Nurkholis Ditetapkan Tersangka Kasus Pungli Tambang Jatim, Terungkap Aliran Uang Rp 687,5 Juta

Reporter : Insani
Nurkholis saat dibawa petugas Kejati Jawa Timur. (Insani/Jurnas.net)

Jurnas.net – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menetapkan Nurkholis, mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur periode 2021–2024 yang kini menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jatim, sebagai tersangka kasus dugaan pungutan liar (pungli) perizinan tambang.

Penetapan tersangka tersebut menyusul pemeriksaan intensif terhadap Nurkholis di Kantor Kejati Jatim, Surabaya, Senin (16/11/2026). Pemeriksaan berlangsung lebih dari lima jam, sejak sore hingga sekitar pukul 23.12 WIB.

Baca juga: Fakta Persidangan: Eks Kadis ESDM Jatim Nur Kholis Diduga Terima Rp 687,5 Juta Hasil Pungli Izin Tambang

Nurkholis terlihat keluar dari ruang pemeriksaan pada larut malam dengan mengenakan rompi tahanan berwarna oranye. Ia tidak memberikan sepatah kata pun kepada awak media yang menunggunya.

Kasus ini menjadi perhatian karena Nurkholis sebelumnya pernah diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan pungli di lingkungan Dinas ESDM Jatim yang menjerat mantan Kepala Dinas ESDM Jatim, Aris Mukiyono. Keduanya diketahui pernah menduduki jabatan kepala dinas di instansi tersebut.

Nama Nurkholis juga sempat muncul dalam fakta dakwaan dan persidangan perkara pungli perizinan ESDM Jatim. Dalam persidangan, ia disebut menerima aliran uang dengan total sekitar Rp 687,5 juta.

Rinciannya, uang sebesar Rp 552,5 juta disebut berasal dari almarhum Oni Setiawan, sedangkan Rp 135 juta lainnya berasal dari Ertika Dinawati. Selain uang tersebut, Nurkholis juga disebut menerima pemberian lain berupa seekor sapi menjelang Idul Adha, uang tunai tambahan, serta cendera mata emas.

Baca juga: Kick Off Besok, 176 Tim Pelajar Ramaikan Turnamen Mini Soccer Golkar Jatim Berhadiah Rp 188,5 Juta

Dalam persidangan pada 23 Oktober 2026, Nurkholis membenarkan adanya penerimaan uang secara bertahap selama menjabat sebagai Kepala Dinas ESDM Jatim. Penerimaan tersebut berlangsung pada Maret, April, Juli, Agustus, hingga September 2024. Bahkan, sebagian penyerahan uang disebut berlangsung di salah satu hotel di Surabaya.

Meski mengakui menerima uang, Nurkholis membantah melakukan praktik pungli maupun menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi. Ia berdalih seluruh uang yang diterimanya digunakan untuk kegiatan sosial, khususnya pembangunan masjid di Probolinggo dan Surabaya.

“Seluruh uang sudah diserahkan kepada Kejaksaan dalam keadaan utuh,” kata Nurkholis, dalam persidangan.

Baca juga: Kejati Jatim Bongkar KUR Fiktif di BNI Jember Rugikan Negara Rp 12,59 Miliar, 158 Warga Dicatut Jadi Debitur

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi pembelaan Nurkholis atas penerimaan uang yang terungkap dalam perkara dugaan pungli perizinan tambang tersebut. Namun, klaim bahwa uang digunakan untuk pembangunan masjid dan telah dikembalikan kepada penyidik tetap harus diuji dalam proses hukum.

Pengembalian uang tidak serta-merta menghapus pertanggungjawaban pidana apabila unsur tindak pidana korupsi terbukti terpenuhi. Penentuan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana tetap menjadi kewenangan pengadilan.

Kini, setelah ditetapkan sebagai tersangka, proses hukum terhadap Nurkholis memasuki babak baru. Publik menanti penjelasan Kejati Jatim mengenai peran, konstruksi perkara, serta dugaan keterlibatan mantan pejabat ESDM tersebut dalam praktik pungli perizinan tambang di Jawa Timur.

Editor : Amal

Politik & Pemerintahan
Berita Terpopuler
Berita Terbaru