Oleh: Anas Urbaningrum
Ini bukan tentang siapanya, tidak terkait dengan orangnya. Jika menyebut nama, sekadar contoh mempermudah mencerna pengertian. Tetapi, *ada baiknya kita semua memikirkan Kembali
Dengan jernih Tentang "Syarat Pendidikan Pejabat Publik Yang Dipilih"*
Gus Mus alias Kyai Haji Mustofa Bisri pernah berkisah. Beliau berangkat ke Al-Azhar Cairo, secara administratif bukan berbekal ijazah. Melainkan coretan “rekomendasi” Mbah Ali Maksum pada secarik kertas.
Gus Mus pernah mondok di Krapyak, tetapi tidak selesai, tidak memegang ijazah. Dengan secarik coretan dari Mbah Ali Maksum, kemudian memenuhi syarat untuk kuliah dan lulus dari Universitas Al-Azhar Cairo.
Sekali lagi, ini misal. Pun, Seandainya dalam pemilihan pejabat publik, Gus Mus diusung oleh partai-partai sebagai calon. Maka layakkah diputuskan tidak memenuhi syarat pendidikan? Beliau lulusan Al-Azhar, tetapi tidak mempunyai ijazah resmi Sekolah Menengah.
Tentu kita tahu persis bahwa Gus Mus tidak tertarik, tidak bersedia dan menolak. Menolaknya dengan sungguh2 dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Gus Mus juga boleh dibandingkan dengan Gibran atau siapapun pejabat publik.
Poinnya adalah bahwa boleh jadi kisah pribadi Gus Mus bisa terjadi pada Gus-Gus yang lain. Juga para anak bangsa yang bukan Gus. Baik yang sekolah di dalam negeri maupun di luar negeri.
Dalam hal terjadi keadaan seperti itu, apa solusi demokratik bangsa ini untuk tidak mematikan kesempatan kepada orang-orang yang sungguh layak dicalonkan dan partai-partai yang berhak mencalonkan, serta rakyat yang mendukung.
Sebaiknya dikaji dengan komprehensif dan detil tentang bagaimana pemenuhan syarat administrasi pendidikan, termasuk verifikasinya. Sehingga, syarat pendidikan ini tidak berhenti pada dimensi formil-prosedural, tetapi juga mementingkan yang materiil-substansial.
Mengapa?
Pertama, sebab pemilu musti sejalan dengan nafas demokratis. Membuka ruang politik yang menghidupkan peluang bagi rakyat untuk mendapatkan pemimpin yang terbaik.
Dan kedua, jangan lupa ini adalah pejabat publik yang dipilih. Bukan yang diangkat. Penekanan syarat-syarat administrasinya tidak boleh disamakan.
Hal yang juga harus digarisbawahi adalah bahwa apapun syaratnya, implementasinya musti berpegang teguh pada aturan main teknis yang jujur, lurus dan obyektif.
Jadi, hemat saya hal ini layak untuk dijadikan bahan dalam pembahasan Paket UU Politik yg sedang digodok.
Last but not least. Nyuwun pangapunten, mohon maaf menyebut Gus Mus sebagai contoh. Karena beliau adalah tokoh yang layak dijadikan contoh dan teladan.
Tentu saja, untuk dan demi kebaikan negeri. Sekaligus perbaikan di masa depan. Semoga beliau mboten duko. Saestu pangapunten.***
Editor : Redaksi
Berita Terbaru
Sabtu, 21 Nov 2026 19:32 WIB
Sabtu, 21 Nov 2026 19:32 WIB
Jurnas.net – Partai politik dinilai tidak seharusnya hanya disibukkan dengan perebutan kekuasaan dan kepentingan elektoral. Lebih dari itu, partai perlu m…
Sabtu, 21 Nov 2026 10:42 WIB
Sabtu, 21 Nov 2026 10:42 WIB
Jurnas.net – PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) yang merupakan anggota Holding BUMN PT Kawasan Industri Indonesia (Persero), kembali menggelar Green I…
Jumat, 20 Nov 2026 17:04 WIB
Jumat, 20 Nov 2026 17:04 WIB
Jurnas.net – Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) bersama polres jajaran mengungkap 21 kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) melalui K…
Jumat, 20 Nov 2026 14:48 WIB
Jumat, 20 Nov 2026 14:48 WIB
Oleh : Abdul Khalid BoyanPeneliti LPPM Universitas Arya Wangsa (UAW) Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden pada 12 November …
Jumat, 20 Nov 2026 12:37 WIB
Jumat, 20 Nov 2026 12:37 WIB
Oleh: Dr. Bastian Nugroho, S.H., M.Hum. Direktur Penyuluhan Hukum dan Hubungan Masyarakat. Juga Lembaga Kajian Hukum dan Advokasi Indonesia (LKHI) Pada …
Jumat, 20 Nov 2026 06:17 WIB
Jumat, 20 Nov 2026 06:17 WIB
Jurnas.net – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Timur bakal menyulap Gedung Pusaka (Pusat Sejarah dan Kajian) NU dan Resolusi Jihad di Jalan Gayungsari Nomor …
Kamis, 19 Nov 2026 17:29 WIB
Kamis, 19 Nov 2026 17:29 WIB
Jurnas.net – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengungkap sejumlah indikasi dugaan persekongkolan dalam tender proyek penataan pedestrian di Kota Yo…
Selasa, 17 Nov 2026 19:20 WIB
Selasa, 17 Nov 2026 19:20 WIB
Jurnas.net – Profesi sebagai juru parkir diduga hanya menjadi kedok Agus Setiawan (30) dalam menjalankan bisnis peredaran narkotika. Pria asal Krembangan U…
Selasa, 17 Nov 2026 18:09 WIB
Selasa, 17 Nov 2026 18:09 WIB
Jurnas.net – Nasib bangunan cagar budaya eks Asrama VOC milik PT Pos Indonesia di kawasan wisata heritage Bandar Grissee, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, masih m…
Selasa, 17 Nov 2026 17:31 WIB
Selasa, 17 Nov 2026 17:31 WIB
Jurnas.net – Modus penipuan jual beli mobil secara daring dengan skema segitiga kembali memakan korban. Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur mengungkap j…
Selasa, 17 Nov 2026 12:19 WIB
Selasa, 17 Nov 2026 12:19 WIB
Jurnas.net – Ancaman banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem saat musim penghujan menjadi tantangan bagi keandalan pasokan listrik. Mengantisipasi risiko t…
Selasa, 17 Nov 2026 10:02 WIB
Selasa, 17 Nov 2026 10:02 WIB
Jurnas.net – Ancaman banjir, gempa bumi, hingga aliran lahar dingin Gunung Semeru menjadi perhatian serius di wilayah Kabupaten Malang. Mengantisipasi risiko t…
Selasa, 17 Nov 2026 09:18 WIB
Selasa, 17 Nov 2026 09:18 WIB
Jurnas.net – Praktik dugaan pungutan liar (pungli) dalam pelayanan perizinan di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur diduga tidak s…
Selasa, 17 Nov 2026 08:19 WIB
Selasa, 17 Nov 2026 08:19 WIB
Jurnas.net – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya membuka 3.013 kesempatan kerja melalui Grand Job Fair November 2026 yang berlangsung selama tiga hari, mulai 17 h…
Selasa, 17 Nov 2026 07:44 WIB
Selasa, 17 Nov 2026 07:44 WIB
Jurnas.net – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) mulai membuka Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) enam SMA Taruna untuk Tahun Pelajaran 2027/2028. …