Jurnas.net - Agenda Reses Masa Persidangan II Tahun 2025–2026 Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Ahmad Athoillah (Gus Atho) di Desa Brangkal, Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Kabupaten Jombang, Rabu, 11 Februari 2026, berkembang menjadi ruang deteksi dini persoalan desa. Berbagai isu strategis mencuat, mulai dari tekanan sektor pertanian, ancaman kesehatan masyarakat, hingga problem lingkungan yang berkelindan dengan infrastruktur dasar.
Reses ini juga dihadiri Anggota Fraksi PKB DPRD Kabupaten Jombang, Nyai Hj. Kholilah. Kehadiran dua legislator lintas tingkatan membuat dialog warga lebih terarah, aspirasi dapat langsung dipetakan berdasarkan kewenangan, mana yang ditangani kabupaten dan mana yang harus diperjuangkan di tingkat provinsi.
Keluhan paling kuat datang dari petani. Memasuki Februari 2026, mereka menghadapi tekanan ganda: luapan sungai saat musim hujan yang mengancam sawah, serta pengurangan jatah pupuk subsidi yang dirasakan signifikan. “Setelah berjibaku menyelamatkan sawah dari genangan, kami justru kesulitan pupuk. Jatahnya dikurangi, barangnya sulit,” ujar salah satu petani.
Menanggapi itu, Gus Atho menegaskan komitmennya membawa persoalan pupuk ke tingkat provinsi. Ia menilai pengurangan pupuk kimia harus diiringi solusi transisi yang adil dan terukur. “Jika subsidi pupuk kimia dikurangi, subsidi pupuk organik cair harus diperluas dan merata. Petani Jombang tidak boleh dibiarkan berjuang sendiri,” tegas politisi Fraksi PKB tersebut.
Musim Hujan, Risiko DBD dan Lingkungan
Selain pertanian, kesehatan masyarakat menjadi sorotan. Curah hujan tinggi di awal 2026 dinilai meningkatkan risiko Demam Berdarah Dengue (DBD). Gus Atho mengingatkan penguatan gerakan 3M Plus dan berjanji mengoordinasikan bantuan fogging serta penguatan kader kesehatan desa melalui Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
Masalah sampah rumah tangga yang kerap dibuang ke sungai juga mencuat. Warga berharap adanya sarana pengangkut sampah (tossa) agar sungai tetap bersih dan tidak memicu pendangkalan serta penyumbatan irigasi.
Nyai Hj. Kholilah merespons aspirasi tersebut dengan menegaskan peran kabupaten. "Persoalan persampahan dan jalan lingkungan desa akan kami kawal di tingkat Kabupaten Jombang. Sinkronisasi anggaran 2026 sedang berjalan, dan Bandar Kedungmulyo kami dorong masuk prioritas,” ujarnya.
Dalam dialog yang berlangsung akrab, Gus Atho merangkum sejumlah agenda prioritas yang akan diperjuangkan di tingkat provinsi, antara lain normalisasi irigasi melalui pengerukan sedimentasi sungai untuk menekan banjir tahunan.
Kemudian bantuan benih padi bagi petani terdampak gagal panen (puso), serta pemberdayaan ekonomi keluarga, khususnya keberlanjutan bantuan modal usaha bagi ibu rumah tangga pada 2026.
“Reses ini bukan sekadar kumpul-kumpul. Ini proses ‘belanja masalah’ yang akan kami kawal masuk pembahasan APBD. Sinergi dengan DPRD kabupaten memastikan aspirasi warga tidak berhenti sebagai catatan,” pungkas Gus Atho.
Editor : Amal
