Jurnas.net - Di balik geliat wisata bahari Banyuwangi yang terus dipromosikan, nelayan kecil di pesisir masih bergulat dengan persoalan paling mendasar: keselamatan di laut dan ketidakpastian penghasilan. Realitas itu mengemuka saat nelayan Pantai Indah Kedunen (PIK), Desa Bomo, Kecamatan Blimbingsari, menyampaikan curhat langsung kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Jumat, 6 Februari 2026.
Dalam kunjungan lapangan yang dikemas sebagai bagian dari program Bupati Ngantor di Desa (Bunga Desa), Ipuk menyerahkan bantuan mesin kapal dan alat tangkap ikan. Namun dialog terbuka dengan nelayan justru membuka potret kontras antara narasi pengembangan wisata bahari dan kondisi riil nelayan kecil yang masih mempertaruhkan nyawa demi bertahan hidup.
Perwakilan nelayan ban, M. Multazam, mengungkapkan bahwa sebagian nelayan masih melaut menggunakan ban bekas yang dimodifikasi menjadi perahu, tanpa perlindungan memadai. “Kalau cuaca buruk, sangat berbahaya. Ada yang pernah tergulung ombak. Kami butuh life jacket, ini soal nyawa,” kata Multazam di hadapan Bupati Ipuk.
Ia juga menyoroti rapuhnya penghasilan nelayan, yang sangat bergantung pada musim ikan ekspor. Saat musim sepi, penghasilan nyaris tak ada. “Kadang dapat Rp20 ribu sehari saja susah. Kami berharap ada perahu fiber, supaya bisa melaut lebih jauh dan lebih aman. Kami siap merawatnya,” katanya.
Keluhan serupa datang dari Misno, nelayan sekaligus anggota Kelompok Pengelola Wisata Bahari (Pokwisri) Desa Bomo. Ia menilai, pengembangan wisata bahari seharusnya tidak hanya menguntungkan sektor pariwisata, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan nelayan pesisir.
“Kami sedang merintis wisata bahari berbasis konservasi. Tapi tanpa pelatihan dan pendampingan, sulit bagi nelayan ikut menikmati hasilnya,” kata Misno.
Sementara itu, Slamet Santoso dari Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokwasmas) Pantai Sobo Wonosari menegaskan bahwa minimnya sarana wisata laut membuat potensi wisata pesisir belum optimal. “Kami butuh perahu wisata agar aktivitas wisata laut bisa berjalan dan memberi dampak ekonomi ke warga,” ujarnya.
Menanggapi curhat yang menyentuh langsung nyawa dan perut nelayan, Bupati Ipuk menyatakan akan menginstruksikan Dinas Perikanan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, serta Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut. Namun pernyataan itu kembali menempatkan nelayan pada janji kebijakan, bukan kepastian solusi.
“Kami siap memfasilitasi pelatihan, perizinan, alat usaha, hingga branding produk nelayan. Lokasi wisata juga harus bersih dan nyaman,” ujar Ipuk.
Ipuk juga menyebut akan mengupayakan tambahan bantuan life jacket serta mengusulkan bantuan kapal fiber ke pemerintah pusat. Namun bagi nelayan, realisasi bantuan tersebut menjadi penentu apakah pengembangan wisata bahari benar-benar berpihak pada keselamatan dan kesejahteraan warga pesisir. "Insya Allah semua kami upayakan,” kata Ipuk.
Curhat nelayan di Pantai Kedunen menjadi pengingat keras bahwa di tengah promosi wisata bahari, masih ada nelayan yang melaut dengan alat seadanya dan penghasilan tak menentu. Kini, sorotan publik tertuju pada komitmen Pemkab Banyuwangi, apakah kehadiran bupati di pesisir akan berujung pada perubahan nyata, atau kembali berhenti pada janji.
Editor : Andi Setiawan
