Jurnas.net – Calon presiden (Capres) Prabowo Subianto diterima sebagai anggota kehormatan dari Muhammadiyah. Ia pun, langsung mendapatkan kartu anggota kehormatan tersebut, seusai menjadi pembicara dalam dialog publik yang digelar oleh Universitas Muhammaddiyah Surabaya (UMS), Jumat, 24 November 2023.
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, mengungkapkan Prabowo memang diterima sebagai anggota kehormatan oleh Muhammadiyah. Namun, ia juga mengakui bahwa kartu anggota kehormatan ini diberikan kepada semua calon presiden dan wakil presiden.
“Kita memberikan anggota kehormatan kepada pak Anis dan Gus Muhaimin juga kepada pak Ganjar dan pak Mahfud juga kepada pak Prabowo seandainya mas Gibran datang, juga kita berikan,” kata Mu’ti, dalam sambutannya.
Anggota kehormatan ini menurut anggaran rumah tangga Muhammadiyah adalah salah satu dari tiga keanggotaan di Muhammadiyah. Yang pertama yaitu anggota biasa, kedua anggota luar biasa dan yang ketiga adalah anggota kehormatan.
Anggota kehormatan itu diberikan oleh Muhammadiyah kepada tokoh-tokoh yang memiliki komitmen dan memiliki integritas serta memiliki kedekatan dan komitmen dengan Muhammadiyah.
“Mudah-mudahan komunikasi politik baik terpilih atau tidak akan terjalin dengan baik. Karena sudah memiliki rekam jejak yang sama untuk Muhammadiyah,” lanjutnya.
Sementara itu, terkait gagasan Prabowo dinilai Mu’ti cukup logis dan realistis, tetapi caranya dalam penerapan gagasan belum sempat tersampaikan dengan detail karena keterbatasan waktu.
“Muhammadiyah akan terus melakukan kajian pada gagasan pasangan capres dan cawapres,” ujarnya.
Diketahui, Prabowo Subianto menghadiri Dialog Terbuka yang digelar UM Surabaya. Di kesempatan ini, Prabowo tanpa didampingi wakilnya, Gibran Rakabuming Raka di uji oleh Prof Syafi’ A Mughni. MA., (Bidang Keagamaan dan Hubungan Luar Negeri), Dr dr Sukadiono (Bidang Kesehatan dan Kesejahateraan Sosial), Prof Dr Nazaruddin Malik (Bidang Ekonomi dan Investasi), Prof Nurul Barizah (Bidang Perempuan, Hukum dan HAM) dan Suko Widodo (Bidang Pendidikan Kebudayaan dan Politik). (Mal)
