Jurnas.net - Reses bukan sekadar agenda rutin legislator, tetapi menjadi ruang strategis untuk merumuskan solusi nyata berbasis kebutuhan lapangan. Hal inilah yang terlihat dalam Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Ahmad Athoillah alias Gus Atho, di Aula MWC NU Kecamatan Sumobito, Senin, 9 Februari 2026.
Mengambil lokasi di jantung komunitas Nahdliyin, Gus Atho memanfaatkan momentum reses sebagai forum konsolidasi antara masyarakat, organisasi keagamaan, dan wakil rakyat dalam merespons tantangan pembangunan, khususnya pasca-bencana banjir dan tekanan ekonomi desa.
Kegiatan ini turut dihadiri Abah Mas’ud Zuremi, Anggota Fraksi PKB DPRD Jombang. Kehadiran dua legislator lintas tingkat ini memperkuat dialog substantif bersama pengurus NU, kelompok tani, pelaku UMKM, hingga tokoh masyarakat Sumobito.
Pertanian Pasca-Banjir: Dari Keluhan Menuju Skema Ketahanan Pangan
Cuaca ekstrem yang melanda Jombang pada awal 2026 menjadikan sektor pertanian sebagai isu dominan dalam forum reses. Warga menyampaikan sejumlah persoalan krusial yang dinilai mengancam ketahanan pangan daerah.
Mulai dari buruknya sistem drainase primer yang memicu banjir berulang di lahan persawahan, keterbatasan benih bantuan bagi petani terdampak, hingga kebutuhan mendesak alat dan mesin pertanian (alsintan) untuk menekan risiko gagal panen.
Distribusi pupuk subsidi yang belum sepenuhnya tepat sasaran juga menjadi sorotan, mengingat posisi strategis Jombang sebagai salah satu lumbung pangan Jawa Timur. Menanggapi hal tersebut, Gus Atho menegaskan bahwa mitigasi pertanian pasca-banjir harus menjadi prioritas kebijakan provinsi.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Ahmad Athoillah alias Gus Atho, saat reses di Kecamatan Sumobito, Jombang. (Insani/Jurnas.net)
Ia berkomitmen mengawal program rehabilitasi irigasi, proteksi usaha tani, serta penguatan sarana produksi pertanian dalam pembahasan anggaran di DPRD Jatim.
Selain sektor pangan, aspirasi masyarakat mengerucut pada ketimpangan infrastruktur dasar, terutama kondisi jalan penghubung desa dan minimnya Penerangan Jalan Umum (PJU). Warga menilai akses yang layak dan penerangan memadai bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga keamanan dan pergerakan ekonomi desa.
Gus Atho menyatakan akan mendorong sinkronisasi program Pemprov Jatim dengan kebutuhan riil kecamatan, agar pembangunan tidak berhenti di pusat kota, melainkan menyentuh wilayah pinggiran seperti Sumobito.
Menariknya, reses ini tidak hanya membahas persoalan fisik, tetapi juga arah masa depan ekonomi warga NU. Gus Atho menekankan pentingnya penguatan NUConomic melalui transformasi digital UMKM, khususnya bagi generasi muda dan komunitas pesantren.
"Memasuki era digital 2026, pesantren dan desa harus menjadi pelaku utama ekonomi kreatif dan digital. Kita tidak boleh membiarkan warga NU hanya menjadi penonton di tengah arus transformasi ekonomi,” tegas politisi PKB tersebut.
Program pendampingan UMKM berbasis digital, akses permodalan, hingga integrasi produk lokal ke pasar daring menjadi bagian dari visi yang disampaikan dalam forum tersebut.
Seluruh masukan masyarakat, mulai dari bantuan modal usaha, peningkatan kesejahteraan guru ngaji, hingga perbaikan jaringan irigasi, akan dirumuskan dalam Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Jawa Timur.
"Tentu aspirasi masyarakat akan menjadi catatan reses, dan kami akan perjuangkan dalam rapat-rapat resmi di DPRD Jatim, agar masuk dalam skema pendanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran mendatang," pungkasnya.
Editor : Amal
