Jurnas.net – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus mempercepat penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan menghadirkan layanan jemput bola pengurusan legalitas usaha hingga ke pelosok desa. Upaya ini menjadi bagian dari strategi mendorong transformasi UMKM dari sektor informal menuju usaha formal yang berdaya saing.
Melalui program “Si Kedip Wangi” (Siaga Keliling Dampingi UMKM Banyuwangi), pelaku usaha kini dapat mengurus berbagai legalitas seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), PIRT, Sertifikat Halal, hingga izin BPOM secara gratis dan tanpa harus datang ke kantor layanan.
Program ini dijalankan dengan cara mendatangi langsung desa-desa, sehingga pelaku UMKM tidak lagi terbebani oleh proses administrasi yang rumit, biaya tambahan, maupun keterbatasan akses layanan.
“Ini adalah bagian dari upaya Banyuwangi memperkuat UMKM di desa. Dengan layanan yang hadir langsung, pelaku usaha bisa lebih mudah mengurus legalitas sekaligus menghemat waktu dan biaya,” kata Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, Selasa, 5 Mei 2026.
Menurut Ipuk, legalitas usaha menjadi kunci penting dalam meningkatkan kepercayaan konsumen serta membuka akses yang lebih luas, mulai dari pemasaran hingga permodalan. UMKM yang telah memiliki izin resmi juga lebih siap masuk ke rantai pasok yang lebih besar, termasuk pasar modern dan digital.
“Di tengah persaingan usaha yang semakin ketat, program ini menjadi langkah konkret untuk mempercepat naik kelasnya UMKM. Dari yang sebelumnya informal menjadi formal dan memiliki daya saing,” ujarnya.
Program “Si Kedip Wangi” umumnya digelar bersamaan dengan kegiatan Bunga Desa (Bupati Ngantor di Desa), yang menjadi sarana mendekatkan layanan publik kepada masyarakat. Seperti saat pelaksanaan di Desa Glagah Agung, Kecamatan Purwoharjo, beberapa waktu lalu.
Dalam kegiatan tersebut, Bupati Ipuk menyerahkan langsung sejumlah dokumen legalitas kepada pelaku UMKM, salah satunya kepada Nurkholimah Wahyuningsih (Nining), pengusaha aneka sambal rumahan.
Nining mengaku sangat terbantu dengan program tersebut. Ia yang sebelumnya mengira proses pengurusan izin usaha rumit dan memakan waktu, justru mendapatkan pengalaman sebaliknya.
“Ternyata sangat mudah dan cepat. Cukup bawa KTP, lalu diwawancara soal produk dan proses produksi. Tidak lama kemudian langsung jadi NIB, PIRT, dan sertifikat halal,” ungkapnya.
Kemudahan ini, menurutnya, memberi dorongan besar bagi pelaku usaha kecil untuk segera mengurus legalitas produknya tanpa rasa khawatir.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Banyuwangi, Nanin Oktavianti, menyampaikan bahwa program ini telah menjangkau ribuan pelaku UMKM. Sejak 2019, tercatat sekitar 2.500 UMKM telah memperoleh sertifikat PIRT, sementara sertifikasi halal telah mencapai lebih dari 22 ribu pelaku usaha.
“Selain keliling desa, kami juga menyediakan layanan jemput bola ke lokasi UMKM, minimal untuk lima pelaku usaha dalam satu titik,” jelas Nanin.
Ia menambahkan, dukungan pemerintah tidak berhenti pada penerbitan legalitas semata. Pemkab juga menyiapkan program lanjutan, seperti pelatihan peningkatan kapasitas usaha, akses pembiayaan, hingga fasilitasi pemasaran produk.
Tak hanya itu, Banyuwangi juga menghadirkan Pusat Layanan Kemasan sebagai ruang konsultasi bagi UMKM dalam meningkatkan daya saing produk, khususnya dari sisi desain dan kualitas kemasan. “Pusat layanan ini telah membantu ratusan UMKM, mulai dari desain hingga produksi. Bahkan sudah menghasilkan sekitar 43 ribu kemasan produk,” tandasnya.
Editor : Andi Setiawan
