Aset Rp797 Miliar, Laba Rp4 Miliar: DPRD Jatim Bongkar Bobroknya Kinerja PT JGU

Reporter : Insani
Panitia Khusus (Pansus) BUMD DPRD Jawa Timur rapat bersama PT JGU. (istimewa)

Jurnas.net - Panitia Khusus (Pansus) BUMD DPRD Jawa Timur menyoroti bobroknya kinerja PT Jatim Graha Utama (JGU), perusahaan milik daerah yang mengelola aset raksasa Rp797 miliar, namun hanya mampu menghasilkan laba bersih sekitar Rp4 miliar. Kritik keras ini terlontar dalam rapat kerja yang digelar di Balai Kota Batu, Rabu, 17 Desember 2025.

Ketua Pansus BUMD DPRD Jatim, Agung Mulyono, membuka rapat dengan teguran tegas kepada manajemen PT JGU terkait minimnya transparansi dan ketidaklengkapan dokumen.

Baca juga: Pansus DPRD Kuliti Bobrok BUMD Jatim: Ketergantungan Ekstrem, Aset Terbengkalai dan Kinerja Amburadul

“Aset perusahaan besar, tapi data yang diserahkan seperti setengah-setengah. Hari ini, PT JGU harus paparkan secara terang capaian dan strategi masa depan,” tegas Agung.

Direktur Utama PT JGU, Mirza Muttaqien, mengakui perusahaan menghadapi sejumlah kendala yang menghambat konversi aset menjadi keuntungan maksimal. Meski laporan keuangan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), performa bisnis dinilai jauh dari optimal.

Beberapa hambatan utama yang diungkap Mirza, yakni masalah sertifikasi aset di Puspa Agro, Kletek, dan Tanjungsari yang belum resmi. Kemudian hambatan permodalan, karena regulasi daerah melarang aset dijaminkan ke lembaga keuangan, dan dampak pandemi terutama pada sektor properti, yang sempat stagnan pada 2021–2022.

Baca juga: Hemat Energi, Setwan DPRD Jatim Wajibkan ASN Naik Transportasi Umum Setiap Jumat

“Tanpa sertifikat, aset bernilai tinggi itu seperti macan ompong. Sulit diajak kerja sama dengan pihak ketiga,” ujar Mirza.

Namun kritik Pansus lebih menohok. Sri Untari Bisowarno, Ketua Komisi E DPRD Jatim, mempertanyakan rasio pengembalian modal (return on asset) yang timpang.

“Aset hampir Rp800 miliar, tapi laba bersih hanya Rp4 miliar. Struktur biaya operasional yang muncul 2023–2025 juga patut dipertanyakan,” kata Sri Untari.

Baca juga: Setwan DPRD Jatim Peringkat Dua Keterbukaan Informasi di Tengah WFH dan Efisiensi

Fuad Bernardi menambahkan, kontribusi PT JGU terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat minim. Menurutnya, pembahasan masalah yang sama terus berulang, layaknya “kaset rusak.”

“Publik menunggu hasil, bukan alasan klasik,” kritik Fuad.

Editor : Risfil Athon

Politik & Pemerintahan
Berita Terpopuler
Berita Terbaru