Jurnas.net - Gejolak ekonomi global kembali menguji kemampuan pemerintah menjaga daya beli masyarakat. Di tengah tekanan harga energi dan ketidakpastian ekonomi internasional, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diandalkan sebagai peredam guncangan agar dampaknya tidak langsung membebani masyarakat.
Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Herman Saheruddin, mengatakan APBN memiliki fungsi sebagai shock absorber atau penyangga untuk menyerap tekanan eksternal sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
Baca juga: Ini Penyebab Polusi Udara Surabaya Sempat Tidak Sehat, PM2.5 Jadi Parameter Kritis
Namun, fungsi tersebut menuntut pemerintah menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat, dorongan pertumbuhan ekonomi, dan kesehatan keuangan negara.
"APBN ini sifatnya counter cyclical. Kalau ada guncangan dari luar, APBN bertujuan menyerap guncangan tersebut agar tidak langsung dirasakan masyarakat," kata Herman, dalam Media Briefing di Surabaya, Rabu, 11 November 2026.
Menurut Herman, APBN tidak hanya berfungsi meredam tekanan ekonomi global, tetapi juga menjadi instrumen untuk mempertahankan aktivitas ekonomi domestik. Salah satunya melalui berbagai program perlindungan sosial yang ditujukan untuk menjaga daya beli kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Salah satu contoh yang disampaikan adalah kebijakan pemerintah dalam menjaga harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri agar tidak serta-merta mengikuti lonjakan harga minyak mentah internasional.
Kebijakan tersebut dinilai dapat menahan beban masyarakat dibandingkan negara-negara yang langsung meneruskan kenaikan harga minyak dunia kepada konsumen. Kata Herman, harga minyak dunia sebelumnya sempat melampaui 100 dollar AS per barel. Namun, belakangan mulai melandai ke kisaran 92 dollar AS per barel.
Baca juga: Tembus Rp 23,6 Triliun, Investasi Surabaya Jadi Motor Penggerak Ekonomi dan Lapangan Kerja
Kondisi tersebut diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap perekonomian nasional, terutama dari sisi energi. Meski APBN diandalkan untuk meredam gejolak ekonomi, pemerintah tetap harus menjaga kredibilitas pengelolaan fiskal.
Herman menegaskan, fungsi APBN sebagai penyangga ekonomi tidak boleh mengorbankan kesehatan keuangan negara. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mempertahankan defisit anggaran di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Dengan demikian, pemerintah menghadapi dua kepentingan yang harus dijaga secara bersamaan. Di satu sisi, APBN harus cukup kuat untuk melindungi masyarakat dari tekanan ekonomi global. Di sisi lain, ruang fiskal harus tetap terkendali agar keberlanjutan keuangan negara tidak terganggu.
Baca juga: Surabaya Raih Dua Penghargaan Nasional, Satu Data Berbasis NIK Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi
Herman juga menilai perekonomian Indonesia masih menunjukkan ketahanan di tengah ketidakpastian global. Pada triwulan III 2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,47 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy). Capaian tersebut dinilai cukup kuat dibandingkan sejumlah negara anggota G20 maupun negara-negara di kawasan.
Pemerintah berharap tren penurunan harga minyak dunia dapat berlanjut sehingga tekanan eksternal terhadap perekonomian Indonesia semakin berkurang. Dengan kondisi tersebut, APBN diharapkan tetap mampu menjalankan fungsi perlindungan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.
Meski demikian, efektivitas APBN sebagai shock absorber pada akhirnya tidak cukup diukur dari kemampuan pemerintah menahan kenaikan harga BBM atau menjaga defisit anggaran. Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana kebijakan fiskal mampu menjaga daya beli, melindungi kelompok rentan, dan memastikan masyarakat tidak menjadi pihak yang paling menanggung dampak gejolak ekonomi global.
Editor : Amal