Jurnas.net – Persoalan infrastruktur permukiman, pengendalian banjir, hingga penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi aspirasi utama warga Desa Sumberjo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dalam kegiatan Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar Anggota DPRD Jawa Timur Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ahmad Athoillah atau Gus Atho, Rabu, 29 Juli 2026.
Reses yang berlangsung dalam suasana dialogis itu dihadiri Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Jombang M. Subaidi Muchtar, tokoh masyarakat, serta para Ketua RT dan RW se-Desa Sumberjo. Beragam persoalan yang disampaikan warga mencerminkan kebutuhan kawasan perkotaan yang terus berkembang, mulai dari peningkatan kualitas infrastruktur dasar hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Sebagai wilayah yang berada di sekitar pusat pemerintahan Kabupaten Jombang, Desa Sumberjo dinilai membutuhkan penataan kawasan yang lebih baik agar mampu menunjang aktivitas masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan permukiman.
Salah satu aspirasi yang paling banyak disampaikan adalah pembenahan sistem drainase. Warga meminta normalisasi saluran air di kawasan permukiman padat penduduk guna mengurangi potensi genangan dan banjir saat intensitas hujan tinggi.
Selain itu, masyarakat juga mengusulkan penambahan titik Penerangan Jalan Umum (PJU) di sejumlah ruas jalan dan gang permukiman yang masih minim pencahayaan. Mereka menilai keberadaan PJU penting untuk meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan aktivitas warga pada malam hari.
Perbaikan jalan lingkungan turut menjadi perhatian. Warga berharap akses jalan yang rusak segera diperbaiki agar mobilitas masyarakat maupun distribusi barang dapat berjalan lebih lancar.
Di tingkat kelembagaan, para Ketua RT dan RW mengusulkan adanya peningkatan dukungan operasional, baik melalui bantuan sarana maupun penguatan kapasitas. Menurut mereka, peran RT dan RW sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat perlu didukung dengan fasilitas yang memadai.
UMKM dan Pengelolaan Sampah Jadi Perhatian
Selain pembangunan fisik, warga juga berharap pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Mereka mengusulkan program pelatihan kewirausahaan, pendampingan legalitas usaha, bantuan peralatan produksi, hingga kemudahan akses permodalan bagi pelaku usaha kecil, generasi muda, dan ibu rumah tangga.
Isu kebersihan lingkungan juga menjadi sorotan. Warga mengusulkan pembentukan dan penguatan bank sampah serta bantuan sarana pengangkutan sampah, seperti becak atau bentor, agar pengelolaan sampah di tingkat lingkungan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Jombang, M. Subaidi Muchtar, menyatakan siap mengawal berbagai aspirasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Jombang, terutama terkait peningkatan kualitas jalan lingkungan, penambahan PJU, serta dukungan terhadap operasional RT dan RW.
Sementara itu, Ahmad Athoillah menegaskan seluruh aspirasi masyarakat akan dipilah sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah. Usulan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Timur, kata dia, akan diperjuangkan melalui pembahasan di DPRD Jatim, termasuk melalui program prioritas dan skema bantuan keuangan provinsi.
Baca juga: Reses di Mojokerto, Anggota DPRD Jatim Sumardi Soroti Polindes dan Insentif Guru PAUD
"Desa Sumberjo merupakan kawasan penyangga Kecamatan Jombang yang membutuhkan penataan permukiman yang lebih tertata, aman, dan nyaman. Semua aspirasi yang disampaikan warga, mulai dari perbaikan drainase, penerangan jalan, pemberdayaan UMKM, hingga pengelolaan sampah berbasis masyarakat, akan kami bawa ke DPRD Jawa Timur untuk diselaraskan dengan program-program Pemerintah Provinsi Jawa Timur," kata Gus Atho.
Menurutnya, pembangunan kawasan perkotaan tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga harus dibarengi dengan penguatan ekonomi masyarakat dan peningkatan kualitas lingkungan. Ia menegaskan, hasil reses akan menjadi bahan penyusunan pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD Jawa Timur, agar program pembangunan yang dijalankan pemerintah benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput.
"Sehingga pembangunan di kawasan perkotaan seperti Desa Sumberjo, diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih layak huni, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat," pungkas Gus Atho.
Editor : Amal