Inflasi Surabaya Naik, Pemkot Siapkan Pasar Murah hingga Beras SPHP untuk Jaga Daya Beli

author Wulansari

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Balai Kota Surabaya. (Humas Pemkot Surabaya)
Balai Kota Surabaya. (Humas Pemkot Surabaya)

Jurnas.net – Pemerintah Kota Surabaya terus memperkuat langkah pengendalian inflasi dengan mengintensifkan berbagai program stabilisasi harga pangan. Upaya ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan bahan pokok sekaligus melindungi daya beli masyarakat di tengah dinamika kenaikan harga pada awal 2026 dan menjelang momentum Lebaran.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tahunan atau year on year (y-on-y) Kota Surabaya pada Februari 2026 tercatat sebesar 5,11 persen. Meski angka tersebut tergolong cukup tinggi, Pemerintah Kota memastikan kondisi inflasi secara umum masih berada dalam kategori terkendali.

Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Kota Surabaya, Vykka Anggradevi Kusuma menjelaskan bahwa jika dilihat dari indikator year to date (y-to-d) atau inflasi dari awal tahun, kondisi ekonomi Surabaya masih relatif stabil.

“Kalau secara year on year memang di angka 5,11 persen. Tapi provinsi maupun nasional juga mengalami tren yang cukup tinggi. Namun jika dilihat dari year to date, inflasi Surabaya masih sekitar 0,83 persen, sehingga masih dalam batas aman,” ujar Vykka, Jumat, 13 Maret 2026.

Meski demikian, Pemkot Surabaya tetap mengambil langkah-langkah antisipatif karena inflasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, tidak hanya dari harga bahan pokok, tetapi juga komoditas lain seperti emas hingga tarif transportasi udara. “Inflasi itu banyak faktor yang mempengaruhi, tidak hanya bahan pokok, tetapi juga emas dan angkutan udara. Karena itu kita tetap harus melakukan langkah preventif,” jelasnya.

Untuk menjaga stabilitas harga, Pemkot Surabaya mengintensifkan sejumlah program intervensi pasar. Di antaranya melalui Pasar Murah, Gerakan Pangan Murah (GPM), Operasi Pasar, hingga inspeksi mendadak (sidak) ke pasar tradisional maupun distributor. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan pasokan bahan pokok tetap terjaga serta mencegah lonjakan harga di tingkat konsumen.

Selain itu, pemerintah kota juga menggandeng berbagai pihak, termasuk distributor dan pengelola pasar induk, guna memperkuat rantai pasok pangan di Surabaya. Vykka mengungkapkan, penyumbang terbesar inflasi di Surabaya justru tidak berasal dari kelompok bahan pangan, melainkan komoditas emas dan tarif angkutan udara.

“Penyumbang inflasi terbesar di Surabaya sebenarnya emas. Selain itu juga angkutan udara, terutama pada Januari hingga Februari,” ungkapnya.

Ia memperkirakan sektor transportasi udara masih berpotensi memberikan kontribusi besar terhadap inflasi pada bulan-bulan berikutnya, khususnya menjelang libur Lebaran yang biasanya diikuti peningkatan permintaan perjalanan. “Apalagi Lebaran tahun ini jatuh pada akhir Maret. Biasanya lonjakan tarif angkutan udara akan terlihat pada rilis inflasi bulan April,” tambahnya.

Sementara pada kelompok bahan pangan, komoditas cabai menjadi salah satu yang mengalami kenaikan harga dalam beberapa bulan terakhir. Kenaikan tersebut dipicu faktor cuaca, terutama musim hujan yang berdampak pada produksi dan distribusi cabai di sejumlah daerah sentra produksi.

“Kalau untuk bahan pangan, yang cukup tinggi di Surabaya itu cabai. Kenaikan ini sudah terjadi sekitar tiga sampai empat bulan terakhir karena musim hujan,” jelasnya.

Untuk menekan harga cabai di pasaran, Pemkot Surabaya bekerja sama dengan pengelola Pasar Induk Surabaya Sidotopo dalam pelaksanaan Pasar Murah dan Gerakan Pangan Murah dengan menyediakan cabai berharga lebih terjangkau bagi masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah kota juga terus memantau perkembangan harga beras, khususnya beras premium yang memiliki tingkat konsumsi cukup tinggi di masyarakat. Untuk menjaga keterjangkauan harga, Pemkot Surabaya menggandeng Perum Bulog dalam menyediakan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di pasaran.

Menurut Vykka, harga beras premium di Surabaya saat ini masih relatif stabil dan belum mengalami lonjakan signifikan. “Untuk beras premium memang tidak ada HET, tetapi rata-rata harga di pasaran masih di kisaran Rp16 ribu per kilogram. Sementara beras SPHP dari Bulog tetap tersedia untuk menjaga keterjangkauan bagi masyarakat,” pungkasnya.

Berita Terbaru

Santai Seaplane Buka Home Base di Banyuwangi, Perkuat Posisi sebagai Destinasi Wisata Kelas Dunia

Santai Seaplane Buka Home Base di Banyuwangi, Perkuat Posisi sebagai Destinasi Wisata Kelas Dunia

Kamis, 11 Jun 2026 17:19 WIB

Kamis, 11 Jun 2026 17:19 WIB

Jurnas.net – Banyuwangi kembali mencatatkan prestasi di sektor pariwisata nasional. Kali ini, daerah di ujung timur Pulau Jawa tersebut dipercaya menjadi basis …

Setelah Seleksi Ketat, Pemkot Tunjuk Fauna Land Ancol Pengelola Bandung Zoo

Setelah Seleksi Ketat, Pemkot Tunjuk Fauna Land Ancol Pengelola Bandung Zoo

Rabu, 10 Jun 2026 18:00 WIB

Rabu, 10 Jun 2026 18:00 WIB

Jurnas.net - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung resmi menetapkan PT Fauna Land Ancol sebagai pengelola baru Kebun Binatang Bandung (Bandung Zoo) setelah melalui…

Kasus Spa Gion Cederai Predikat Kota Layak Anak, DPRD Surabaya Desak Diusut Hingga Tuntas

Kasus Spa Gion Cederai Predikat Kota Layak Anak, DPRD Surabaya Desak Diusut Hingga Tuntas

Rabu, 10 Jun 2026 17:06 WIB

Rabu, 10 Jun 2026 17:06 WIB

Jurnas.net – Kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menyeret salah satu usaha spa di Surabaya menjadi sorotan tajam DPRD Kota Surabaya. Tidak …

Sekolah Rakyat Banyuwangi Hampir Rampung, Siap Tampung 1.000 Siswa dari SD hingga SMA

Sekolah Rakyat Banyuwangi Hampir Rampung, Siap Tampung 1.000 Siswa dari SD hingga SMA

Rabu, 10 Jun 2026 16:09 WIB

Rabu, 10 Jun 2026 16:09 WIB

Jurnas.net – Banyuwangi bersiap memiliki salah satu pusat pendidikan terpadu terbesar di Jawa Timur melalui pembangunan Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah p…

Jelang Muswil KAHMI Jatim 2026, SC Serukan Adu Gagasan dan Tolak Politik Transaksional

Jelang Muswil KAHMI Jatim 2026, SC Serukan Adu Gagasan dan Tolak Politik Transaksional

Rabu, 10 Jun 2026 15:19 WIB

Rabu, 10 Jun 2026 15:19 WIB

Jurnas.net – Dinamika menuju Musyawarah Wilayah (Muswil) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Jawa Timur 2026 mulai menghangat. Berbagai rangkaian k…

TPG Rp275 Miliar untuk 35 Ribu Guru Jatim Tak Dibayar, Padahal SiLPA Pemprov Masih Rp600 Miliar

TPG Rp275 Miliar untuk 35 Ribu Guru Jatim Tak Dibayar, Padahal SiLPA Pemprov Masih Rp600 Miliar

Rabu, 10 Jun 2026 14:31 WIB

Rabu, 10 Jun 2026 14:31 WIB

  Jurnas.net – Di tengah berbagai capaian yang kerap dibanggakan dalam sektor pendidikan Jawa Timur, sekitar 35 ribu guru ASN jenjang SMA, SMK, dan SLB masih m…