Jurnas.net - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik menegaskan arah baru kebijakan investasi yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada besarnya modal yang masuk, tetapi juga pada manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Investasi diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, memperkuat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta menjaga keberlanjutan lingkungan.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani dalam The 1st Gresik Business Forum bertajuk Beyond Investment: Membangun Kemitraan Strategis untuk Masa Depan Gresik yang digelar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gresik, Kamis, 30 Juli 2026.
Forum tersebut mempertemukan pemerintah daerah dengan pelaku usaha, pengelola kawasan industri, asosiasi dunia usaha, perbankan, akademisi, hingga berbagai pemangku kepentingan guna memperkuat sinergi dalam mendorong investasi yang inklusif dan berkelanjutan.
"Investasi mungkin dimulai dengan angka, tetapi kemitraan dibangun melalui kepercayaan. Investasi menghadirkan proyek, tetapi kemitraan menciptakan masa depan," kata Yani.
Bupati mengungkapkan, hingga semester pertama 2026 realisasi investasi di Kabupaten Gresik telah mencapai sekitar Rp11,4 triliun, sebagai bagian dari target investasi sebesar Rp30 triliun pada tahun ini. Menurutnya, capaian tersebut tidak lepas dari kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan yang terus menjaga iklim investasi tetap kondusif di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Sebagai salah satu pusat industri nasional, Gresik memiliki berbagai keunggulan kompetitif, mulai dari lokasi yang strategis, keberadaan kawasan industri, pelabuhan laut, jaringan energi, pasokan air dan gas, hingga infrastruktur yang terus berkembang. Namun, Yani menegaskan bahwa daya tarik tersebut harus dibarengi dengan kepastian hukum melalui tata ruang yang jelas serta pelayanan birokrasi yang cepat dan responsif.
"Kita berangkat dari tata ruang karena dari tata ruang itu ada kepastian hukum dalam berinvestasi. Jelas, tidak tumpang tindih, tidak abu-abu," katanya.
Ia juga meminta seluruh perangkat daerah memberikan pelayanan perizinan yang profesional dan transparan kepada investor. "Tidak ada lagi bahasa sulit mengurus perizinan di Kabupaten Gresik. Kalau ada yang kurang, dilengkapi, cepat selesai, keluar. Kalau ada yang lama, silakan ngomong ke saya," tegasnya.
Dalam forum tersebut, Pemkab Gresik menekankan bahwa keberhasilan investasi tidak hanya diukur dari nilai modal yang masuk, tetapi juga dari manfaat ekonomi dan sosial yang dirasakan masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah mendorong perusahaan menjalin kemitraan dengan UMKM lokal, meningkatkan kompetensi tenaga kerja, membuka kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas, hingga berkolaborasi dalam pengelolaan lingkungan.
Salah satu inovasi yang tengah disiapkan adalah pengembangan marketplace UMKM, yang akan menghubungkan produk pelaku usaha desa dengan kebutuhan perusahaan maupun tenant di kawasan industri. Melalui platform tersebut, transaksi kemitraan dapat tercatat secara digital sehingga kontribusi industri terhadap perekonomian lokal dapat diukur secara lebih transparan.
"Ini yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat bahwa kehadiran industri di Kabupaten Gresik benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," ujar Yani.
Selain itu, Pemkab Gresik juga mengajak kawasan industri berpartisipasi dalam pengelolaan sampah melalui program waste to energy di kawasan aglomerasi Surabaya Raya. Kabupaten Gresik ditargetkan berkontribusi sekitar 250 ton sampah per hari dalam program tersebut.
Pemerintah daerah juga membuka peluang kolaborasi dengan perusahaan untuk memperluas kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas melalui penguatan Unit Layanan Disabilitas (ULD). "Lihatlah Gresik sebagai mitra strategis. Tempat pemerintah hadir sebagai fasilitator, masyarakat siap menjadi bagian dari pertumbuhan, dan dunia usaha memperoleh kepastian untuk berkembang," kata Yani.
Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif menambahkan, peningkatan investasi harus diikuti pembangunan infrastruktur yang memadai. Pemkab Gresik terus memperkuat konektivitas menuju kawasan industri melalui pembangunan jaringan jalan yang terhubung dengan jalan nasional maupun jalan tol.
Namun, menurut Alif, pembangunan fisik harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas SDM agar masyarakat lokal memperoleh manfaat langsung dari investasi. "Investasi yang ada di Kabupaten Gresik harus bisa menurunkan angka kemiskinan dan angka pengangguran," ujarnya.
Untuk itu, pemerintah terus memperluas program pelatihan kerja, pendidikan vokasi, serta magang berbasis kebutuhan industri agar kompetensi tenaga kerja sesuai dengan permintaan perusahaan. Ia juga mengingatkan pentingnya komitmen perusahaan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.
"Bapak Ibu semua tentu tidak hanya ingin berusaha lima atau sepuluh tahun. Pasti ingin usaha itu berjalan 20 sampai 50 tahun ke depan. Karena itu kami berharap lingkungan sosial, udara, tanah, dan air juga dijaga," katanya.
Dalam forum tersebut, Pemkab Gresik juga menawarkan lima proyek investasi strategis dengan total nilai lebih dari Rp20 triliun.
Kelima proyek tersebut meliputi, Industri pengolahan tembaga (copper rod and wire serta copper tube) senilai Rp17,19 triliun untuk mendukung industri kendaraan listrik, elektronik, dan energi terbarukan.
Industri alat dan mesin pertanian senilai Rp784,83 miliar yang memproduksi traktor roda empat dan combine harvester. Industri hilirisasi timah senilai Rp1,17 triliun untuk menghasilkan tin solder, tin ribbon, dan tin chemical bagi industri elektronik dan semikonduktor.
Industri farmasi senilai Rp707,95 miliar yang memproduksi garam farmasi sebagai bahan baku industri kesehatan. Lalu unit pengolahan hasil perikanan bernilai Rp514,75 miliar guna meningkatkan nilai tambah produk perikanan untuk pasar domestik maupun ekspor.
"Tiga proyek pertama direncanakan dikembangkan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik yang didukung pelabuhan laut dalam, infrastruktur modern, dan ekosistem industri terintegrasi," katanya.
Kepala DPMPTSP Kabupaten Gresik Reza Pahlevi mengatakan forum tersebut diikuti sekitar 100 peserta, termasuk 50 pelaku usaha, asosiasi bisnis, kawasan industri, perbankan, dan perangkat daerah. Selain menjadi ruang dialog antara pemerintah dan dunia usaha, forum juga menjadi ajang pemberian penghargaan kepada perusahaan yang dinilai memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan daerah.
PT Freeport Indonesia menerima penghargaan sebagai kontributor terbesar investasi asing sekaligus perusahaan dengan penyerapan tenaga kerja lokal tertinggi. Sementara PT Petrokimia Gresik memperoleh penghargaan sebagai kontributor terbesar investasi dalam negeri.
Penghargaan juga diberikan kepada sejumlah perusahaan yang dinilai berkontribusi dalam pengembangan kemitraan UMKM, kepatuhan pelaporan investasi, hingga penguatan kolaborasi bersama pemerintah daerah.
Melalui The 1st Gresik Business Forum, Pemkab Gresik ingin memastikan investasi tidak berhenti pada pembangunan proyek semata. Lebih dari itu, investasi diharapkan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui penciptaan lapangan kerja, penguatan UMKM, peningkatan kualitas SDM, serta pembangunan yang berkelanjutan.
Editor : Amal
