Jurnas.net – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa Jawa Timur memiliki seluruh modal strategis untuk menjadi salah satu pemain utama dalam industri halal nasional bahkan global. Kekuatan pesantren, jutaan pelaku UMKM, sektor manufaktur yang kuat, hingga jaringan logistik yang terhubung dengan berbagai wilayah Indonesia menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem halal yang kompetitif dan berdaya saing internasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Khofifah saat menjadi keynote speaker dalam Forum Ekonomi Regional Jawa Halal Ecosystem 2026 yang diselenggarakan KGI Network di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Kamis, 4 Juni 2026.
Menurut Khofifah, industri halal saat ini telah mengalami transformasi besar. Halal tidak lagi dipahami semata sebagai aspek kepatuhan syariah, tetapi telah berkembang menjadi standar global yang identik dengan kualitas, keamanan, higienitas, keterlacakan produk, dan keberlanjutan.
"Halal bukan lagi sekadar sertifikasi produk. Halal telah berkembang menjadi ekosistem gaya hidup dan industri masa depan. Ini merupakan peluang besar yang harus dimanfaatkan Indonesia, termasuk Jawa Timur, untuk mengambil peran yang lebih strategis dalam rantai nilai halal global," ujar Khofifah.
Ia menjelaskan, tren ekonomi dunia menunjukkan bahwa sektor halal menjadi salah satu mesin pertumbuhan baru yang terus berkembang. Tidak hanya negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim, negara-negara nonmuslim pun kini berlomba mengembangkan industri halal, mulai dari makanan dan minuman, kosmetik, farmasi, fesyen muslim, pariwisata ramah muslim hingga keuangan syariah.
Berdasarkan State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2025/2026, Indonesia berhasil menempati peringkat pertama dunia pada sektor Muslim Fashion, peringkat ketiga dunia pada sektor Halal Food dan Media & Recreation, serta peringkat keempat dunia pada sektor Halal Pharmaceuticals and Cosmetics.
Bagi Khofifah, capaian tersebut membuktikan bahwa Indonesia memiliki daya saing yang semakin kuat di pasar halal internasional. Namun tantangan berikutnya adalah memastikan daerah-daerah potensial mampu mengambil peran lebih besar sebagai pusat produksi dan penggerak industri halal dunia.
"Kita tidak boleh hanya menjadi pasar. Jawa Timur memiliki modal yang sangat besar untuk menjadi pemain utama halal dunia, mulai dari kekuatan pesantren, UMKM, industri manufaktur hingga konektivitas logistik yang menjangkau pasar nasional maupun global," tegasnya.
Khofifah menjelaskan posisi strategis Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara memberikan keuntungan besar dalam pengembangan industri halal. Pelabuhan Tanjung Perak saat ini melayani 24 dari 41 rute tol laut nasional dan menjadi salah satu simpul utama distribusi logistik nasional.
Sekitar 80 persen kebutuhan logistik menuju 19 provinsi di kawasan Indonesia Timur disuplai dari Jawa Timur. Kondisi tersebut menjadikan provinsi ini sebagai pusat pergerakan barang, perdagangan, dan industri nasional.
Keunggulan tersebut diperkuat dengan keberadaan 12 ruas jalan tol, dua Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), 13 kawasan industri, satu kawasan industri halal, 37 pelabuhan, serta tujuh bandara yang tersebar di berbagai daerah. "Posisi ini menjadikan Jawa Timur sebagai center of gravity perdagangan nasional. Ini merupakan modal penting untuk memperkuat rantai pasok industri halal dari hulu hingga hilir," katanya.
Selain kekuatan infrastruktur dan industri, Jawa Timur juga memiliki modal sosial yang sangat besar melalui jaringan pesantren yang tersebar di seluruh daerah. Saat ini terdapat 7.425 pondok pesantren dengan lebih dari 773 ribu santri. Sebanyak 7.006 pesantren telah memiliki izin operasional dari Kementerian Agama, 1.420 pesantren telah mengimplementasikan program One Pesantren One Product (OPOP), dan 3.966 pesantren telah menjalankan digitalisasi.
Menurut Khofifah, pesantren memiliki posisi yang sangat strategis dalam membangun ekosistem ekonomi syariah yang berkelanjutan. "Melalui program Eko-Tren OPOP, kami terus mendorong lahirnya santripreneur, pesantrenpreneur, dan sociopreneur yang mampu menjadi penggerak ekonomi umat sekaligus menciptakan lapangan kerja baru," ujarnya.
Selain itu, Jawa Timur juga memiliki 15 Zona Kawasan Halal, Aman dan Sehat (KHAS) serta 804 destinasi wisata ramah muslim yang menjadi bagian penting dari penguatan industri halal secara menyeluruh.
Untuk memperkuat daya saing industri halal, Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus membangun infrastruktur halal yang terintegrasi. Salah satu proyek strategis yang tengah dikembangkan adalah Halal Industrial Park Sidoarjo (HIPS) atau Safe n Lock yang telah memperoleh rekomendasi dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai bagian dari penguatan ekosistem industri halal nasional.
Dari sisi pemberdayaan usaha, sepanjang 2025 Pemprov Jatim telah menjalankan delapan program inkubasi usaha syariah yang menjangkau 2.492 pelaku usaha. Sebanyak 2.485 pelaku usaha di antaranya berhasil meningkatkan omzet setelah mengikuti program tersebut.
Sementara itu, fasilitasi sertifikasi halal yang dilakukan Pemprov Jatim telah menghasilkan 552.943 usaha dan sekitar 1,41 juta produk bersertifikat halal. Penguatan tersebut ditopang oleh 15 Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), 87 Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), 15 laboratorium halal, 348.010 penyelia halal, serta 196 Rumah Potong Hewan halal yang tersebar di berbagai daerah.
Hasilnya, jumlah usaha halal di Jawa Timur meningkat 165.165 unit dibandingkan tahun sebelumnya atau tumbuh sebesar 42,59 persen. Ekspor Halal Tembus USD 3,2 Miliar
Kinerja sektor halal Jawa Timur juga tercermin dari meningkatnya nilai ekspor produk halal yang mencapai USD 3,222 miliar.
Kontributor terbesar berasal dari sektor makanan dan minuman yang menyumbang 9,51 persen dari total ekspor nonmigas Jawa Timur. Disusul sektor tekstil dan turunannya, farmasi, serta kosmetik yang semakin kompetitif di pasar internasional.
Di saat yang sama, perekonomian Jawa Timur juga menunjukkan performa yang kuat. Pada Triwulan I Tahun 2026, ekonomi Jawa Timur tumbuh 5,96 persen secara tahunan (year on year), lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang mencapai 5,61 persen.
Kontribusi Jawa Timur terhadap perekonomian Pulau Jawa mencapai 25,16 persen dan terhadap perekonomian nasional sebesar 14,40 persen.
Khofifah menegaskan bahwa keberhasilan pengembangan ekonomi syariah tidak dapat dilakukan secara parsial. Dibutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, lembaga keuangan syariah, media, organisasi masyarakat, hingga komunitas pesantren.
"Pengembangan ekonomi syariah tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Kuncinya adalah kolaborasi. Ketika seluruh elemen bergerak bersama, maka sektor halal akan tumbuh lebih cepat, lebih inklusif, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat," katanya.
Kolaborasi tersebut juga mengantarkan Jawa Timur meraih berbagai penghargaan nasional dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Jumlah penghargaan yang diraih terus meningkat dari tiga kategori pada 2022 menjadi juara umum dengan sepuluh kategori penghargaan pada 2025.
Menurut Khofifah, capaian tersebut menjadi bukti bahwa pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Jawa Timur berjalan secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan. "Berbagai capaian ini menjadi bekal bagi Jawa Timur untuk terus memperkuat daya saing. Kami ingin memastikan manfaat industri halal benar-benar dirasakan masyarakat sekaligus memperkuat posisi Jawa Timur dalam mendukung Indonesia sebagai pusat ekonomi halal dunia," pungkasnya.
Editor : Andi Setiawan
