Anggota DPRD Jatim Dapat Tunjangan Rumah Rp57 Juta Per Bulan: Lebih Besar dari DPR RI

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur di Jalan Indrapura Surabaya. (Istimewa)
Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur di Jalan Indrapura Surabaya. (Istimewa)

Jurnas.net - Sorotan publik terhadap besarnya fasilitas wakil rakyat belum usai. Setelah DPR RI resmi menurunkan tunjangan anggotanya usai diguncang gelombang demonstrasi, kini giliran DPRD Jawa Timur yang menjadi perhatian. Ternyata, nilai tunjangan perumahan anggota legislatif Jatim justru lebih tinggi dibandingkan DPR RI sebesar Rp57 juta per bulan.

Hal ini berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/30/KPTS/013/2023, Ketua DPRD Jatim menerima tunjangan rumah sebesar Rp57.750.000 per bulan. Wakil Ketua memperoleh Rp54.862.500, sementara anggota DPRD mendapat Rp49.087.500 per bulan. Jumlah ini jauh di atas tunjangan rumah anggota DPR RI sebesar Rp50 juta per bulan sebelum akhirnya dipangkas.

Tak hanya itu, para legislator Jatim juga menerima tunjangan transportasi sesuai Keputusan Gubernur Nomor 188/31/KPTS/013/2023, yakni sebesar Rp20.850.000 per bulan per orang.

Ketua DPRD Jatim, Musyafak Rouf, menegaskan bahwa pemberian tunjangan tersebut sudah sesuai aturan. "Yang penting tidak menyalahi regulasi. Kami masih menunggu petunjuk dari pemerintah pusat terkait evaluasi tunjangan,” kata Musyafak, Kamis, 11 September 2025.

Baca Juga : Gus Atho’ Desak Pemerintah Wujudkan Pemerataan Layanan Kesehatan Hingga Daerah Terpencil

Meski demikian, Musyafak mengingatkan agar para legislator tidak berlebihan di tengah sorotan publik. "Tidak boleh pamer harta secara berlebihan. Justru mereka harus aktif menyerap aspirasi masyarakat,” jata politisi PKB itu.

Hingga kini, DPRD Jatim masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat maupun Kementerian Dalam Negeri terkait revisi besaran tunjangan tersebut.

Sebelumnya, DPR RI menjadi sasaran kritik keras publik setelah gelombang demonstrasi menolak berbagai kebijakan pemerintah meluas hingga Senayan. Salah satu tuntutan massa adalah pemangkasan fasilitas mewah para wakil rakyat.

Di tengah desakan itu, DPR RI akhirnya memangkas sejumlah pos tunjangan, untuk meredam gejolak dan menunjukkan empati pada kondisi ekonomi masyarakat. Namun, langkah itu justru menimbulkan sorotan baru ketika publik mengetahui bahwa tunjangan rumah DPRD Jatim ternyata lebih tinggi dibandingkan DPR RI.

Berita Terbaru

Munas III APTAKSINDO dan PERJASI Digelar di Surabaya, Fokus Regenerasi dan Penguatan Tata Kelola Organisasi

Munas III APTAKSINDO dan PERJASI Digelar di Surabaya, Fokus Regenerasi dan Penguatan Tata Kelola Organisasi

Kamis, 06 Agu 2026 18:12 WIB

Kamis, 06 Agu 2026 18:12 WIB

Jurnas.net – Persiapan Musyawarah Nasional (Munas) III Asosiasi Tenaga Ahli dan Terampil Konstruksi Indonesia (APTAKSINDO) dan Perkumpulan Rekanan Jasa K…

Sidang Tuntutan Korupsi Rp83 Miliar Pelindo Regional 3 Tertunda, Karena JPU Belum Siapkan Berkas 

Sidang Tuntutan Korupsi Rp83 Miliar Pelindo Regional 3 Tertunda, Karena JPU Belum Siapkan Berkas 

Kamis, 06 Agu 2026 15:18 WIB

Kamis, 06 Agu 2026 15:18 WIB

Jurnas.net – Sidang pembacaan tuntutan terhadap enam terdakwa dalam perkara dugaan korupsi proyek pemeliharaan dan pengerukan alur pelayaran di lingkungan PT P…

Muktamar Ke-35 PBNU: Menjaga Marwah Organisasi di Tengah Transformasi Digital

Muktamar Ke-35 PBNU: Menjaga Marwah Organisasi di Tengah Transformasi Digital

Kamis, 06 Agu 2026 14:19 WIB

Kamis, 06 Agu 2026 14:19 WIB

Oleh: Ir. La Mema Parandy, S.T., M.M., CBPA., IPM. Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 yang akan digelar pada 27–31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul U…

Ali Mufthi Tinjau Program Irigasi Berbasis Masyarakat di Ponorogo, Libatkan Petani dan Warga Lokal

Ali Mufthi Tinjau Program Irigasi Berbasis Masyarakat di Ponorogo, Libatkan Petani dan Warga Lokal

Kamis, 06 Agu 2026 13:32 WIB

Kamis, 06 Agu 2026 13:32 WIB

Jurnas.net – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ali Mufthi, meninjau langsung pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (…

Guru Besar UGM: Pemerintah dan DPR Ingkari Amanat Reformasi 1998  

Guru Besar UGM: Pemerintah dan DPR Ingkari Amanat Reformasi 1998  

Kamis, 06 Agu 2026 06:05 WIB

Kamis, 06 Agu 2026 06:05 WIB

Jurnas.net - Guru Besar Agraria Universitas Gadjah Mada (UGM), Maria Sri Wulan Sumardjo menagih janji pemerintah dan DPR dalam menjalankan amanat reformasi 1998…

Sekretariat DPRD Surabaya Bekali Pegawai Teknik Fotografi, Tingkatkan Kualitas Dokumentasi Publik

Sekretariat DPRD Surabaya Bekali Pegawai Teknik Fotografi, Tingkatkan Kualitas Dokumentasi Publik

Rabu, 05 Agu 2026 15:31 WIB

Rabu, 05 Agu 2026 15:31 WIB

Jurnas.net – Dokumentasi kegiatan pemerintahan tidak lagi dipandang sekadar sebagai aktivitas memotret untuk keperluan arsip. Di era keterbukaan informasi p…