JPU KPK Minta Khofifah Jelaskan Presedur Dana Hibah dan Klarifikasi Dugaan Fee

author Syaikhul

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Suasana sidang kasus korupsi dana hibah Pemprov Jawa Timur di Pengadilan Tipikor Surabaya di Sidoarjo. (Insani/Jurnas.net)
Suasana sidang kasus korupsi dana hibah Pemprov Jawa Timur di Pengadilan Tipikor Surabaya di Sidoarjo. (Insani/Jurnas.net)

Jurnas.net - Ketidakhadiran Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam persidangan perkara dugaan korupsi dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) kembali memicu sorotan tajam. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa Khofifah harus hadir untuk menjelaskan secara terbuka prosedur dan mekanisme penganggaran dana hibah, sekaligus diberi kesempatan mengklarifikasi tuduhan serius terkait komitmen fee yang mencuat di persidangan.

JPU KPK Dame Maria Silaban menyampaikan bahwa majelis hakim telah menetapkan Rabu, 12 Februari 2026 sebagai jadwal terakhir pemeriksaan saksi, termasuk Khofifah. Penetapan tersebut menegaskan bahwa pengadilan telah memberi ruang, namun tidak akan terus menoleransi ketidakhadiran saksi kunci.

Dalam persidangan, JPU mengungkapkan bahwa absennya Khofifah telah dikonfirmasi melalui surat resmi Tim Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dengan alasan agenda lain yang telah terjadwal.

“Yang bersangkutan disampaikan oleh Tim Biro Hukum bahwa beliau berhalangan hadir karena ada sejumlah agenda yang sudah dijadwalkan sebelumnya,” kata Dame, Jumat, 6 Februari 2026.

Melalui surat tersebut, Khofifah meminta penundaan pemeriksaan ke pekan berikutnya. Majelis hakim kemudian mengabulkan permohonan tersebut dan menjadwalkan ulang pemeriksaan pada 12 Februari 2026. “Beliau dipanggil kembali, dan tanggal 12 minggu depan akan dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan,” tegas Dame.

Dame menekankan kehadiran Khofifah memiliki bobot strategis dan substansial, bukan sekadar formalitas hukum. Sebagai Gubernur Jawa Timur, Khofifah akan dimintai keterangan terkait alur kebijakan, mekanisme penganggaran, serta proses persetujuan dana hibah di lingkungan Pemprov Jatim.

Tak hanya itu, JPU menegaskan bahwa Khofifah dipersilakan secara langsung untuk mengklarifikasi keterangan yang sebelumnya disampaikan dalam persidangan, termasuk yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi. “Saudari Khofifah harus menjelaskan prosedur penganggaran. Termasuk hal-hal yang ingin diklarifikasi dari BAP Saudara Kusnadi (komitmen fee),” ungkap Dame.

Klarifikasi tersebut dinilai krusial, terutama menyangkut tuduhan adanya komitmen fee, uang, atau ijon hibah pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Jatim, yang disebut-sebut mengalir ke jajaran elite Pemprov Jawa Timur.

Dalam BAP Kusnadi yang dibacakan JPU KPK di persidangan Pengadilan Tipikor Surabaya pada Senin (2/2/2026), disebutkan bahwa Gubernur Jatim, Wakil Gubernur, Sekdaprov, hingga sejumlah kepala OPD diduga turut menikmati aliran fee hibah pokir DPRD Jatim tahun anggaran 2019–2024.

Secara rinci, JPU KPK memaparkan bahwa Gubernur Jatim (Khofifah Indar Parawansa) dan Wakil Gubernur Jatim disebut menerima hingga 30 persen dari pengajuan hibah pokir. Kemudian Sekdaprov Jatim, mulai dari Plh Heru Tjahjono, Plt Wahid Wahyudi, hingga Sekda definitif Adhy Karyono, disebut menerima 5–10 persen.

Lalu, Kepala Bappeda Jatim Mohammad Yasin menerima 3–5 persen, Kepala BPKAD Jatim Bobby Soemiarsono menerima 3–5 persen, dan seluruh kepala OPD Pemprov Jatim disebut menerima 3–5 persen. “Saya (Kusnadi) dapat mempertanggungjawabkan secara hukum bahwa mereka semua menerima dan diketahui seluruh anggota DPRD Jawa Timur,” ujar JPU KPK mengutip keterangan Kusnadi.

JPU juga mengungkap besaran dana hibah pokir yang masuk dalam APBD/APBD Perubahan:
2020: Rp 2,822 triliun (18,2%)
2021: Rp 1,993 triliun (11,6%)
2022: Rp 2,136 triliun (11,7%)
2023: Rp 1,416 triliun

Meski persentase hibah pokir tidak ditentukan secara baku, JPU menegaskan bahwa alokasi tersebut seharusnya memperhatikan prinsip kepatutan setelah belanja wajib, seperti pendidikan 20 persen dan kesehatan 10 persen, terpenuhi dari total APBD.

Saat ditanya kemungkinan Khofifah kembali mangkir pada jadwal 12 Februari, JPU KPK menegaskan bahwa agenda persidangan sudah final. “Sudah ada jadwal yang ditetapkan majelis. Tanggal 12 adalah pemeriksaan saksi yang terakhir,” kata Dame.

Ia menambahkan, setelah pemeriksaan saksi selesai dan karena tidak ada saksi a de charge, persidangan akan langsung berlanjut ke pemeriksaan terdakwa pada hari yang sama. “Kalau tidak hadir, itu keputusan majelis hakim. Kita langsung pemeriksaan terdakwa,” pungkas Dame.

Berita Terbaru

Rektor UINSA Apresiasi PKB, Singgung Minimnya Diskusi Ideologi di Partai Politik

Rektor UINSA Apresiasi PKB, Singgung Minimnya Diskusi Ideologi di Partai Politik

Sabtu, 21 Nov 2026 19:32 WIB

Sabtu, 21 Nov 2026 19:32 WIB

Jurnas.net – Partai politik dinilai tidak seharusnya hanya disibukkan dengan perebutan kekuasaan dan kepentingan elektoral. Lebih dari itu, partai perlu m…

SIER Gelar Green Industrial Awards 2026, Dorong Tenant Perkuat Industri Berkelanjutan

SIER Gelar Green Industrial Awards 2026, Dorong Tenant Perkuat Industri Berkelanjutan

Sabtu, 21 Nov 2026 10:42 WIB

Sabtu, 21 Nov 2026 10:42 WIB

Jurnas.net – PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) yang merupakan anggota Holding BUMN PT Kawasan Industri Indonesia (Persero), kembali menggelar Green I…

Polda Jatim Ungkap 21 Kasus TPPO, Korban Dijanjikan Jadi Tentara Rusia Bergaji Rp 54 Juta

Polda Jatim Ungkap 21 Kasus TPPO, Korban Dijanjikan Jadi Tentara Rusia Bergaji Rp 54 Juta

Jumat, 20 Nov 2026 17:04 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 17:04 WIB

Jurnas.net – Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) bersama polres jajaran mengungkap 21 kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) melalui K…

Dasco dalam Puncak Bursa Cawapres Prabowo 

Dasco dalam Puncak Bursa Cawapres Prabowo 

Jumat, 20 Nov 2026 14:48 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 14:48 WIB

Oleh : Abdul Khalid BoyanPeneliti LPPM Universitas Arya Wangsa (UAW)   Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden pada 12 November …

UU Perampasan Aset Dalam Pusaran Kekuasaan: Menakar Efektivitas Pemulihan Aset, Menolak Instrumentalisasi Hukum

UU Perampasan Aset Dalam Pusaran Kekuasaan: Menakar Efektivitas Pemulihan Aset, Menolak Instrumentalisasi Hukum

Jumat, 20 Nov 2026 12:37 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 12:37 WIB

Oleh: Dr. Bastian Nugroho, S.H., M.Hum. Direktur Penyuluhan Hukum dan Hubungan Masyarakat. Juga Lembaga Kajian Hukum dan Advokasi Indonesia (LKHI)   Pada …

PKB Jatim Bakal Sulap Gedung Pusaka Jadi Pusat Edukasi Sejarah NU dan Resolusi Jihad

PKB Jatim Bakal Sulap Gedung Pusaka Jadi Pusat Edukasi Sejarah NU dan Resolusi Jihad

Jumat, 20 Nov 2026 06:17 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 06:17 WIB

Jurnas.net – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Timur bakal menyulap Gedung Pusaka (Pusat Sejarah dan Kajian) NU dan Resolusi Jihad di Jalan Gayungsari Nomor …

Dua Area Pedestrian di Yogyakarta Diduga Jadi Ajang Monopoli Proyek

Dua Area Pedestrian di Yogyakarta Diduga Jadi Ajang Monopoli Proyek

Kamis, 19 Nov 2026 17:29 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 17:29 WIB

Jurnas.net – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengungkap sejumlah indikasi dugaan persekongkolan dalam tender proyek penataan pedestrian di Kota Yo…

Kedok Juru Parkir, Agus Didakwa Pasok 4 Kg Sabu Senilai Rp1,39 Miliar di Gresik

Kedok Juru Parkir, Agus Didakwa Pasok 4 Kg Sabu Senilai Rp1,39 Miliar di Gresik

Selasa, 17 Nov 2026 19:20 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 19:20 WIB

Jurnas.net – Profesi sebagai juru parkir diduga hanya menjadi kedok Agus Setiawan (30) dalam menjalankan bisnis peredaran narkotika. Pria asal Krembangan U…

Pemkab Gresik Tak Transparan Soal Nasib Eks Asrama VOC, Hasil Kajian Cagar Budaya Ditutup untuk Publik

Pemkab Gresik Tak Transparan Soal Nasib Eks Asrama VOC, Hasil Kajian Cagar Budaya Ditutup untuk Publik

Selasa, 17 Nov 2026 18:09 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 18:09 WIB

Jurnas.net – Nasib bangunan cagar budaya eks Asrama VOC milik PT Pos Indonesia di kawasan wisata heritage Bandar Grissee, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, masih m…

Polda Jatim Bongkar Penipuan Segitiga Jual Beli Mobil Online, 20 Korban Diduga Rugi Miliaran Rupiah

Polda Jatim Bongkar Penipuan Segitiga Jual Beli Mobil Online, 20 Korban Diduga Rugi Miliaran Rupiah

Selasa, 17 Nov 2026 17:31 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 17:31 WIB

Jurnas.net – Modus penipuan jual beli mobil secara daring dengan skema segitiga kembali memakan korban. Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur mengungkap j…

Hadapi Ancaman Banjir dan Longsor, PLN UIT JBM Siapkan Tower Darurat yang Bisa Dibangun Dua Hari

Hadapi Ancaman Banjir dan Longsor, PLN UIT JBM Siapkan Tower Darurat yang Bisa Dibangun Dua Hari

Selasa, 17 Nov 2026 12:19 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 12:19 WIB

Jurnas.net – Ancaman banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem saat musim penghujan menjadi tantangan bagi keandalan pasokan listrik. Mengantisipasi risiko t…

Antisipasi Ancaman Banjir Lahar Dingin Semeru, Puguh Inisiasi Pelatihan Mitigasi Bencana di Sekolah

Antisipasi Ancaman Banjir Lahar Dingin Semeru, Puguh Inisiasi Pelatihan Mitigasi Bencana di Sekolah

Selasa, 17 Nov 2026 10:02 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 10:02 WIB

Jurnas.net – Ancaman banjir, gempa bumi, hingga aliran lahar dingin Gunung Semeru menjadi perhatian serius di wilayah Kabupaten Malang. Mengantisipasi risiko t…

Nurkholis Arahkan Bawahan Pungli Perizinan Tambang di Jatim, Uang Haram Terkumpul hingga Rp 1,23 Miliar

Nurkholis Arahkan Bawahan Pungli Perizinan Tambang di Jatim, Uang Haram Terkumpul hingga Rp 1,23 Miliar

Selasa, 17 Nov 2026 09:18 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 09:18 WIB

Jurnas.net – Praktik dugaan pungutan liar (pungli) dalam pelayanan perizinan di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur diduga tidak s…

Grand Job Fair Surabaya Buka 3.013 Lowongan Kerja, 601 Posisi untuk Penyandang Disabilitas

Grand Job Fair Surabaya Buka 3.013 Lowongan Kerja, 601 Posisi untuk Penyandang Disabilitas

Selasa, 17 Nov 2026 08:19 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 08:19 WIB

Jurnas.net – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya membuka 3.013 kesempatan kerja melalui Grand Job Fair November 2026 yang berlangsung selama tiga hari, mulai 17 h…

Khofifah Buka SPMB 6 SMA Taruna Jatim, 1.424 Kursi Disiapkan dan 50 Siswa Dapat Beasiswa Penuh

Khofifah Buka SPMB 6 SMA Taruna Jatim, 1.424 Kursi Disiapkan dan 50 Siswa Dapat Beasiswa Penuh

Selasa, 17 Nov 2026 07:44 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 07:44 WIB

Jurnas.net – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) mulai membuka Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) enam SMA Taruna untuk Tahun Pelajaran 2027/2028. …