Jurnas.net — Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Didik Prasetiyono, mengaku terkejut melihat cepatnya perkembangan politik nasional yang berujung pada pengajuan pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, perkembangan tersebut merupakan fakta politik yang harus diterima sekaligus menjadi pelajaran penting tentang kekuasaan, komunikasi, kesetiaan, dan etika politik.
Hal itu disampaikan Didik saat dihubungi dari Seoul, Korea Selatan, Kamis (12/11/2026), di sela-sela keikutsertaannya dalam Korea Visiting Program yang diselenggarakan Friedrich Naumann Foundation for Freedom (FNF) Jerman dan Korea Local Information Research & Development Institute (KLID)
Baca juga: Jika Surat Penyetaraan Tidak Sah, Masih Lengkapkah Syarat Pencalonan Gibran?
"Terus terang, seluruh masyarakat mestinya cukup terkejut melihat proses politik yang berlangsung begitu cepat. Dalam waktu relatif singkat, kita menyaksikan perubahan besar dalam konstelasi politik nasional. Tetapi ini fakta politik yang harus diterima. Selanjutnya, semua harus kembali kepada konstitusi sebagai pegangan bersama," ujar Didik.
Didik secara khusus menyoroti dukungan terhadap usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang datang dari 120 anggota DPR dari delapan fraksi, termasuk anggota partai-partai yang sebelumnya mengusung pasangan Prabowo–Gibran pada Pemilihan Presiden 2024.
"Ini yang menarik untuk dicermati. Mereka yang dahulu berada dalam satu barisan politik ternyata sekarang bisa mengambil sikap berbeda. Dukungan anggota dari seluruh fraksi, termasuk partai-partai pengusung Prabowo–Gibran, menunjukkan bahwa lanskap politik nasional memang telah berubah. Dan perubahan itu merupakan konsekuensi politik yang harus bisa diterima," katanya.
Menurut Didik, dukungan politik tidak pernah bersifat permanen. Perubahan sikap dan konfigurasi kekuatan politik merupakan bagian dari dinamika demokrasi, sekaligus memperlihatkan pentingnya menjaga komunikasi dan kepercayaan.
"Politik selalu bergerak. Dukungan pada masa lalu tidak otomatis menjadi jaminan dukungan untuk selamanya. Di sinilah pentingnya komunikasi, menjaga kepercayaan, dan merawat komitmen politik. Kekuasaan bisa dibangun melalui kemenangan elektoral, tetapi kepercayaan membutuhkan konsistensi, kesetiaan, dan etika," ujarnya.
Didik menilai dinamika yang dialami Gibran juga tidak dapat dilepaskan dari perjalanan politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo, termasuk hubungan panjangnya dengan PDI Perjuangan yang berakhir pada 2024.
"Pak Jokowi pernah memimpin Indonesia selama sepuluh tahun dengan dukungan besar PDI Perjuangan. Ada sejarah panjang perjuangan dan kepercayaan yang dibangun bersama. Sayangnya, hubungan itu berakhir dengan cara yang kurang baik. Perjalanan ini memberi pelajaran bahwa kekuasaan memiliki batas, sementara kepercayaan dan komitmen politik harus terus dijaga," katanya.
Ia menegaskan bahwa PDI Perjuangan tetap berpegang pada nilai-nilai yang selama ini diajarkan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, terutama penghormatan terhadap konstitusi, kesetiaan pada prinsip, serta etika dalam menjalankan kekuasaan.
Baca juga: Putusan Pencalonan Wapres Gibran Jadi Persoalan Serius Ketatanegaraan
"Ibu Megawati selalu mengajarkan keyakinan, keteguhan, keberanian, kesabaran, dan kejujuran. Dalam tradisi perjuangan kami dikenal Satyam Eva Jayate, kebenaran akan menang. Tetapi kebenaran tidak memerlukan sorak-sorai atas kesulitan orang lain. Biarlah waktu dan sejarah memberikan penilaiannya sendiri," tuturnya.
Terkait proses pengunduran diri Gibran, Didik menegaskan bahwa seluruh tahapan ketatanegaraan harus dijalankan sesuai konstitusi, termasuk mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan.
"Konstitusi sudah menyediakan jalan. Kita memiliki lembaga negara dengan kewenangannya masing-masing. Semua proses harus berjalan sesuai aturan. Kepastian konstitusional penting agar pemerintahan dapat terus bekerja menghadapi tantangan yang semakin kompleks," katanya.
Didik juga melihat perkembangan tersebut sebagai momentum bagi Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat konsolidasi pemerintahan di tengah perubahan konfigurasi politik nasional.
"Indonesia jauh lebih besar daripada kepentingan satu keluarga, satu partai, atau satu kelompok politik tertentu. Pemerintahan harus tetap berjalan dan semakin efektif. Kita menghadapi tantangan ekonomi, lapangan kerja, daya saing industri, ketahanan energi, hingga penanganan bencana yang membutuhkan perhatian serius," ujarnya.
Dari pengalaman mengikuti program kunjungan di Korea Selatan, Didik mengingatkan bahwa persaingan global menuntut setiap negara bergerak cepat mempersiapkan masa depan.
"Di Seoul, Anyang dan Busan, kami mempelajari bagaimana Korea Selatan mengembangkan inovasi, kecerdasan buatan, digitalisasi, dan tata kelola pemerintahan. Negara-negara lain terus bergerak maju. Indonesia juga harus mempersiapkan masa depannya. Karena itu, energi politik perlu lebih banyak diarahkan untuk menyelesaikan persoalan rakyat," katanya.
Didik menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa perubahan politik yang berlangsung cepat harus menjadi pelajaran bagi seluruh pihak.
"Kekuasaan memiliki batas waktu, sementara keputusan politik bisa meninggalkan konsekuensi panjang. Komunikasi, kesetiaan, dan etika harus terus dijaga. Ketika lanskap politik berubah, konstitusi harus tetap menjadi pandu. Itulah pelajaran terpenting dari perkembangan politik hari ini," pungkasnya.
Editor : Amal