Jurnas.net – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa resmi melantik Heru Suseno sebagai Penjabat (Pj) Bupati Tulungagung di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin, 25 September 2023. Dalam sambutannya, Khofifah meminta Pj Tulungagung mengejar target penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem di wilayahnya.
“Saya mohon Pj Bupati Tulungagung bersama TP PKK selanjutnya bisa menjaga dan meningkatkan capaian prestasi tersebut. Hal ini menjadi penting karena di tahun 2024, target penurunan stunting secara nasional di angka 14 persen harus didorong semua pihak dan semua lini,” kata Khofifah.
Seperti diketahui, Heru Suseno menjadi Pj Bupati Tulungagung berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI nomor 100.2.1.3-3919 Tahun 2023. Pria yang juga Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jatim itu, menggantikan Bupati Tulungagung Maryoto Birowo yang masa jabatannya selesai pada hari ini.
“Alhamdulillah kita menyaksikan dan memberikan doa kepada Pj Bupati Tulungagung. Ini menjadi bagian pelengkap setelah kemarin ada 12 Pj bupati wali kota yang telah dilantik, dan hari Ini ada Pj Bupati Tulungagung yang dilantik,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Khofifah berpesan untuk fokus pada dua hal utama, yaitu soal penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrem. Caranya, kata Khofifah, Tim PKK terutama Posyandu harus menjadi garda terdepan yang signifikan untuk mengintervensi sejak adanya potensial stunting. “Ini karena ada kekurang sesuaian yang sering terjadi saat proses bulan timbang, dimana ada ketidakcocokan saat mengukur panjang bayi,” ujarnya.
Khofifah mencontohkan, apabila hendak ditimbang, sebagian besar bayi menangis. Kemudian kakinya terlipat maka hasil panjang bayi tidak sesuai. Seharusnya ketika ditimbang, bayi tidak dalam keadaan menangis karena akan mengurangi panjang bayi.
Sehingga hasil antara Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dan bulan timbang datanya tidak sesuai. SSGI Jawa Timur sebesar 19,2 persen, sedangkan bulan timbang di Jatim sebesar 7,8 persen.
“Ini coba kami teliti untuk bisa mendekatkan bagaimana format data antara bulan timbang dan SSGI seimbang. Bahkan kita juga sempat menghadirkan Pusat Data dan Teknologi (Pusdatin) dari Kementerian Kesehatan untuk mencari titik temu karena disparitas hasil SSGI dan bulan timbang lebar sekali,” katanya.
Agar disparitas tidak terjadi dan ada kecocokan data antara bulan timbang dan SSGI, Khofifah meminta perhatian khusus kepada TP PKK Tulungagung untuk menjadikan prioritas capaian program. Sehingga capaian angka 14 persen ditargetkan dari pemerintah pusat bisa dicapai tahun 2024 oleh Jatim. “Maka sinergitas dengan semua lini penting utamanya posyandu,” jelasnya.
Selain stunting, Khofifah berpesan kepada Pj Bupati Tulungagung untuk turut menurunkan kemiskinan ekstrem. Di mana angka kemiskinan ekstrem di Jatim turunnya ekstrem sekali, termasuk di Tulungagung yang jumlahnya nol. “Capaian ini merupakan hasil kerja keras semua elemen utamanya pada purna Bupati. Maka tolong pak Pj Bupati, prestasi ini dijaga supaya capaian baik ini dijaga dan ditingkatkan,” ujarnya.
Tak hanya itu, Khofifah juga meminta Pj Bupati Tulungagung terus berkoordinasi intensif dengan Ketua DPRD Tulungagung terkait pembahasan PABD dan RAPBD 2024. Termasuk menjalin koordinasi bersama Dandim, Kapolres dan Kajari serta seluruh Forkopimda membangun suasana kondusivitas yang terus dimaksimalkan.
Hal ini menjadi penting jelang tahun politik dan bulan depan masuk pendaftaran Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres). Dengan demikian, suhu politik sangat mungkin mengalami dinamika. “Dinamika ini harus dikelola dengan baik karena seperti yang saya sampaikan kemarin, Jatim tidak boleh batuk, kalau batuk dropletnya sampai ibu kota” tuturnya.
Sementara itu, Pj Bupati Tulungagung Heru Suseno, mengatakan akan segera melakukan konsolidasi baik intern maupun ekstern untuk melaksanakan program dan kegiatan di Kabupaten Tulungagung, utamanya mencegah stunting dan kemiskinan ekstrem.
“Angka stunting harus terus diturunkan dan angka kemiskinan ekstrem di Tulungagung nol. Ini tugas saya bersama jajaran untuk bisa mempertahankan. Termasuk proses pelaksanaan PAPBD dan menyusun untuk perencanaan di tahun 2024,” katanya. (Mal/Red)
