Jurnas.net - Agenda Reses Masa Persidangan II Tahun 2025–2026 yang digelar Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Ahmad Athoillah (Gus Atho), di Desa Plosogeneng, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Selasa, 10 Februari 2026. Forum ini menjadi ruang terbuka bagi warga untuk menyampaikan keluhan yang mereka hadapi, terkait kelangkaan pupuk bagi petani dan keterbatasan modal bagi pelaku UMKM.
Reses tersebut turut dihadiri Ketua Fraksi PKB DPRD Jombang, Subaidi, sebagai wujud sinergi antara legislatif provinsi dan kabupaten. Kehadiran dua wakil rakyat lintas tingkatan ini disambut antusias ratusan warga yang berharap aspirasinya tidak berhenti di forum reses, tetapi benar-benar berujung pada kebijakan dan program nyata.
Dalam dialog terbuka, para petani Plosogeneng menyampaikan keluhan terkait akses pupuk bersubsidi yang semakin sulit, sementara biaya produksi pertanian terus meningkat. Kondisi ini dinilai berdampak langsung pada penurunan pendapatan petani, terlebih saat harga gabah di tingkat petani belum sepenuhnya stabil.
Keluhan tersebut sejalan dengan persoalan yang masih dihadapi sektor pertanian Jawa Timur, di mana ketergantungan petani pada pupuk bersubsidi masih tinggi, sementara mekanisme distribusi kerap tidak tepat sasaran. Warga berharap adanya pembenahan distribusi pupuk dari hulu ke hilir serta penguatan pengawasan agar pupuk benar-benar diterima petani yang berhak.
“Petani butuh kepastian pupuk dan harga. Kalau pupuk sulit, hasil panen ikut terganggu,” keluh salah satu petani dalam forum tersebut.
Selain pertanian, sektor UMKM juga menjadi sorotan utama. Sejumlah pelaku usaha mikro di Desa Plosogeneng mengaku memiliki semangat berwirausaha yang tinggi, namun terbentur akses permodalan yang terbatas dan minimnya pendampingan usaha.
Padahal, berdasarkan kecenderungan ekonomi daerah, UMKM masih menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat desa. Warga berharap adanya skema bantuan modal yang lebih mudah diakses, pendampingan berkelanjutan, serta pelatihan pemasaran digital agar produk lokal mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan pasar.
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Gus Atho menegaskan bahwa kehadiran Ketua Fraksi PKB DPRD Jombang dalam reses ini bertujuan agar setiap aspirasi dapat langsung dipetakan sesuai kewenangannya.
“Ada persoalan yang menjadi kewenangan kabupaten, ada juga yang menjadi tanggung jawab provinsi. Dengan hadirnya Pak Subaidi, kita bisa langsung membagi peran. Soal pertanian, bantuan alat dan kebijakan pendukung akan saya kawal di tingkat provinsi. Yang bersifat teknis dan kewenangan kabupaten akan dikawal di DPRD Jombang,” ujar Gus Atho.
Senada dengan itu, Subaidi menyatakan komitmennya untuk mengawal ketat aspirasi warga Plosogeneng, khususnya yang berkaitan dengan sektor pertanian dan penguatan UMKM. “Keluhan pupuk dan modal UMKM ini adalah persoalan nyata yang dihadapi warga. Kami di DPRD Jombang akan memastikan usulan ini masuk dalam perencanaan dan pembahasan daerah. Sinergi dengan DPRD Provinsi menjadi kekuatan agar solusi bisa lebih cepat dirasakan masyarakat,” tegas Subaidi.
Agenda reses diutup dengan komitmen bersama untuk mengawal hasil dialog hingga masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Gus Atho menegaskan bahwa reses tahun 2026 harus menghasilkan langkah konkret, bukan sekadar serap aspirasi.
"Reses bukan hanya mendengar keluhan, tapi memastikan ada solusi nyata bagi petani dan pelaku UMKM di tengah tantangan ekonomi dan upaya pemulihan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Editor : Amal
