Jurnas.net, Bandung - Deretan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, mencatatkan nama sebagai penerima alokasi program revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan. Berdasarkan data yang dihimpun Bandungkita.id, program bantuan tersebut disalurkan melalui jalur usulan politis yang berasal dari PDI Perjuangan (PDIP).
Informasi dari sumber internal redaksi mengungkapkan bahwa alokasi anggaran bantuan fisik tersebut murni dititipkan melalui jalur aspirasi (pokir) politisi PDIP tingkat pusat yang berlatar belakang publik figur dan pernah populer sebagai anggota grup lawak Cagur (Denny Cagur).
"Program revitalisasi untuk puluhan SMP negeri maupun swasta ini memang murni usulan aspirasi politisi PDIP yang dulunya dikenal di grup lawak Cagur. Plotting sekolah penerimanya disebar di berbagai kecamatan di KBB," ujar sumber yang mengetahui peta penyaluran bantuan tersebut..
21 Sekolah Masuk Daftar Penerima
Program revitalisasi tersebut mencakup 21 sekolah yang tersebar di sejumlah kecamatan di Kabupaten Bandung Barat. Sekolah yang disebut masuk dalam daftar penerima antara lain SMP IT Al Fatih di Rongga, SMP IT Darul Adzkia di Cikalongwetan, SMP Al Ma'arif di Cisarua, SMP PGRI di Gununghalu, SMP Al Kahfi di Cipatat, SMP Winaya Guna di Lembang, SMP Negeri 4 di Gununghalu, serta SMP Negeri Satu Atap Sasakseng di Cipatat.
Selanjutnya, terdapat SMP Taruna Sakti di Padalarang, SMP Madani di Cihampelas, SMP Assyifa 44 di Cikalongwetan, SMP Insan Mandiri di Cikalongwetan, SMP Al Qohharriyyah di Gununghalu, SMP Sirojul Huda di Cililin, SMP Bustanul Ma'arif di Sindangkerta, dan SMP LGBP di Sindangkerta.
Daftar tersebut juga mencakup SMP Plus Riyyadussyifa di Cililin, SMP Plus Al Hasan di Cikalongwetan, SMP IT Asholahudin di Sindangkerta, SMP Nazwa di Rongga, serta SMP Negeri 4 di Cikalongwetan.
Sebaran sekolah penerima tersebut menunjukkan program revitalisasi mencakup sejumlah wilayah di KBB, baik kawasan selatan maupun wilayah tengah dan utara Kabupaten Bandung Barat.
Sorotan Akuntabilitas Pelaksanaan
Masuknya program revitalisasi pendidikan melalui jalur aspirasi politik ini memantik perhatian publik terkait potensi kerentanan dalam eksekusinya.
Meski bertujuan memperbaiki infrastruktur sekolah di daerah pelosok seperti Gununghalu, Rongga, hingga Cikalongwetan, mekanisme pengawasan di lapangan tetap menjadi kunci utama.
Penulusuran tim redaksi berfokus pada kepastian bahwa skema pengerjaan bantuan di 21 sekolah ini benar-benar dijalankan secara mandiri oleh pihak sekolah dan komite (swakelola murni), tanpa intervensi pihak ketiga atau praktik penggiringan vendor material dari oknum pengurus partai maupun jaringan legislatif terkait.
Redaksi masih melakukan pengawasan ketat di lapangan, mengawal proses administrasi dan pencairan, serta mengomfirmasi Dinas Pendidikan KBB untuk memastikan seluruh paket bantuan aspirasi ini terealisasi sesuai pedoman teknis tanpa pemotongan maupun monopoli suplier.
Editor : Roni K
