Jurnas.net – Persiapan Musyawarah Nasional (Munas) III Asosiasi Tenaga Ahli dan Terampil Konstruksi Indonesia (APTAKSINDO) dan Perkumpulan Rekanan Jasa Konstruksi Indonesia (PERJASI) memasuki tahap akhir. Forum tertinggi organisasi yang akan digelar pada 12–13 Agustus 2026 di Leedon Hotel & Suites Surabaya itu diproyeksikan menjadi momentum memperkuat tata kelola organisasi, melakukan regenerasi kepemimpinan, sekaligus menyusun arah baru organisasi jasa konstruksi di Indonesia.
Ketua Pelaksana Munas III, Mohammad Syarifudin Abdillah, mengatakan seluruh persiapan terus dimatangkan melalui rapat pleno yang dihadiri jajaran Dewan Pendiri dan pengurus Badan Pimpinan Nasional (BPN) kedua organisasi. Rapat pleno tersebut turut dihadiri Ketua Dewan Pendiri R. Mohammad Ali, bersama Abdul Rasyid, Sugiharto, serta jajaran pengurus inti APTAKSINDO dan PERJASI.
Hingga saat ini, panitia telah menerima konfirmasi kehadiran dari 15 Badan Pimpinan Provinsi (BPP) APTAKSINDO dan PERJASI dari berbagai daerah di Indonesia.
"Munas merupakan forum tertinggi organisasi. Fungsinya bukan hanya melakukan evaluasi, tetapi juga menyusun arah kebijakan organisasi, melakukan regenerasi kepemimpinan, serta menyempurnakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) agar selaras dengan dinamika regulasi dan kebutuhan pembangunan nasional," kata Syarifudin, Kamis, 6 Agustus 2026.
Revisi AD/ART Jadi Agenda Strategis
Mengusung tema "Bersatu, Berkarya, Membangun Negeri", Munas III diarahkan untuk memperkuat soliditas organisasi sekaligus meningkatkan profesionalisme anggota dalam mendukung pembangunan sektor jasa konstruksi nasional.
Salah satu agenda utama ialah pembahasan revisi AD/ART yang dinilai perlu disesuaikan dengan perkembangan regulasi, mulai dari Undang-Undang Jasa Konstruksi, sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah, digitalisasi layanan, hingga penguatan tata kelola organisasi modern.
Menurut Syarifudin, AD/ART merupakan konstitusi internal organisasi sehingga penyempurnaannya harus dilakukan secara demokratis, transparan, dan akuntabel sesuai prinsip good governance. "Revisi ini penting agar PERJASI dan APTAKSINDO tetap memiliki legitimasi, kredibilitas, serta daya saing. Organisasi juga harus berjalan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan maupun regulasi di sektor jasa konstruksi," katanya.
Selain membahas perubahan AD/ART, Munas III juga akan menjadi forum regenerasi kepengurusan Badan Pimpinan Nasional (BPN). Pergantian kepemimpinan tersebut diharapkan tidak sekadar menghasilkan pengurus baru, tetapi juga memperkuat kaderisasi organisasi.
Syarifudin menilai tantangan sektor jasa konstruksi ke depan membutuhkan kepemimpinan yang adaptif, berintegritas, dan mampu menjawab perkembangan teknologi maupun kebutuhan pembangunan nasional. "Kepemimpinan baru harus mampu memperkuat peran PERJASI dan APTAKSINDO sebagai mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia konstruksi, mendorong inovasi, dan memperkuat daya saing jasa konstruksi Indonesia, baik di tingkat nasional maupun global," ujarnya.
Tak hanya membahas kepemimpinan, Munas III juga akan mengkaji penguatan tata kelola organisasi, termasuk sistem pemilihan yang demokratis, mekanisme penyelesaian sengketa internal, penguatan kaderisasi, hingga pengelolaan organisasi berbasis teknologi informasi. Dengan dukungan peserta dari 15 provinsi serta penyempurnaan berbagai aspek organisasi, Munas III diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang lebih progresif dan adaptif terhadap perubahan.
"Munas di Surabaya ini tidak hanya diharapkan melahirkan kepengurusan baru BPN, tetapi juga menghasilkan arah organisasi yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045," tutur Syarifudin.
Panitia memastikan seluruh rangkaian Munas III APTAKSINDO dan PERJASI telah dipersiapkan secara matang agar pelaksanaan forum berjalan profesional, demokratis, dan menghasilkan keputusan yang memperkuat peran organisasi dalam pembangunan sektor jasa konstruksi nasional.
Editor : Amal
