Jurnas.net — Ribuan warga memenuhi Balai Kota Surabaya, Kamis (17/9/2026) malam. Gemuruh tabuhan kentongan yang dipimpin Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan perwakilan pengurus RW menjadi penanda dimulainya Lomba Kampung Pancasila 2026.
Namun, program yang melibatkan 1.360 RW di 153 kelurahan tersebut tidak diarahkan sekadar untuk mencari kampung terbaik. Pemkot Surabaya menjadikan Lomba Kampung Pancasila sebagai sarana menghidupkan kembali gotong royong dan kepedulian sosial warga dalam menyelesaikan berbagai persoalan di lingkungannya.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, kemajuan Surabaya tidak hanya ditentukan oleh pemerintah kota. Peran warga, RT, RW, dan LPMK menjadi bagian penting dalam memastikan berbagai persoalan di tingkat kampung dapat diselesaikan secara bersama.
“Surabaya bisa maju bukan karena wali kotanya, melainkan karena warga, Ketua RT, RW, dan LPMK yang menopangnya dengan nilai gotong royong. Jika hari ini masih ada warga miskin atau tidak mampu yang terlewat dari bantuan, itu tanda gotong royong kita yang perlu dibenahi,” kata Eri, Jumat, 18 September 2026.
Menurut Eri, semangat tersebut menjadi inti dari Kampung Pancasila. Nilai Pancasila, kata dia, harus diwujudkan melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari, bukan berhenti pada simbol atau seremoni.
Eri juga mengaitkan semangat tersebut dengan sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Ia menyinggung pertemuan Presiden Soekarno dengan Presiden Yugoslavia Josip Broz Tito pada 1961, ketika Bung Karno meyakini Indonesia tidak akan mudah terpecah karena memiliki Pancasila sebagai pemersatu bangsa.
Lomba Kampung Pancasila 2026 memiliki sejumlah indikator yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Empat pilar yang menjadi dasar penilaian mencakup aspek lingkungan, kemasyarakatan, ekonomi, serta sosial budaya.
Dalam pelaksanaannya, indikator tersebut diterjemahkan antara lain melalui penguatan ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan usaha warga lokal, pemeliharaan toleransi serta keharmonisan antarwarga, peningkatan kepedulian sosial, dan pengelolaan lingkungan. Pengelolaan sampah secara mandiri, penghijauan, hingga penataan kawasan agar tetap bersih dan sehat juga menjadi bagian yang dinilai.
Selain itu, keaktifan warga dan pengurus kampung dalam menyelesaikan persoalan wilayah secara bersama menjadi indikator penting. Dengan konsep tersebut, keberhasilan Kampung Pancasila tidak hanya dilihat dari kondisi fisik wilayah, tetapi juga dari seberapa kuat warga membangun kerja sama untuk menyelesaikan persoalan di lingkungannya.
Pemerintah Kota Diminta Turun Langsung
Untuk mendampingi pelaksanaan program, Pemkot Surabaya menerjunkan perangkat daerah sebagai pengampu di masing-masing wilayah. Eri menegaskan, perangkat daerah tidak boleh hanya datang memberikan instruksi. Mereka wajib memberikan contoh sekaligus melakukan pendampingan langsung kepada masyarakat.
Bahkan, Eri menyiapkan sanksi berupa bendera hitam bagi perangkat daerah yang dinilai gagal membina wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. “Indikator lainnya yang menjadi penilaian adalah keaktifan warga dan pengurus kampung dalam menyelesaikan persoalan wilayah secara bersama,” imbuhnya.
Selain melibatkan perangkat daerah, Pemkot Surabaya juga menggandeng 102 perguruan tinggi dan akademi untuk mendampingi pelaksanaan program Kampung Pancasila di 1.360 RW. Perguruan tinggi diarahkan memberikan dukungan berupa sumber daya akademik, penelitian, inovasi, dan pendampingan masyarakat.
Eri juga menempatkan Kampung Pancasila sebagai ruang untuk memperkuat kepedulian sosial, termasuk dalam penanganan kemiskinan di tingkat kampung. Ia meminta agar zakat, infak, maupun bantuan sosial yang tersedia dapat terlebih dahulu membantu warga yang membutuhkan di lingkungan sekitar.
“Mari kita bergerak bersama, pastikan zakat, infak, maupun bantuan sosial berputar dahulu untuk mengentaskan kemiskinan di kampung sendiri sebelum keluar. Dengan gotong royong, kita wujudkan Surabaya yang sejahtera dan berkeadilan,” tandasnya.
Dalam program tersebut, Eri juga menyampaikan perubahan pendekatan dalam menentukan prioritas penerima bantuan sosial. Ia mengatakan, penentuan prioritas bantuan tidak lagi hanya mengandalkan sistem desil administratif. Musyawarah kelurahan bersama warga di tingkat RT/RW digunakan untuk menentukan warga yang membutuhkan berdasarkan kondisi di lapangan.
“Skala prioritas bantuan kini ditentukan secara transparan melalui musyawarah kelurahan (muskel) bersama warga di tingkat RT/RW,” pungkas Eri.
Editor : Risfil Athon
