Anggota DPRD Jatim Dapat Tunjangan Rumah Rp57 Juta Per Bulan: Lebih Besar dari DPR RI

Reporter : Redaksi
Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur di Jalan Indrapura Surabaya. (Istimewa)

Jurnas.net - Sorotan publik terhadap besarnya fasilitas wakil rakyat belum usai. Setelah DPR RI resmi menurunkan tunjangan anggotanya usai diguncang gelombang demonstrasi, kini giliran DPRD Jawa Timur yang menjadi perhatian. Ternyata, nilai tunjangan perumahan anggota legislatif Jatim justru lebih tinggi dibandingkan DPR RI sebesar Rp57 juta per bulan.

Hal ini berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/30/KPTS/013/2023, Ketua DPRD Jatim menerima tunjangan rumah sebesar Rp57.750.000 per bulan. Wakil Ketua memperoleh Rp54.862.500, sementara anggota DPRD mendapat Rp49.087.500 per bulan. Jumlah ini jauh di atas tunjangan rumah anggota DPR RI sebesar Rp50 juta per bulan sebelum akhirnya dipangkas.

Baca juga: Hampir 1000 Sapi Terinfeksi PMK, DPRD Sorot Lemahnya Pengawasan Pemprov Jatim 

Tak hanya itu, para legislator Jatim juga menerima tunjangan transportasi sesuai Keputusan Gubernur Nomor 188/31/KPTS/013/2023, yakni sebesar Rp20.850.000 per bulan per orang.

Ketua DPRD Jatim, Musyafak Rouf, menegaskan bahwa pemberian tunjangan tersebut sudah sesuai aturan. "Yang penting tidak menyalahi regulasi. Kami masih menunggu petunjuk dari pemerintah pusat terkait evaluasi tunjangan,” kata Musyafak, Kamis, 11 September 2025.

Baca Juga : Gus Atho’ Desak Pemerintah Wujudkan Pemerataan Layanan Kesehatan Hingga Daerah Terpencil

Meski demikian, Musyafak mengingatkan agar para legislator tidak berlebihan di tengah sorotan publik. "Tidak boleh pamer harta secara berlebihan. Justru mereka harus aktif menyerap aspirasi masyarakat,” jata politisi PKB itu.

Hingga kini, DPRD Jatim masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat maupun Kementerian Dalam Negeri terkait revisi besaran tunjangan tersebut.

Sebelumnya, DPR RI menjadi sasaran kritik keras publik setelah gelombang demonstrasi menolak berbagai kebijakan pemerintah meluas hingga Senayan. Salah satu tuntutan massa adalah pemangkasan fasilitas mewah para wakil rakyat.

Baca juga: Aset Rp797 Miliar, Laba Rp4 Miliar: DPRD Jatim Bongkar Bobroknya Kinerja PT JGU

Di tengah desakan itu, DPR RI akhirnya memangkas sejumlah pos tunjangan, untuk meredam gejolak dan menunjukkan empati pada kondisi ekonomi masyarakat. Namun, langkah itu justru menimbulkan sorotan baru ketika publik mengetahui bahwa tunjangan rumah DPRD Jatim ternyata lebih tinggi dibandingkan DPR RI.

Baca juga: DPRD Jatim Dorong Pengamanan Natal Libatkan Lintas Agama dan Fokus Keselamatan Wisata

Editor : Redaksi

Politik & Pemerintahan
Berita Terpopuler
Berita Terbaru