Jurnas.net – Pemerintah pusat menetapkan Kabupaten Banyuwangi sebagai pilot project penyempurnaan digitalisasi penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) secara nasional. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meluncurkan langsung program ini pada September 2025 mendatang.
Kebijakan ini dibahas dalam rapat koordinasi tingkat nasional di Kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jakarta, Selasa, 26 Agustus 2025. Rapat dipimpin langsung Ketua DEN sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, dan dihadiri empat menteri serta empat wakil menteri.
“Mulai minggu ketiga September, pilot project digitalisasi bansos akan dijalankan di Banyuwangi. Rencananya, Presiden Prabowo akan hadir secara langsung untuk melihat peluncurannya,” ujar Luhut.
Luhut menjelaskan digitalisasi bansos dirancang untuk meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Sistem ini akan meminimalkan inclusion error dan exclusion error dengan mengintegrasikan verifikasi data lintas lembaga, seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BI–Himbara, ATR/BPN, hingga Samsat.
“Dengan digitalisasi, penerima bansos akan lebih tepat sasaran. Dampaknya, negara bisa menghemat anggaran hingga lebih dari Rp500 triliun,” kata Luhut.
Selain efisiensi anggaran, digitalisasi bansos juga diyakini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 0,3 persen hingga 0,4 persen. Menurut Luhut, setelah tahap uji coba di Banyuwangi berjalan sukses pada Oktober–Desember 2025, pemerintah berencana mencanangkan penerapan nasional pada Januari 2026.
Baca Juga : Kuota Sekolah Rakyat Jenjang SMP-SMA di Banyuwangi Terpenuhi, Siap Mulai Tahun Ajaran Baru
Selama periode tersebut, Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah akan melakukan sosialisasi ke berbagai daerah agar pemerintah daerah siap mengimplementasikan sistem bansos digital. “Kalau Banyuwangi sukses, Januari 2026 Presiden bisa mencanangkan digitalisasi bansos secara nasional,” jelas Luhut.
Hadir dalam rapat tersebut, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, menyatakan kesiapan penuh untuk mendukung program tersebut. Menurutnya, Banyuwangi sudah lebih dulu mengembangkan infrastruktur digital sejak 2012 melalui pemasangan fiber optic hingga tingkat desa dan kelurahan.
“Kami telah mengupayakan transformasi digital sejak 2012. Bahkan, hingga ke level desa/ kelurahan dengan memasang fiber optic sebagai infrastruktur utama. Ini menjadi kebanggaan sekaligus tantangan bagi Banyuwangi. Kami siap memberikan yang terbaik agar pilot project ini sukses dan bisa menjadi model nasional,” ujar Ipuk.
Sebagai bentuk kesiapan, Banyuwangi telah menyiapkan inovasi Banyuwangi One ID yang memanfaatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk mengakses berbagai layanan publik melalui aplikasi Smart Kampung. Inovasi ini juga sudah terintegrasi dengan Data Tunggal Sensus Ekonomi Nasional.
“Ini telah terintegrasi dan siap untuk disatukan dalam Data Tunggal Sensus Ekonomi Nasional,” ujar Ipuk.
