Jurnas.net - Menjelang Ramadan dan Idulfitri, banyak daerah fokus pada operasi pasar saat harga mulai melonjak. Namun di Banyuwangi, pendekatan yang ditempuh berbeda. Bupati Ipuk Fiestiandani bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) memilih melakukan pengamanan sejak hulu, memastikan produksi, distribusi, hingga komunikasi publik berjalan selaras sebelum gejolak harga terjadi.
“Ramadan selalu identik dengan kenaikan permintaan. Kalau tidak diantisipasi dari awal, harga bisa terdorong naik. Maka langkahnya harus komprehensif: jaga stok, distribusi, daya beli, dan komunikasi,” kata Ipuk, Rabu, 11 Februari 2026.
Pemkab Banyuwangi bersama TPID mengedepankan strategi 4K:
Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.
Pada aspek keterjangkauan harga, Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan diminta menggencarkan Operasi Pasar Murah (OPM) secara masif dengan menggandeng Bulog, Perpadi, dan Bank Indonesia Jember. Langkah ini diperkuat dengan optimalisasi 97 Toko Pengendali Inflasi Banyuwangi (Top Si Wangi) yang tersebar di berbagai kecamatan.
“Dengan memangkas rantai distribusi dan mendatangkan barang langsung dari produsen atau Bulog, harga bisa lebih terkendali dan masyarakat mendapat akses lebih mudah,” jelas Ipuk.
Berbeda dari kebijakan yang hanya fokus pada hilir, Banyuwangi juga memperkuat pengawasan produksi di tingkat peternak dan petani. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dispertapang) diminta melakukan pemantauan ketat terhadap stok bahan pangan strategis, terutama daging dan telur ayam ras, komoditas yang kerap mengalami lonjakan harga saat Ramadan.
Ipuk menekankan pentingnya menjaga surplus produksi lokal sebagaimana tercatat dalam Neraca Pangan Banyuwangi, agar tidak terjadi kekosongan pasokan di tingkat peternak. “Kita harus memastikan pengamanan stok dan populasi di hulu. Jangan sampai data surplus ada, tapi di lapangan pasokan menipis,” tegasnya.
Untuk memastikan koordinasi berjalan efektif, Pemkab Banyuwangi telah menggelar High Level Meeting (HLM) bersama TPID pada 30 Januari 2026. Rapat tersebut dihadiri Wakil Bupati Mujiono, Kepala BI Jember Iqbal Reza Nugraha, Forkopimda, Kepala Bulog, BPS, KPPN, serta seluruh OPD teknis.
Forum tersebut menegaskan bahwa pengendalian inflasi bukan hanya tugas pemerintah daerah, tetapi kolaborasi lintas lembaga, termasuk sektor perbankan dan distribusi logistik.
Selain faktor pasokan, Pemkab Banyuwangi juga menekankan pentingnya komunikasi publik yang efektif untuk mencegah kepanikan belanja (panic buying). Dengan informasi yang transparan mengenai stok dan harga, masyarakat diharapkan tetap rasional dalam berbelanja.
Langkah komprehensif ini diharapkan mampu menjaga inflasi Banyuwangi tetap terkendali selama Ramadan hingga Idulfitri, sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi awal 2026.
Editor : Andi Setiawan
