Program Andalan Khofifah Belum Mampu Tekan Inflasi Jatim Capai 2,92 Persen

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat menggelar Pasar Murah. (Dok: Humas Pemprov Jatim)

Jurnas.net – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terus gencar menggelar program pasar murah, untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Namun langkah Khofifah itu belum mampu mengendalikan inflasi di wilayahnya, yang kini mencapai 2,92 persen alias lebih tinggi dari nasional 2,61 persen.

“Inflasi itu memang fenomena yang biasa terjadi saat perayaan hari besar seperti Idul Fitri ataupun Tahun Baru. Tapi Alhamdulillah di Jatim harga bahan pokok (bapok) tetap terkendali, dan bahkan inflasinya sedikit lebih rendah dari November 2023. Padahal biasanya Desember kecenderungannya tinggi,” kata Khofifah, di Surabaya, Jumat, 12 Januari 2024.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim, inflasi Jatim mencapai 2,92 persen, lebih tinggi dari nasional sebesar 2,61 persen secara year on year (y-o-y) pada Desember 2023. Penyebabnya karena adanya kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK). Dimana IHK mengalami sedikit kenaikan dari yang sebelumnya 114,25 pada Desember 2022 menjadi 117,59 di Desember 2023.

Khofifah mengaku terus melakukan berbagai upaya serta monitoring, untuk mengendalikan harga barang di masyarakat tetap stabil. Terbaru, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar kegiatan pasar murah di 135 titik, tersebar di seluruh kabupaten/kota di Jatim. Harapannya pasar murah itu dapat meningkatkan daya beli masyarakat.

“Ini ikhtiar kami dan salah satu program yang diharapkan bisa menjadi bantalan ekonomi bagi masyarakat. Tujuannya jelas, agar mereka mampu mendapatkan bapok dengan harga yang terjangkau di tengah kondisi apapun,” katanya.

Khofifah mengklaim kegiatan pasar murah cukup masif dilaksanakan menjelang akhir tahun 2023, sekaligus menghadapi Hari Besar Kegamaan Nasional (HBKN) Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Buktinya, program ini berhasil menekan inflasi volatile food di Jatim, di mana pada bulan November 2023 inflasi volatile food Jatim, menjadi yang terendah dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa dengan besaran angka hanya 1,30 persen.

“Jadi kami sering sidak dan menggelar pemantauan langsung di berbagai pasar di Jawa Timur untuk mendorong agar harga terjaga. Selain itu kami juga memastikan ketersediaannya mencukupi. Kemudian harga yang ditawarkan pedagang juga seringkali lebih rendah dari HET,” pungkas Khofifah.