Jurnas.net - Reses bukan sekadar agenda rutin legislatif. Bagi Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Fraksi PKB, Ahmad Athoillah (Gus Atho), reses adalah momentum turun langsung “membaca denyut desa” dan memborong persoalan rakyat untuk diperjuangkan dalam kebijakan anggaran.
Hal itu terlihat saat Gus Atho menggelar Reses Masa Persidangan II Tahun Anggaran 2025–2026 di Desa Pohjejer, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Rabu, 11 Februari 2026. Desa yang berada di kawasan lereng pegunungan ini, menyimpan beragam persoalan klasik pedesaan, mulai kesejahteraan pendidik keagamaan, perlindungan buruh, hingga infrastruktur jalan yang tergerus cuaca ekstrem.
Baca juga: Gus Atho Reses ke Jombang, Warga Keluhkan Pupuk Langka dan Modal UMKM yang Seret
Dalam kegiatan itu, Gus Atho didampingi Hj. Eka Septya Juniarti, Anggota Fraksi PKB DPRD Kabupaten Mojokerto, mempertegas sinergi provinsi–kabupaten dalam mengawal aspirasi agar tidak berhenti di forum dialog.
Isu paling mengemuka dalam dialog adalah kesejahteraan guru TPQ dan Madrasah Diniyah (Madin). Warga berharap kenaikan insentif yang direncanakan pada 2026 benar-benar terealisasi merata dan tepat waktu, tanpa hambatan administrasi yang berbelit.
Bagi masyarakat Pohjejer, guru TPQ dan Madin bukan sekadar pengajar, tetapi penjaga moral generasi desa. “Guru TPQ dan Madin adalah garda terdepan dalam membentuk karakter anak-anak kita. Insentif bukan hanya soal angka, tapi juga bentuk penghargaan negara,” tegas Gus Atho.
Gus Atho menambahkan, pihaknya di DPRD Jatim terus mendorong agar skema bantuan insentif disederhanakan secara administratif sehingga mudah diakses oleh para pendidik keagamaan, terutama di desa-desa.
Buruh Pabrik dan Tantangan Ekonomi 2026
Selain isu pendidikan keagamaan, Pohjejer juga memiliki banyak warga yang bekerja sebagai buruh pabrik di wilayah Mojokerto dan sekitarnya. Dalam forum reses, muncul kekhawatiran terkait stabilitas upah dan perlindungan hak pekerja di tengah dinamika ekonomi awal tahun 2026.
Baca juga: Reses di Sumobito Jombang, Gus Atho Fokus Ketahanan Pangan dan Penguatan Ekonomi Digital Desa
Gus Atho menilai penting adanya sinkronisasi kebijakan pengupahan dan pengawasan ketenagakerjaan agar buruh tetap memperoleh haknya secara layak. “Pertumbuhan ekonomi daerah harus sejalan dengan kesejahteraan buruh. Jangan sampai angka pertumbuhan naik, tapi daya beli pekerja justru melemah,” ujarnya.
Persoalan infrastruktur menjadi keluhan mendesak. Curah hujan tinggi dan lalu lintas kendaraan berat menyebabkan sejumlah akses jalan penghubung antar desa di Kecamatan Gondang mengalami kerusakan.
Bagi warga, jalan bukan sekadar akses mobilitas, tetapi jalur utama distribusi hasil pertanian dan aktivitas ekonomi.
Dalam kesempatan itu, Eka Septya Juniarti menyatakan DPRD Kabupaten Mojokerto akan segera berkoordinasi dengan Dinas PUPR untuk memetakan titik-titik kerusakan. “Sinergi dengan Gus Atho sangat penting. Jika status jalan milik provinsi, akan dikawal di tingkat Jatim. Jika kewenangan kabupaten, akan menjadi prioritas kami,” kata Mbak Eka, sapaan akrabnya.
Baca juga: Ramai BPJS PBI Mendadak Nonaktif, DPRD Jatim Desak Pemprov Buka Posko Reaktivasi
Sektor pertanian di Pohjejer juga tak luput dari sorotan. Para petani menyampaikan kebutuhan akan kepastian stok pupuk bersubsidi menjelang musim tanam, bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi panen. "Modernisasi pertanian menjadi kebutuhan mendesak masyarakat, agar biaya produksi dapat ditekan dan hasil panen lebih maksimal," ucapnya.
Menutup kegiatan, Gus Atho menegaskan seluruh catatan reses akan dibawa ke forum resmi DPRD Jawa Timur untuk diperjuangkan dalam pembahasan anggaran dan kebijakan. “Reses adalah momentum belanja masalah. Tugas kami memastikan anggaran negara kembali ke rakyat dalam bentuk manfaat yang nyata,” pungkas Gus Atho.
Dengan sinergi lintas tingkatan legislatif, warga Pohjejer berharap aspirasi mereka dari insentif guru ngaji hingga perbaikan jalan desa tidak sekadar menjadi catatan, tetapi segera terwujud dalam kebijakan yang menyentuh kebutuhan nyata masyarakat.
Editor : Amal