Jurnas.net – Pemerintah bersama Himpunan Kawasan Industri (HKI) sepakat memperkuat sinergi strategis untuk menjadikan kawasan industri sebagai pusat hilirisasi nasional sekaligus motor utama pertumbuhan ekonomi. Kolaborasi ini diyakini menjadi kunci dalam mendorong transformasi Indonesia menuju negara maju yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Kesepakatan itu terjalin dalam audiensi antara Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslani, dengan jajaran pengurus HKI yang dipimpin Ketua Umum Akhmad Ma’ruf Maulana, di Kantor Kementerian Investasi, Jakarta.
“Kawasan industri bukan lagi sekadar lokasi produksi, melainkan lokomotif pembangunan nasional,” tegas Menteri Rosan, Selasa, 26 Agustus 2025.
“Pemerintah berkomitmen memberikan kemudahan investasi melalui percepatan perizinan, harmonisasi lintas kementerian, dan penguatan infrastruktur. Inilah fondasi untuk mendorong hilirisasi lebih agresif,” lanjutnya.
Menurut Rosan, keberadaan kawasan industri kini menjadi elemen vital dalam peta jalan pembangunan ekonomi Indonesia. Dengan infrastruktur yang terintegrasi, kawasan industri tak hanya menjadi pusat produksi, tetapi juga pusat inovasi sekaligus penguat rantai pasok domestik.
“Sinergi pemerintah dan pengelola kawasan industri adalah kunci mempercepat transformasi ekonomi Indonesia. Kita ingin tumbuh menjadi negara maju dengan ekonomi inklusif, kompetitif, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ketua Umum HKI, Akhmad Ma’ruf Maulana, menyambut positif dukungan penuh pemerintah. Ia menegaskan bahwa kawasan industri ke depan tidak boleh sekadar menjadi tempat penanaman modal, tetapi harus menjadi pusat hilirisasi yang menghasilkan nilai tambah nyata bagi perekonomian nasional.
“HKI berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong lahirnya produk-produk berdaya saing dan berorientasi keberlanjutan,” kata Ma’ruf.
Baca Juga : Danareksa Apresiasi Inovasi SIER: Siapkan Fasilitas Modern Dukung Industri Daerah
Ia juga menyoroti peran kawasan industri sebagai stabilisator ekonomi di tengah ketidakpastian global. Dengan menyediakan lahan terintegrasi, fasilitas produksi modern, dan ekosistem investasi yang kondusif, kawasan industri menjadi magnet investor sekaligus mempercepat proses industrialisasi nasional.
Tak hanya itu, HKI juga berkomitmen mendorong pengelolaan kawasan industri berbasis environmental, social, and governance (ESG). Pendekatan ini diyakini mampu menarik lebih banyak investasi berkualitas sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.
Wakil Ketua Umum HKI, Didik Prasetiyono, menyoroti lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagai langkah strategis pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang sehat.
“PP 28/2025 memperkuat Service Level Agreement (SLA) dan menerapkan prinsip fiktif positif. Jika batas waktu perizinan terlewati, izin otomatis berlaku. Regulasi ini memberikan kepastian dan efisiensi yang sangat dibutuhkan dunia usaha,” jelas Didik.
Dengan kepastian hukum yang lebih kuat, kawasan industri Indonesia diproyeksikan menjadi semakin kompetitif di kancah global. Pemerintah dan HKI optimistis potensi investasi yang masuk bisa mencapai Rp7.000 triliun dan menciptakan sekitar 2,3 juta lapangan kerja baru.
Dalam forum yang sama, pemerintah juga membahas Program Paket Ekonomi Investasi, yang mencakup rencana Penanaman Modal Asing (PMA) dari sembilan negara serta Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) senilai Rp200 triliun. Program ini diharapkan menjadi katalis penting untuk memperluas basis investasi dan memperkuat daya saing sektor industri nasional.
“Dengan sinergi yang semakin kuat, kawasan industri akan menjadi pusat hilirisasi, inovasi, sekaligus penggerak ekonomi nasional,” pungkas Rosan.
