Penguatan jaringan transmisi listrik menjadi kunci keberhasilan transisi energi Indonesia. Pembangunan pembangkit energi terbarukan harus diiringi infrastruktur transmisi yang memadai agar potensi energi bersih dapat dimanfaatkan untuk memperkuat ketahanan energi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno dalam Panel Discussion Indonesia–Japan Track 1.5 Dialogue on Transmission Cooperation yang diselenggarakan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) bekerjasama dengan Institute of Energy Economics Japan (IEEJ) di Tokyo.
“Indonesia memiliki potensi energi surya sekitar 3.300 gigawatt. Namun, potensi energi terbarukan kita tersebar di berbagai wilayah, sementara pusat permintaan listrik dan industri terkonsentrasi di sejumlah kawasan. Tanpa jaringan transmisi yang kuat, potensi energi bersih tersebut tidak akan optimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi,” ujar Eddy dalam keterangan tertulisnya, Rabu. (28/10).
Eddy menekankan bahwa transisi energi merupakan bagian dari agenda penting untuk kelestarian lingkungan sekaligus instrumen strategis untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029, memperkuat ketahanan energi, dan meningkatkan daya saing industri nasional.
Eddy menjelaskan, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 menargetkan tambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt, termasuk 42,6 gigawatt energi terbarukan dan 10,3 gigawatt penyimpanan energi berbasis baterai.
Total kebutuhan investasi sektor ketenagalistrikan mencapai sekitar USD 190 miliar, dengan USD 27 miliar dialokasikan untuk transmisi. Indonesia juga merencanakan pembangunan super grid sepanjang sekitar 48.000 kilometer sirkuit dalam satu dekade mendatang untuk menghubungkan sumber energi terbarukan dengan pusat-pusat permintaan listrik.
Namun, Doktor Ilmu Politik UI ini mengingatkan adanya kesenjangan antara kebutuhan dan realisasi investasi transmisi. Kebutuhan investasi mencapai sekitar USD 2,4 miliar per tahun, sedangkan realisasi sejak 2019 baru sekitar USD 1,4 miliar per tahun. Pada 2025, realisasi pembangunan transmisi hanya mencapai sekitar seperempat dari target yang direncanakan.
“Persoalannya bukan semata-mata ketersediaan modal, tetapi bagaimana membuat investasi transmisi layak secara komersial. Investor membutuhkan kepastian pendapatan, model bisnis yang jelas, dan regulasi yang memberikan kepastian hukum,” tegasnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Eddy mendorong penerapan mekanisme pemanfaatan bersama jaringan transmisi atau Joint Transmission Network Utilisation (PBJT), pembentukan entitas khusus transmisi di lingkungan PLN, serta percepatan penyelesaian persoalan lahan dan perizinan. Langkah ini dinilai penting untuk membuka partisipasi Danantara, investor institusi, dan sektor swasta.
Anggota Komisi XII DPR RI ini juga menegaskan bahwa parlemen memiliki peran penting dalam memperkuat kepastian hukum melalui agenda legislasi di sektor ketenagalistrikan, energi baru dan terbarukan, serta pengelolaan perubahan iklim.
Di sisi lain, ia menilai Jepang merupakan mitra strategis yang dapat membantu Indonesia mempercepat pembangunan transmisi melalui dukungan teknologi, penguatan kapasitas regulasi, dan pembiayaan.
Salah satu peluang strategis adalah pemanfaatan teknologi high-voltage direct current (HVDC) untuk mendukung rencana interkoneksi Sumatra-Jawa berkapasitas 500 kV. Indonesia juga dapat memperkuat sinergi pembiayaan antara Japan Bank for International Cooperation (JBIC), Japan International Cooperation Agency (JICA), Danantara, dan investor swasta.
“Indonesia dan Jepang memiliki fondasi kerja sama energi yang kuat. Kita perlu memperdalam kemitraan ini agar dukungan teknologi dan pembiayaan dapat mempercepat pembangunan transmisi, memperkuat ketahanan energi, dan meningkatkan daya saing industri Indonesia,” tutupnya.
Editor : Prabu Narashan
