Pabrik Bioetanol 30 Ribu KL Dibangun di Banyuwangi, Tekan Impor BBM dan Emisi Karbon

author Wulansari

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani saat groundbreaking pabrik bioetanol. (Humas Pemkab Banyuwangi)
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani saat groundbreaking pabrik bioetanol. (Humas Pemkab Banyuwangi)

Jurnas.net - Kabupaten Banyuwangi segera mengambil peran strategis dalam pasokan bahan bakar ramah lingkungan nasional. Sebuah pabrik bioetanol berkapasitas produksi 30.000 kiloliter (KL) per tahun akan dibangun di kawasan Pabrik Gula Glenmore, Banyuwangi, sebagai bagian dari agenda besar transisi energi nasional.

Pabrik bioetanol ini akan mengolah molase atau tetes tebu menjadi bahan bakar bersih untuk mendukung bauran energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan impor BBM. Proyek tersebut dibangun oleh PT Pertamina bersinergi dengan PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) di atas lahan seluas 10 hektare.

Pembangunan pabrik ini merupakan fase pertama program hilirisasi energi yang dijalankan oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia. Proses pembangunan dijadwalkan dimulai Juni 2026, dengan masa pengerjaan sekitar 24 bulan, dan telah ditandai dengan groundbreaking pada Jumat (6/2/2026).

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyatakan, keberadaan pabrik bioetanol ini tidak hanya mendukung target energi bersih nasional, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi perekonomian daerah dan petani.
“Bioetanol merupakan energi bersih yang lebih ramah lingkungan. Pabrik ini akan berkontribusi pada pasokan energi bersih nasional sekaligus memperkuat ekonomi daerah,” kata Ipuk, Minggu, 8 Februari 2026. 

Ipuk menambahkan, pembangunan pabrik ini akan memaksimalkan serapan tebu petani, khususnya di Banyuwangi dan wilayah sekitarnya. “Tebu petani tidak hanya diserap untuk produksi gula, tetapi juga menjadi bahan baku bioetanol. Ini memberi nilai tambah dan kepastian pasar bagi petani,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis Pertamina, Agung Wicaksono, menjelaskan bahwa pabrik bioetanol terintegrasi ini diproyeksikan menghasilkan 30.000 kiloliter bioetanol per tahun berbasis tebu.

“Ini adalah transformasi produk sampingan gula menjadi energi bersih. Dengan pabrik bioetanol di Banyuwangi, kita mendorong swasembada energi yang bertumpu pada perekonomian rakyat,” kata Agung.

Dengan kapasitas tersebut, pabrik bioetanol ini diperkirakan mampu menekan impor BBM hingga USD 13,9 juta atau setara Rp 233,52 miliar per tahun, sekaligus mengurangi emisi karbon hingga 66.000 ton CO₂ ekuivalen per tahun. “Substitusi impor BBM ini memperkuat ketahanan energi nasional, sementara pengurangan emisi karbon mendukung keberlanjutan lingkungan,” katanya.

Agung juga menjelaskan, bioetanol hasil produksi pabrik Banyuwangi nantinya akan dikirim ke Terminal BBM Pertamina, sebelum disalurkan ke masyarakat melalui SPBU Pertamina.

Saat ini, Pertamina telah menyalurkan Pertamax Green 95 yang mengandung 5 persen etanol melalui 177 SPBU di Pulau Jawa. Ke depan, keberadaan pabrik bioetanol Banyuwangi akan memperluas wilayah distribusi sekaligus meningkatkan kandungan etanol dalam BBM. "Implementasi ini akan membawa Indonesia sejajar dengan negara-negara besar yang telah lebih dulu menggunakan etanol sebagai bahan bakar bersih,” terang Agung.

Dari sisi hulu, Direktur Utama PT Sinergi Gula Nusantara (SGN), Mahmudi, memastikan ketersediaan bahan baku molase sangat mencukupi untuk mendukung operasional pabrik. “Untuk produksi sekitar 100 KLP bioetanol dibutuhkan kurang lebih 120 ribu ton molase per tahun. Sementara produksi molase SGN secara total hampir 700 ribu ton per tahun, dan masih akan disokong lima pabrik gula di sekitar Banyuwangi,” ungkap Mahmudi.

Berita Terbaru

Polda Jatim Bongkar Sindikat OTP Ilegal, Ribuan SIM Card Pakai Data Pribadi Warga

Polda Jatim Bongkar Sindikat OTP Ilegal, Ribuan SIM Card Pakai Data Pribadi Warga

Selasa, 12 Mei 2026 11:41 WIB

Selasa, 12 Mei 2026 11:41 WIB

Jurnas.net - Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur membongkar praktik penyalahgunaan data pribadi untuk registrasi puluhan ribu SIM card ilegal yang…

KI Jatim Sebut PT SIER Jadi Satu-satunya BUMD Paling Informatif di Jawa Timur

KI Jatim Sebut PT SIER Jadi Satu-satunya BUMD Paling Informatif di Jawa Timur

Selasa, 12 Mei 2026 09:31 WIB

Selasa, 12 Mei 2026 09:31 WIB

Jurnas.net – PT Surabaya Industrial Estate Rungkut atau PT SIER kembali mendapat pengakuan sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan kinerja keterbukaan i…

15 IKD Jatim Gagal Tercapai, Pansus Sorot Lemahnya Kinerja Pendidikan dan Kesehatan Era Khofifah-Emil

15 IKD Jatim Gagal Tercapai, Pansus Sorot Lemahnya Kinerja Pendidikan dan Kesehatan Era Khofifah-Emil

Selasa, 12 Mei 2026 08:32 WIB

Selasa, 12 Mei 2026 08:32 WIB

Jurnas.net – Kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur di bawah kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak mendapat s…

Pemkot Surabaya Resmikan 3 PAUD Negeri Baru untuk Perkuat Pendidikan Inklusif dan Sekolah Terintegrasi

Pemkot Surabaya Resmikan 3 PAUD Negeri Baru untuk Perkuat Pendidikan Inklusif dan Sekolah Terintegrasi

Selasa, 12 Mei 2026 07:12 WIB

Selasa, 12 Mei 2026 07:12 WIB

Jurnas.net – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali memperkuat komitmennya dalam membangun pendidikan yang inklusif, merata, dan dekat dengan masyarakat. W…

Gus Lilur: Transformasi Rokok Ilegal dan KEK Madura Jadi Kunci Selamatkan Industri Tembakau Rakyat

Gus Lilur: Transformasi Rokok Ilegal dan KEK Madura Jadi Kunci Selamatkan Industri Tembakau Rakyat

Selasa, 12 Mei 2026 06:27 WIB

Selasa, 12 Mei 2026 06:27 WIB

Jurnas.net – Pengusaha rokok sekaligus Owner Bandar Rokok Nusantara Global Grup (BARONG Grup), HRM Khalilur R. Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur, kembali m…

Pansus LKPJ 2025 Sentil Pemprov Jatim: SILPA Rp3,3 Triliun Mengendap Saat Kemiskinan Masih Tinggi

Pansus LKPJ 2025 Sentil Pemprov Jatim: SILPA Rp3,3 Triliun Mengendap Saat Kemiskinan Masih Tinggi

Senin, 11 Mei 2026 15:32 WIB

Senin, 11 Mei 2026 15:32 WIB

Jurnas.net – DPRD Jawa Timur melontarkan kritik tajam terhadap pola pembangunan Pemerintah Provinsi Jatim dalam pembahasan Laporan Keterangan P…