Inflasi Surabaya Naik, Pemkot Siapkan Pasar Murah hingga Beras SPHP untuk Jaga Daya Beli

author Wulansari

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Balai Kota Surabaya. (Humas Pemkot Surabaya)
Balai Kota Surabaya. (Humas Pemkot Surabaya)

Jurnas.net – Pemerintah Kota Surabaya terus memperkuat langkah pengendalian inflasi dengan mengintensifkan berbagai program stabilisasi harga pangan. Upaya ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan bahan pokok sekaligus melindungi daya beli masyarakat di tengah dinamika kenaikan harga pada awal 2026 dan menjelang momentum Lebaran.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tahunan atau year on year (y-on-y) Kota Surabaya pada Februari 2026 tercatat sebesar 5,11 persen. Meski angka tersebut tergolong cukup tinggi, Pemerintah Kota memastikan kondisi inflasi secara umum masih berada dalam kategori terkendali.

Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Kota Surabaya, Vykka Anggradevi Kusuma menjelaskan bahwa jika dilihat dari indikator year to date (y-to-d) atau inflasi dari awal tahun, kondisi ekonomi Surabaya masih relatif stabil.

“Kalau secara year on year memang di angka 5,11 persen. Tapi provinsi maupun nasional juga mengalami tren yang cukup tinggi. Namun jika dilihat dari year to date, inflasi Surabaya masih sekitar 0,83 persen, sehingga masih dalam batas aman,” ujar Vykka, Jumat, 13 Maret 2026.

Meski demikian, Pemkot Surabaya tetap mengambil langkah-langkah antisipatif karena inflasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, tidak hanya dari harga bahan pokok, tetapi juga komoditas lain seperti emas hingga tarif transportasi udara. “Inflasi itu banyak faktor yang mempengaruhi, tidak hanya bahan pokok, tetapi juga emas dan angkutan udara. Karena itu kita tetap harus melakukan langkah preventif,” jelasnya.

Untuk menjaga stabilitas harga, Pemkot Surabaya mengintensifkan sejumlah program intervensi pasar. Di antaranya melalui Pasar Murah, Gerakan Pangan Murah (GPM), Operasi Pasar, hingga inspeksi mendadak (sidak) ke pasar tradisional maupun distributor. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan pasokan bahan pokok tetap terjaga serta mencegah lonjakan harga di tingkat konsumen.

Selain itu, pemerintah kota juga menggandeng berbagai pihak, termasuk distributor dan pengelola pasar induk, guna memperkuat rantai pasok pangan di Surabaya. Vykka mengungkapkan, penyumbang terbesar inflasi di Surabaya justru tidak berasal dari kelompok bahan pangan, melainkan komoditas emas dan tarif angkutan udara.

“Penyumbang inflasi terbesar di Surabaya sebenarnya emas. Selain itu juga angkutan udara, terutama pada Januari hingga Februari,” ungkapnya.

Ia memperkirakan sektor transportasi udara masih berpotensi memberikan kontribusi besar terhadap inflasi pada bulan-bulan berikutnya, khususnya menjelang libur Lebaran yang biasanya diikuti peningkatan permintaan perjalanan. “Apalagi Lebaran tahun ini jatuh pada akhir Maret. Biasanya lonjakan tarif angkutan udara akan terlihat pada rilis inflasi bulan April,” tambahnya.

Sementara pada kelompok bahan pangan, komoditas cabai menjadi salah satu yang mengalami kenaikan harga dalam beberapa bulan terakhir. Kenaikan tersebut dipicu faktor cuaca, terutama musim hujan yang berdampak pada produksi dan distribusi cabai di sejumlah daerah sentra produksi.

“Kalau untuk bahan pangan, yang cukup tinggi di Surabaya itu cabai. Kenaikan ini sudah terjadi sekitar tiga sampai empat bulan terakhir karena musim hujan,” jelasnya.

Untuk menekan harga cabai di pasaran, Pemkot Surabaya bekerja sama dengan pengelola Pasar Induk Surabaya Sidotopo dalam pelaksanaan Pasar Murah dan Gerakan Pangan Murah dengan menyediakan cabai berharga lebih terjangkau bagi masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah kota juga terus memantau perkembangan harga beras, khususnya beras premium yang memiliki tingkat konsumsi cukup tinggi di masyarakat. Untuk menjaga keterjangkauan harga, Pemkot Surabaya menggandeng Perum Bulog dalam menyediakan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di pasaran.

Menurut Vykka, harga beras premium di Surabaya saat ini masih relatif stabil dan belum mengalami lonjakan signifikan. “Untuk beras premium memang tidak ada HET, tetapi rata-rata harga di pasaran masih di kisaran Rp16 ribu per kilogram. Sementara beras SPHP dari Bulog tetap tersedia untuk menjaga keterjangkauan bagi masyarakat,” pungkasnya.

Berita Terbaru

Perkuat Kepatuhan Pajak, GP Ansor Jatim Kolaborasi dengan DJP Edukasi Kader dan UMKM

Perkuat Kepatuhan Pajak, GP Ansor Jatim Kolaborasi dengan DJP Edukasi Kader dan UMKM

Selasa, 14 Jul 2026 17:25 WIB

Selasa, 14 Jul 2026 17:25 WIB

Jurnas.net – Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jawa Timur resmi menjalin kemitraan strategis dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil D…

Basarnas Surabaya Sisir Area Baru Sejauh 157 Mil Laut, KMN Entok Masih Belum Ditemukan

Basarnas Surabaya Sisir Area Baru Sejauh 157 Mil Laut, KMN Entok Masih Belum Ditemukan

Selasa, 14 Jul 2026 17:18 WIB

Selasa, 14 Jul 2026 17:18 WIB

Jurnas.net – Kantor SAR Kelas A Surabaya terus mengintensifkan pencarian terhadap KMN Entok yang dilaporkan belum kembali setelah berangkat mencari ikan dari P…

DPRD Surabaya Edukasi Gen Z, Budi Leksono: Politik Bukan Sekadar Perebutan Kekuasaan

DPRD Surabaya Edukasi Gen Z, Budi Leksono: Politik Bukan Sekadar Perebutan Kekuasaan

Selasa, 14 Jul 2026 16:19 WIB

Selasa, 14 Jul 2026 16:19 WIB

Jurnas.net – Upaya meningkatkan literasi politik di kalangan generasi muda terus didorong DPRD Surabaya. Salah satunya melalui kunjungan Komunitas Gelora Juang …

PKS: APBD Jatim Jangan Hanya Rapi di Laporan, Harus Berdampak Nyata bagi Masyarakat

PKS: APBD Jatim Jangan Hanya Rapi di Laporan, Harus Berdampak Nyata bagi Masyarakat

Selasa, 14 Jul 2026 14:28 WIB

Selasa, 14 Jul 2026 14:28 WIB

Jurnas.net – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jawa Timur melontarkan kritik sekaligus peringatan keras kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar t…

Perekaman KTP-el Surabaya Capai 98,82 Persen, Sebanyak 809.057 Warga Sudah Aktifkan IKD

Perekaman KTP-el Surabaya Capai 98,82 Persen, Sebanyak 809.057 Warga Sudah Aktifkan IKD

Selasa, 14 Jul 2026 13:12 WIB

Selasa, 14 Jul 2026 13:12 WIB

Jurnas.net – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mempercepat transformasi pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital. Upaya tersebut ditandai d…

Bupati Ponorogo Nonaktif Dituntut 7 Tahun Penjara, Terima Suap Rp 900 Juta dalam Kasus Jual Beli Jabatan dan Proyek RSUD

Bupati Ponorogo Nonaktif Dituntut 7 Tahun Penjara, Terima Suap Rp 900 Juta dalam Kasus Jual Beli Jabatan dan Proyek RSUD

Selasa, 14 Jul 2026 12:41 WIB

Selasa, 14 Jul 2026 12:41 WIB

Jurnas.net – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko dengan pidana penjara selama tujuh t…