Jurnas.net – Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Rudy Saladin, menyampaikan apresiasi atas dukungan Gerakan Pemuda (GP) Ansor terhadap pengesahan Revisi Undang-Undang TNI. Pujian itu disampaikan di hadapan sekitar 20 ribu anggota Ansor dan Banser Jawa Timur dalam acara Gelar Pasukan di Jatim Expo (JX), Surabaya, Minggu, 13 April 2025.
“Kami mewakili seluruh prajurit TNI di Nusantara, menyampaikan terima kasih atas dukungan GP Ansor terkait RUU TNI,” kata Rudy, yang disambut tepuk tangan meriah dari ribuan anggota Banser dan Ansor.
Rudy menekankan pentingnya dukungan publik, khususnya dari organisasi kepemudaan seperti Ansor, terhadap proses modernisasi dan profesionalisme TNI. Ia menyebut dukungan tersebut sebagai semangat baru bagi institusi TNI dalam mengawal kedaulatan negara.
“Ini bukan hanya bentuk solidaritas, tapi juga kontribusi nyata dalam memperkuat peran TNI sebagai penjaga keutuhan NKRI,” katanya.
Menurutnya, pengesahan RUU TNI bukan sekadar perubahan regulasi, melainkan komitmen bersama untuk menjaga profesionalisme TNI. “TNI lahir dari rakyat, dan kembali mengabdi untuk rakyat. Dengan dukungan masyarakat, TNI akan terus menjadi institusi yang adaptif dan terpercaya,” ucapnya.
Baca Juga : 20 Ribu Kader Ansor-TNI Gelar Apel Akbar Terbesar Pasca Gus Dur: Momentum Persatuan Untuk Indonesia Emas 2045
Sementara itu, Ketua Umum GP Ansor, Addin Jauharudin, menegaskan bahwa sikap organisasi yang dipimpinnya mendukung revisi UU TNI sudah dinyatakan secara resmi sejak sebelum pengesahan.
“Kami sudah menyampaikan dukungan satu hari sebelum keputusan DPR. Setelah mencermati isi revisi, kami menilai tidak ada unsur dwifungsi sebagaimana yang dikhawatirkan sebagian kalangan,” kata Addin.
Addin menyatakan bahwa ketakutan terhadap kembalinya dwifungsi ABRI tidak beralasan jika melihat konteks pasal-pasal dalam revisi tersebut secara utuh. “Ini bukan Orde Baru. Dulu militer punya kursi di parlemen, sekarang tidak. Revisi ini justru memberi batas dan kejelasan,” jelasnya.
Terkait masih adanya aksi protes terhadap pengesahan UU tersebut, Addin menghormati perbedaan pendapat yang muncul di masyarakat. “Demonstrasi adalah hak warga negara, dan itu harus kita hormati. Tapi kami tetap berada pada posisi mendukung RUU TNI,” pungkasnya.
