Jurnas.net - Jawa Timur mencatat surplus beras hingga 1,67 juta ton. Namun, limpahan produksi ini tidak berbanding lurus dengan distribusi beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang justru masih jauh dari target.
Berdasarkan data Dashboard SPHP Bulog per 1 Januari–22 September 2025, realisasi distribusi baru mencapai 47,56 juta kilogram atau sekitar 24,07 persen dari target 189,74 juta kilogram hingga akhir tahun.Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengakui kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah serius. Pasalnya, produksi padi di Jatim terbilang melimpah. Hingga September 2025, Jatim mencatat produksi 8,82 juta ton gabah kering giling atau setara 5,1 juta ton beras, sementara kebutuhan konsumsi masyarakat hanya sekitar 3,43 juta ton.
Baca juga: Jelang Ramadan, Khofifah Gelar Pasar Murah untuk Jaga Harga Sembako Tetap Stabil
“Artinya kita surplus 1,67 juta ton. Tapi kelebihan produksi ini tidak ada artinya kalau distribusinya lambat dan tidak merata,” tegas Khofifah, Rabu, 24 September 2025.
Untuk itu, ia menginstruksikan seluruh pemangku kepentingan, mulai Bulog, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan, hingga pemerintah kabupaten/kota, agar mempercepat penyaluran beras SPHP. Penyaluran harus memanfaatkan beragam jalur, seperti pedagang pengecer, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Outlet Pangan Binaan, Rumah Pangan Kita, hingga toko modern yang tidak menjual grosir.
“Selain itu, maksimalkan juga aplikasi Klik SPHP supaya distribusi lebih cepat, tepat sasaran, dan transparan,” katanya.
Baca Juga : Tunjangan Gubernur Khofifah Setara Rp 46 Juta Sehari: Aktivis Pertanyakan Transparansi
Baca juga: Hampir 1000 Sapi Terinfeksi PMK, DPRD Sorot Lemahnya Pengawasan Pemprov Jatim
[caption id="attachment_8607" align="alignnone" width="1080"]
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa Khofifah, saat mendampingi Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman dalam kegiatan GPM di Taman Mundu, Surabaya. (Humas Pemprov Jatim)[/caption]
Untuk menutup celah akibat distribusi yang belum optimal, Pemprov Jatim bersama Kementerian Pertanian menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM) di 828 titik yang tersebar di seluruh wilayah Jatim. Program ini menjadi strategi menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan harga bahan pokok.
“Ini wujud nyata komitmen kita menyediakan pangan murah bagi masyarakat. GPM digelar di 222 kantor kecamatan, 212 Koramil, 378 kantor Polsek, dan 16 titik lokasi lainnya dengan kuantum 3 ton beras di tiap titik. Ini inisiatif Bulog Kanwil Jatim bersama Pemda, TNI, dan Polri,” jelas Khofifah.
Baca juga: Lindungi Siswa Miskin, Pemkot Surabaya Kucurkan Bansos Rp350 Ribu per Bulan ke SMA Swasta
Ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok. “Dengan kerja sama ini, masyarakat bisa mendapatkan pangan terjangkau, dan inflasi tetap terkendali,” pungkasnya.
Editor : Redaksi