Jurnas.net – Menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35, seruan agar forum tertinggi organisasi tersebut berlangsung bermartabat kembali mengemuka.
Ketua Umum Jaringan Kyai Santri Nasional (JKSN) sekaligus Pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah, KH Asep Saifuddin Chalim, mengingatkan agar pelaksanaan Muktamar NU ke-35 tidak dinodai praktik yang dapat merusak marwah organisasi, termasuk dugaan transaksi atau suap dalam proses pemilihan kepemimpinan.
Pesan tersebut disampaikan Kiai Asep saat menjadi pembicara dalam Dialog Publik “Transformasi-Orientasi Kepemimpinan Nahdlatul Ulama II” yang digelar JKSN bersama Pokja Wartawan Grahadi di Ponpes Amanatul Ummah, Kota Surabaya, Rabu, 12 Agustus 2026.
Dialog tersebut menghadirkan Kiai Asep, Pengasuh Pondok Pesantren Progresif Bumi Shalawat KH Agoes Ali Masyhuri, serta Guru Besar Ilmu Sejarah dan Peradaban Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof Usep Abdul Matin. Dalam forum tersebut, Kiai Asep menekankan pentingnya menjaga Muktamar sebagai ruang permusyawaratan yang bebas dari praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai NU.
Menurut dia, tidak boleh ada bentuk kezaliman terhadap peserta Muktamar, termasuk upaya membatasi kebebasan peserta dalam menentukan pilihan. “Bentuk kezaliman itu misalnya antara lain mensekap para peserta. Ya, mensekap itu dalam tanda kutip. Di mana mereka, karena ini bukan partai politik,” kata Kiai Asep.
Selain soal kebebasan peserta, Kiai Asep secara tegas mengingatkan agar tidak terjadi riswah atau suap dalam proses Muktamar. Menurut dia, Muktamar NU bukan sekadar momentum pergantian kepemimpinan, melainkan forum untuk menentukan arah organisasi yang memiliki posisi strategis dalam kehidupan bangsa dan negara.
“Tidak boleh ada riswah. Karena kita sedang menolong, mengupayakan sebuah organisasi yang akan menjadi penopang bangsa dan negara,” tuturnya.
Kiai Asep kemudian mengibaratkan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai hubungan antara kelompok yang menopang dan kelompok yang ditopang. Menurut dia, keberadaan kelompok penopang menjadi penting agar kehidupan bernegara tidak kehilangan fondasi.
“Kalau yang ada kelompok yang ditopang saja tanpa ada kelompok penopang, ya akan hancur negara ini,” katanya.
Ia menyebut para ulama sebagai salah satu kelompok yang memiliki peran penting sebagai penopang kehidupan bangsa. “Pemilik bumi itu hamba-hamba Allah yang saleh. Hamba-hamba Allah yang saleh itu siapa? Ulama,” lanjutnya.
Kiai Asep juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang berupaya menguasai ataupun menggunakan cara-cara yang dinilai dapat merusak NU. Ia bahkan mengajak para pihak yang terlibat dalam persiapan Muktamar untuk memperkuat doa dan ikhtiar agar proses tersebut berjalan sesuai nilai-nilai organisasi.
“Caranya kita akan mendoakan kehancuran mereka dengan Hizib Nashor. Yang secara istiqamah akan dibaca bukan hanya sampai dengan Muktamar, pra-Muktamar pun harus dilakukan,” ujarnya.
Kiai Asep meminta para Muktamirin tidak menjadikan kepentingan materi sebagai dasar dalam menentukan pilihan kepemimpinan NU. Ia menilai keputusan dalam Muktamar harus lahir dari kejernihan hati, pandangan yang luas, serta pertimbangan terhadap masa depan organisasi.
Karena itu, ia menggunakan istilah bashirah sebagai prinsip yang harus dikedepankan dalam Muktamar.
“Bashirah, bukan bisyarah. Pandangan hati, kebenaran, nurani,” tegasnya.
Kiai Asep kemudian menyinggung adanya isu mengenai nominal tertentu yang disebut-sebut berkaitan dengan proses Muktamar. “Bukan bisyarah yang sekarang sudah diisukan ada yang Rp 50 juta, ada yang 10.000 dollar AS. Ada yang macam-macam itu sudah,” katanya.
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai sorotan terhadap isu yang beredar. Tidak ada penjelasan dalam forum tersebut mengenai pihak tertentu yang disebut memberikan atau menerima uang tersebut.
Kiai Asep menegaskan bahwa Muktamar harus menjadi momentum untuk mengembalikan orientasi kepemimpinan NU kepada nilai, integritas, keilmuan, dan kemaslahatan umat. Menurut dia, proses pemilihan kepemimpinan tidak semestinya ditentukan oleh kekuatan materi maupun kepentingan kelompok tertentu.
Seruan tersebut menjadi penting mengingat Muktamar NU merupakan forum tertinggi organisasi yang akan menentukan arah perjalanan NU ke depan. Dengan demikian, menurut Kiai Asep, seluruh peserta memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga agar proses Muktamar berlangsung jujur, bebas dari tekanan, serta tidak terjebak dalam praktik transaksional.
“Bashirah, bukan bisyarah” pun menjadi pesan utama yang ia tekankan agar marwah Muktamar NU ke-35 tetap terjaga.
Editor : Risfil Athon
