Jurnas.net - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung menegaskan komitmennya untuk selalu terbuka menerima aspirasi dan kritik dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk terkait penanganan banjir di kawasan Cijagra, Kecamatan Bojongsoang.
Merespons permohonan audiensi yang diajukan oleh koalisi masyarakat sipil baru-baru ini, Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Hj. Renie Rahayu Fauzi, menyatakan bahwa Gedung Rakyat merupakan ruang dialog yang inklusif, di mana kritik dinilai sebagai wujud kepedulian warga terhadap kemajuan daerah.
"Pintu Gedung DPRD selalu terbuka lebar untuk masyarakat. Kami memandang setiap kritik dan masukan, bahkan yang disampaikan secara tajam sekalipun, sebagai bentuk cinta dan pengingat bagi kami agar terus bekerja maksimal," ujar Renie dalam keterangan resminya, Senin (8/6/2026).
Menghormati Regulasi dan Mekanisme Persidangan
Kendati demikian, pihak DPRD mengimbau agar seluruh proses penyampaian aspirasi formal dapat berjalan selaras dengan Tata Tertib (Tatib) DPRD yang berlaku. Mekanisme ini penting guna memastikan setiap hasil audiensi memiliki legalitas yang kuat dan dapat ditindaklanjuti secara konkret melalui Alat Kelengkapan Dewan (AKD).
Renie menjelaskan, penjadwalan audiensi formal harus disesuaikan dengan agenda persidangan dan rapat-rapat komisi yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini dilakukan agar fokus pembahasan tidak bias dan langsung melibatkan komisi terkait serta mitra kerja dari pihak eksekutif (pemerintah daerah).
"Sebagai pimpinan, kami mengedepankan prinsip musyawarah mufakat. Kami ingin setiap audiensi tidak sekadar menjadi ajang seremonial atau perdebatan kusir, melainkan ruang teknis yang melahirkan solusi nyata jangka panjang bagi warga terdampak banjir," tambahnya.
Fokus pada Solusi Riil Lingkungan Hidup
Terkait substansi persoalan banjir di Cijagra, DPRD Kabupaten Bandung menegaskan tidak tinggal diam. Sejumlah langkah pengawasan terhadap program penanggulangan banjir, normalisasi aliran air, hingga evaluasi kebijakan alih fungsi lahan terus berjalan di tingkat komisi.
DPRD juga berkomitmen untuk menjembatani komunikasi antara warga, pemerintah daerah, dan pihak swasta agar ada keselarasan tindakan di lapangan.
"DPRD adalah representasi masyarakat. Di sini ada fungsi pengayoman, layaknya seorang ibu (indung) bagi warganya yang sedang kesulitan. Fokus kita hari ini adalah menyembuhkan luka banjir di Cijagra melalui kerja bersama, bukan dengan memperlebar jarak atau ego sektoral," tutup Renie.
Pihak Sekretariat DPRD saat ini tengah melakukan koordinasi internal untuk menyusun jadwal pertemuan resmi dengan perwakilan koalisi warga, guna memastikan ruang dialog terfasilitasi dengan baik, tertib, dan substantif.
Editor : Roni K