Jurnas.net - Di tengah ketatnya ruang fiskal dan tuntutan efisiensi belanja daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai menggeser pendekatan pembangunan dari sekadar mengelola anggaran menuju penciptaan nilai dan dampak nyata. Arah baru tersebut mengemuka dalam gelaran Jatim Retreat 2026 yang digelar di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur, Kamis, 15 Januari 2026.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak hadir langsung memberikan arahan kepada 135 peserta retreat yang berasal dari unsur birokrasi, BUMD, RSUD, hingga penyelenggara layanan publik di lingkungan Pemprov Jatim.
Baca juga: Khofifah Klaim Pasokan dan Harga Kebutuhan Pokok Tetap Stabil di Bulan Ramadan
Khofifah menegaskan, Jatim Retreat bukan sekadar forum diskusi, melainkan ruang konsolidasi kepemimpinan untuk menyamakan cara pandang seluruh elemen pemerintahan dalam menghadapi tantangan baru pasca-terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD.
“Ini momentum menyatukan frekuensi. Tantangan fiskal ke depan tidak bisa dihadapi dengan cara lama. Semua lini—birokrasi, BUMD, hingga UPT—harus bergerak dengan pola pikir yang sama,” kata Khofifah.
Ia menyebut, Inpres tersebut membawa mandat besar bagi pemerintah daerah: memperkuat tata kelola belanja, mencari sumber pembiayaan alternatif, serta memastikan setiap rupiah anggaran memberi nilai manfaat yang terukur bagi masyarakat.
Karena itu, tema Creative Financing & Value for Money dinilai sangat relevan. Menurut Khofifah, pembiayaan kreatif bukan sekadar solusi teknis, tetapi bagian dari kepemimpinan strategis. “Creative financing bukan hanya soal mencari uang di luar APBD, tapi bagaimana mengombinasikan sumber pembiayaan secara akuntabel, transparan, dan taat regulasi, tanpa membebani masyarakat,” tegasnya.
Baca juga: Khofifah Resmikan Jembatan Bubak, Warga Gondang Sambut Harapan Baru untuk Mobilitas dan UMKM
Khofifah merinci, terdapat tiga kunci utama dalam membangun pembiayaan kreatif. Pertama, keberanian mencari sumber pendapatan baru. Kedua, mengubah pola pikir eksklusif menjadi inklusif. Ketiga, menggeser orientasi dari sekadar revenue menuju profit, serta dari spending or earning menjadi spending and earning.
Ia mencontohkan optimalisasi aset daerah sebagai salah satu potensi besar yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Aset lahan milik Pemprov Jatim yang tersebar di berbagai daerah dapat dikelola melalui skema kerja sama operasi (KSO) yang mendorong investasi sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.
“Aset pemprov itu banyak. Kalau dimaksimalkan dengan skema yang tepat, bisa jadi sumber pendapatan baru tanpa membebani masyarakat,” jelasnya.
Baca juga: MBG Jatim Jadi Motor Pertanian dan Standar Keamanan Pangan Nasional
Selain aset, sektor perikanan juga disebut memiliki peluang strategis. Jawa Timur memiliki Grand Parent Stock (GPS) ikan yang dapat dikembangkan untuk mendukung program nasional budidaya dan ekspansi ekonomi perikanan. “Potensi itu ada, tapi hanya bisa dimaksimalkan jika kita mau membuka pikiran dan mengubah perspektif,” katanya.
Tak hanya soal pembiayaan, Khofifah juga menyoroti pentingnya efektivitas layanan publik, khususnya di tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT). Ia meminta agar perizinan dan layanan yang bisa dipercepat tidak diperlambat oleh prosedur yang tidak perlu. “Birokrasi bukan mesin penghabis anggaran. Birokrasi harus menjadi pencipta nilai dan dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Dalam retreat tersebut, Guru Besar ITS Surabaya Prof. Mohammad Nuh hadir sebagai narasumber dan menekankan bahwa kekuatan kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh figur pemimpin, tetapi juga oleh kualitas para pengikutnya. “Leader hanya 20 persen, sisanya adalah followers. Kepemimpinan akan kuat jika followership juga kuat,” ujarnya.
Editor : Risfil Athon