Jurnas.net — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Timur memperluas kanal penyerapan aspirasi dengan menggandeng komunitas gereja dari berbagai kabupaten/kota se- Jatim pada Selasa, 5 Mei 2026. Forum dialog ini menjadi bagian dari strategi politik inklusif, sekaligus upaya memperkuat fungsi representasi partai terhadap kelompok masyarakat lintas sektor.
Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur, Ali Mufthi, menegaskan bahwa forum tersebut bukan sekadar pertemuan seremonial, melainkan ruang “sambung rasa dan sambung pikiran” untuk membaca langsung persoalan riil yang dihadapi masyarakat, khususnya komunitas gereja.
Baca juga: Golkar Jatim Dorong Anggota DPRD Lebih Adaptif Hadapi Dinamika Global Lewat Bimtek
“Kami ingin memastikan bahwa setiap kelompok masyarakat memiliki akses yang sama untuk menyampaikan aspirasi. Ini bagian dari komitmen Golkar dalam menjalankan fungsi representasi secara nyata,” kata Ali.
Ali menambahkan, setiap masukan yang disampaikan akan dipetakan sesuai kewenangan partai dan jalur kebijakan yang tersedia, baik melalui legislatif maupun koordinasi dengan pemerintah daerah. “Kami tidak ingin berhenti pada penyerapan aspirasi. Yang terpenting adalah bagaimana aspirasi ini bisa diterjemahkan menjadi langkah konkret dan solusi yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, isu pendidikan menjadi salah satu sorotan utama. Perwakilan dari Kabupaten Jombang, Debrina Puspita, mengungkapkan kondisi sarana dan prasarana sekolah YBPK yang dinilai memerlukan perhatian serius.
Baca juga: Strategi Golkar Jatim Menuju 2029: Bangun Mesin Politik Responsif, Bidik Pemilih Muda dan Perempuan
Menurutnya, sejumlah bangunan sekolah sudah berusia tua dan mengalami kerusakan di beberapa bagian, namun hingga kini belum mendapatkan dukungan perbaikan, baik dari pemerintah pusat maupun daerah. “Kondisi ini tentu berdampak pada kenyamanan dan kualitas proses belajar mengajar. Kami berharap ada perhatian nyata agar fasilitas pendidikan bisa lebih layak,” ungkapnya.
Selain pendidikan, peserta juga mengangkat berbagai persoalan layanan publik di daerah, mulai dari akses pelayanan administrasi hingga pemerataan program pemerintah yang dinilai belum sepenuhnya menjangkau komunitas tertentu. Forum ini sekaligus menjadi refleksi bahwa masih terdapat ruang perbaikan dalam distribusi layanan publik yang lebih inklusif dan merata.
Sementara itu, Pendeta Bayu yang mewakili Sekretaris Umum PGLI Jawa Timur, menyampaikan apresiasi atas inisiatif Golkar Jatim membuka ruang dialog tersebut. Ia menilai langkah ini penting untuk membangun komunikasi yang konstruktif antara komunitas keagamaan dan partai politik.
Baca juga: Pemkot Surabaya Jual Mobil Dinas, DPRD Dorong Peralihan Penuh ke Kendaraan Listrik demi Udara Bersih
“Forum seperti ini sangat berarti bagi kami, karena menjadi jembatan untuk menyampaikan aspirasi kelembagaan yang selama ini belum tersalurkan secara optimal,” ujarnya.
Ia berharap, komunikasi yang telah terbangun tidak berhenti pada satu pertemuan, tetapi dapat berlanjut dalam bentuk forum koordinasi yang lebih intensif dan berkelanjutan. “Kami berharap ini menjadi awal dari kolaborasi yang lebih konkret, sehingga aspirasi yang disampaikan benar-benar ditindaklanjuti,” pungkas Pendeta Bayu.
Editor : Amal