, 14 Mei 2025.

Khofifah mengatakan bahwa pembangunan tahap awal akan difokuskan untuk dua kelompok profesi, buruh dan wartawan, dan masing-masing sebanyak 100 unit rumah. Menurutnya, rumah subsidi ini hanya bisa dimiliki oleh warga yang belum pernah memiliki rumah sebelumnya.

"Skema ini dirancang untuk memudahkan MBR, termasuk buruh dan wartawan, memiliki hunian layak dengan harga terjangkau," katanya.

Baca Juga : Bank Jatim Diduga Tahan Ijazah Karyawan, LBH Ansor Desak Khofifah Jangan Diam Saja

Khofifah menjelaskan bahwa titik lokasi baru untuk pembangunan tahap selanjutnya masih dalam pembahasan bersama Kementerian. Meski begitu, Khofifah optimistis target pembangunan 20.000 unit rumah, bisa direalisasikan secara bertahap di berbagai wilayah Jawa Timur.

"Kami harap Gresik bisa menjadi titik awal. Target kami, 20.000 rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah bisa benar-benar terwujud," ujarnya.

Untuk diketahui, rencana pembangunan ini sebelumnya telah disepakati dalam pertemuan antara Khofifah dan Menteri PKP Maruar Sirait di Jakarta. Rumah-rumah subsidi ini nantinya dapat diakses melalui fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) FLPP, yang dikelola oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Khofifah menegaskan bahwa selain harga yang terjangkau seperti uang muka 1 persen, dan bunga tetap 5 persen selama masa angsuran maksimal 20 tahun. Rumah subsidi ini juga akan dibangun dengan standar kualitas layak huni.

"Rumah-rumah ini akan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat, tidak hanya murah tapi juga nyaman dan bermutu," pungkasnya.

Berita Terbaru

Munas III APTAKSINDO dan PERJASI Digelar di Surabaya, Fokus Regenerasi dan Penguatan Tata Kelola Organisasi

Munas III APTAKSINDO dan PERJASI Digelar di Surabaya, Fokus Regenerasi dan Penguatan Tata Kelola Organisasi

Kamis, 06 Agu 2026 18:12 WIB

Kamis, 06 Agu 2026 18:12 WIB

Jurnas.net – Persiapan Musyawarah Nasional (Munas) III Asosiasi Tenaga Ahli dan Terampil Konstruksi Indonesia (APTAKSINDO) dan Perkumpulan Rekanan Jasa K…

Sidang Tuntutan Korupsi Rp83 Miliar Pelindo Regional 3 Tertunda, Karena JPU Belum Siapkan Berkas 

Sidang Tuntutan Korupsi Rp83 Miliar Pelindo Regional 3 Tertunda, Karena JPU Belum Siapkan Berkas 

Kamis, 06 Agu 2026 15:18 WIB

Kamis, 06 Agu 2026 15:18 WIB

Jurnas.net – Sidang pembacaan tuntutan terhadap enam terdakwa dalam perkara dugaan korupsi proyek pemeliharaan dan pengerukan alur pelayaran di lingkungan PT P…

Muktamar Ke-35 PBNU: Menjaga Marwah Organisasi di Tengah Transformasi Digital

Muktamar Ke-35 PBNU: Menjaga Marwah Organisasi di Tengah Transformasi Digital

Kamis, 06 Agu 2026 14:19 WIB

Kamis, 06 Agu 2026 14:19 WIB

Oleh: Ir. La Mema Parandy, S.T., M.M., CBPA., IPM. Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 yang akan digelar pada 27–31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul U…

Ali Mufthi Tinjau Program Irigasi Berbasis Masyarakat di Ponorogo, Libatkan Petani dan Warga Lokal

Ali Mufthi Tinjau Program Irigasi Berbasis Masyarakat di Ponorogo, Libatkan Petani dan Warga Lokal

Kamis, 06 Agu 2026 13:32 WIB

Kamis, 06 Agu 2026 13:32 WIB

Jurnas.net – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ali Mufthi, meninjau langsung pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (…

Guru Besar UGM: Pemerintah dan DPR Ingkari Amanat Reformasi 1998  

Guru Besar UGM: Pemerintah dan DPR Ingkari Amanat Reformasi 1998  

Kamis, 06 Agu 2026 06:05 WIB

Kamis, 06 Agu 2026 06:05 WIB

Jurnas.net - Guru Besar Agraria Universitas Gadjah Mada (UGM), Maria Sri Wulan Sumardjo menagih janji pemerintah dan DPR dalam menjalankan amanat reformasi 1998…

Sekretariat DPRD Surabaya Bekali Pegawai Teknik Fotografi, Tingkatkan Kualitas Dokumentasi Publik

Sekretariat DPRD Surabaya Bekali Pegawai Teknik Fotografi, Tingkatkan Kualitas Dokumentasi Publik

Rabu, 05 Agu 2026 15:31 WIB

Rabu, 05 Agu 2026 15:31 WIB

Jurnas.net – Dokumentasi kegiatan pemerintahan tidak lagi dipandang sekadar sebagai aktivitas memotret untuk keperluan arsip. Di era keterbukaan informasi p…