Digitalisasi bansos dilakukan melalui aplikasi Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang terintegrasi dengan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Warga bisa mendaftar secara mandiri, atau melalui agen perlinsos yang sudah dilatih. Di Banyuwangi, terdapat sekitar 500 agen dari unsur pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), hingga operator desa/kelurahan.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menegaskan pihaknya siap mendukung penuh uji coba ini. Menurutnya, kehadiran agen perlinsos sangat penting agar warga yang kesulitan mendaftar, misalnya tidak memiliki gawai, tetap bisa mengakses bantuan.
“Pendamping PKH dan TKSK akan menyisir warga yang memang layak tetapi tidak mampu mendaftar mandiri. Selain itu, operator desa juga siap membantu melalui aplikasi SIKS-NG. Kami bahkan akan melibatkan kader dasa wisma agar lebih banyak warga miskin yang selama ini terlewat pendataan bisa masuk,” ujar Ipuk.
Baca Juga : Banyuwangi Jadi Role Model Nasional: Luhut Minta Bupati Ipuk Bagikan Resep Sukses Digitalisasi Bansos
Jika seluruh rencana berjalan baik, jumlah agen perlinsos di Banyuwangi bisa mencapai 2.000 orang. Ipuk menambahkan, uji coba ini menjadi langkah penting sebelum program diterapkan secara nasional. “Bersama tim lintas kementerian dan lembaga, kita akan memetakan kendala sekaligus mencari solusi agar sistem ini benar-benar tepat sasaran,” jelas Ipuk.
Sementara itu, Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Rahmat Danu Andika, menjelaskan bahwa selama tahap uji coba, hanya warga Banyuwangi yang bisa mendaftar. Pada Oktober mendatang, digitalisasi bansos akan diperluas ke seluruh wilayah Banyuwangi.
Setiap pendaftar diwajibkan memberi akses data pribadi untuk proses verifikasi. Data tersebut akan diformulasikan dan diverifikasi lintas sumber guna menentukan kelayakan penerima bansos.
“Kalau hasil verifikasi menyatakan tidak layak, warga akan tetap mendapat alasan yang jelas. Jika merasa tidak puas, bisa mengajukan sanggahan langsung di portal, dan tim akan melakukan pengecekan ulang,” kata Rahmat.
Hasil dari uji coba ini akan menjadi dasar penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) tahun depan. Untuk tahun ini, penyaluran masih memakai mekanisme lama.
“Digitalisasi bansos diharapkan mampu menekan potensi bantuan yang tidak tepat sasaran serta mempercepat validasi penerima,” pungkas Rahmat.
