Jurnas.net - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk memperkuat kaderisasi sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai strategi utama menghadapi Pemilu 2029.
Ketua DPW PKS Jawa Timur, Bagus Prasetia Lelana, mengatakan bahwa sebagai struktur wilayah, DPW memiliki tanggung jawab menjalankan kebijakan strategis partai yang telah diputuskan di tingkat pusat melalui forum musyawarah nasional.
“Di PKS, struktur wilayah sifatnya sebagai pelaksana. Kita menjalankan amanah dan program yang telah diputuskan di tingkat pusat, kemudian diterjemahkan dan dilaksanakan di daerah,” kata Bagus, Kamis, 12 Maret 2026.
Menurut Bagus, salah satu program prioritas PKS saat ini adalah K2P2 (Kaderisasi dan Pelayanan Publik) yang menjadi arah utama kepengurusan partai pada periode terbaru. Program ini dirancang untuk memperkuat kualitas kader sekaligus meningkatkan kontribusi nyata partai kepada masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa setiap tahun program tersebut memiliki target yang berbeda dan dijalankan secara bertahap hingga menjelang Pemilu 2029. “Program K2P2 ini menjadi fokus utama kami. Artinya, kader harus terus diperkuat kapasitasnya, sementara pelayanan kepada masyarakat juga harus semakin dirasakan,” jelasnya.
Bagus mengungkapkan, setelah kepengurusan DPW PKS Jawa Timur dilantik pada Agustus 2025, pihaknya langsung memprioritaskan sosialisasi program kepada seluruh struktur partai di daerah. Proses konsolidasi tersebut dilakukan dengan mendatangi seluruh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur.
“Tahun 2025 kemarin fokus kita memang sosialisasi program ke seluruh daerah di Jawa Timur. Ini bukan hal yang mudah karena Jawa Timur memiliki 38 kabupaten/kota, wilayah terbesar di Indonesia,” ujarnya.
Dalam setiap kunjungan, pengurus DPW mempresentasikan berbagai target yang telah ditetapkan partai, mulai dari target nasional, target wilayah, hingga target masing-masing kabupaten/kota. Awalnya, proses sosialisasi ditargetkan selesai sebelum akhir 2025. Namun karena adanya sejumlah agenda partai di tingkat pusat yang harus diikuti, konsolidasi baru dapat diselesaikan pada Januari 2026.
“Alhamdulillah sekarang seluruh DPD sudah kita datangi dan kita sudah mempresentasikan target pusat, target wilayah, hingga target masing-masing kabupaten/kota,” kata Bagus.
Selain konsolidasi organisasi, PKS Jawa Timur juga mulai mempersiapkan strategi pemenangan untuk Pemilu 2029. Salah satu target utama yang dicanangkan adalah meraih 10 persen suara di Jawa Timur. Bagus menilai, jika target tersebut tercapai maka akan berdampak signifikan terhadap peningkatan jumlah kursi legislatif PKS di berbagai tingkatan.
“Kalau kita bisa mencapai 10 persen suara, harapannya kursi DPR RI dari Jawa Timur bisa bertambah sekitar delapan kursi. Untuk DPRD Provinsi targetnya sekitar 12 kursi,” ujarnya.
Saat ini, kekuatan PKS di Jawa Timur masih tergolong terbatas. Di tingkat DPR RI, PKS memiliki lima kursi dari daerah pemilihan di Jawa Timur. Sementara di DPRD Provinsi Jawa Timur juga terdapat lima kursi, dan di DPRD kabupaten/kota total sekitar 104 kursi.
Dengan jumlah daerah pemilihan yang mencapai sekitar 212 dapil di tingkat kabupaten/kota, PKS menargetkan ke depan dapat meraih sekitar 180 kursi DPRD kabupaten/kota. Bagus menegaskan bahwa target tersebut tidak akan dicapai secara instan. Partai telah menyusun peta jalan serta mekanisme evaluasi tahunan guna memastikan strategi pemenangan berjalan efektif.
“Kita sudah rumuskan langkah-langkahnya, termasuk evaluasi setiap tahun. Dengan begitu kita bisa melihat progres kita sudah sampai di mana dan apa yang perlu diperbaiki,” jelasnya.
Di sisi lain, PKS Jawa Timur juga menegaskan komitmennya untuk tetap mendukung program pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dipimpin oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa bersama Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak.
Menurut Bagus, sebagai salah satu partai pengusung pada pemilihan sebelumnya, PKS akan terus mengawal jalannya pemerintahan hingga masa jabatan berakhir. “Sebagai partai pengusung tentu kita mendukung program pemerintah provinsi sampai selesai. Tetapi dukungan itu tetap disertai dengan kritik dan masukan yang konstruktif,” pungkasnya.
Editor : Amal
