Jurnas.net – Lumpuhnya layanan penyeberangan Gresik–Bawean akibat cuaca buruk kembali memantik kritik masyarakat. Berbagai elemen warga Bawean menilai persoalan transportasi laut yang terus berulang setiap musim gelombang tinggi menunjukkan belum adanya solusi permanen dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik.
Kondisi tersebut mengemuka dalam audiensi yang digelar bersama pimpinan DPRD Gresik dan Komisi III DPRD Gresik, Rabu, 6 Agustus 2026. Hadir dalam pertemuan itu perwakilan Pemuda Bawean Gresik (PBG), Ikatan Mahasiswa Bawean Surabaya (Imbas), Persatuan Saudagar Bawean (PSB), Kerukunan Warga Bawean Gresik (KWBG), operator kapal, KSOP, Dinas Perhubungan, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Dalam forum tersebut, seluruh elemen masyarakat menyampaikan satu suara, Bawean membutuhkan sistem transportasi laut yang mampu menjamin konektivitas sepanjang tahun, bukan sekadar solusi sementara yang terus berulang setiap musim cuaca ekstrem.
Ketua Umum PBG, Ramli Salim, mengatakan terhentinya pelayaran tidak hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga mengganggu aktivitas ekonomi, distribusi logistik, hingga pelayanan kesehatan. "Kami memohon kepada pemerintah agar ketika kondisi cuaca seperti ini tetap ada transportasi yang mampu melayani masyarakat. Dampaknya bukan hanya ekonomi, tetapi juga pelayanan kesehatan warga Bawean," kata Ramli.
Menurutnya, pemerintah bersama operator harus memastikan ketersediaan armada yang sesuai dengan karakteristik perairan Bawean sehingga pelayanan tidak terhenti ketika gelombang meningkat. "Kami mendorong pemerintah dan operator memastikan armada yang memadai agar pelayanan tetap berjalan ketika gelombang tinggi maupun saat terjadi lonjakan penumpang," katanya.
Persoalan Tahunan yang Belum Pernah Tuntas
Nada serupa disampaikan perwakilan Ikatan Mahasiswa Bawean Surabaya (Imbas), Haikal. Ia menilai persoalan transportasi menuju Pulau Bawean telah berlangsung selama bertahun-tahun tanpa penyelesaian yang benar-benar menyentuh akar persoalan.
Menurutnya, pemerintah perlu menghadirkan regulasi khusus mengenai layanan penyeberangan Bawean agar kepastian pelayanan tidak bergantung pada kebijakan yang berubah-ubah. "Permasalahan transportasi ini sudah menjadi masalah tahunan. Kami berharap ada solusi konkret, termasuk regulasi yang secara spesifik mengatur pelayaran penyeberangan Bawean," katanya.
Transportasi adalah Nadi Ekonomi Bawean
Ketua Persatuan Saudagar Bawean (PSB), Ir. Asy'ari, menegaskan bahwa transportasi laut merupakan urat nadi kehidupan masyarakat Bawean. Ketika kapal tidak beroperasi, kata dia, bukan hanya aktivitas perdagangan yang terganggu, tetapi juga sektor pariwisata yang selama ini menjadi salah satu andalan ekonomi masyarakat.
"Kalau transportasi terganggu, wisatawan akan trauma datang ke Bawean. Padahal transportasi merupakan ruh dalam dinamika kehidupan masyarakat," ujarnya.
Ia meminta DPRD Gresik memperjuangkan sistem transportasi yang mampu tetap beroperasi selama kondisi cuaca masih berada dalam batas aman sesuai standar keselamatan. Selain itu, PSB meminta Pemkab Gresik mengevaluasi kerja sama dengan operator kapal agar tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat memiliki kepastian.
"Kami juga meminta adanya sinkronisasi mengenai batas tinggi gelombang yang menjadi acuan pemberangkatan kapal agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat," katanya.
Warga Tak Ingin Terus Dipaksa Naik Pesawat
Ketua Kerukunan Warga Bawean Gresik (KWBG), Arif Rasyidi, menilai masyarakat tidak boleh terus menjadi korban setiap kali pelayaran dihentikan. Menurutnya, banyak warga akhirnya terpaksa menggunakan transportasi udara dengan biaya yang jauh lebih mahal karena tidak tersedia alternatif angkutan laut.
"Harus ada standar baku terkait larangan pemberangkatan kapal serta target jangka panjang dari pemerintah daerah untuk menyelesaikan persoalan transportasi Bawean," tegas Arif.
DPRD Minta KMP Drajat Paciran Disiapkan
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Wakil Ketua DPRD Gresik Lutfi Dhawam mengatakan rapat telah menghasilkan rekomendasi agar KMP Drajat Paciran dapat dijadikan armada reguler alternatif menuju Bawean saat kapal cepat maupun KMP Gili Iyang tidak dapat berlayar akibat kondisi cuaca.
"Kami meminta Dinas Perhubungan Gresik segera berkoordinasi agar KMP Drajat Paciran dapat dijadwalkan secara reguler, terutama ketika kapal cepat maupun KMP Gili Iyang tidak dapat melayani penyeberangan," katanya.
Selain itu, DPRD mengungkapkan sebagian dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp5 miliar disiapkan untuk penanganan kondisi darurat di Bawean, termasuk mendorong pembangunan dermaga khusus kapal Ro-Ro atau ferry.
Keselamatan Tetap Menjadi Prioritas
Di sisi lain, Kepala KSOP Kelas II Gresik Capt. Herbert E.P. Marpaung menegaskan keputusan kapal berlayar sepenuhnya didasarkan pada aspek keselamatan pelayaran. Ia menjelaskan, KSOP memantau kondisi cuaca setiap tiga jam sekali dengan mengacu pada laporan BMKG, informasi dari lapangan, serta pertimbangan nakhoda kapal.
"Keputusan pemberangkatan didasarkan pada kondisi kapal, perkembangan cuaca, serta peraturan yang berlaku. Kami juga mempertimbangkan berbagai kejadian pelayaran sebelumnya dan mengikuti arahan Menteri agar keselamatan pelayaran tetap menjadi prioritas," ujarnya.
Meski demikian, bagi masyarakat Bawean, persoalan utama bukan sekadar penghentian pelayaran saat cuaca buruk, melainkan belum hadirnya sistem transportasi laut yang mampu menjamin konektivitas Pulau Bawean secara berkelanjutan. Aspirasi yang mengemuka dalam audiensi tersebut menjadi sinyal kuat agar Pemkab Gresik tidak lagi mengandalkan solusi jangka pendek, melainkan segera menyiapkan kebijakan dan armada yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat kepulauan dalam jangka panjang.
Editor : Andi Setiawan
