Jurnas.net – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi kembali melakukan penyegaran birokrasi dengan melantik dan mengambil sumpah jabatan 57 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Jumat, 26 Juni 2026. Pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat reformasi birokrasi sekaligus memastikan pelayanan publik berjalan semakin cepat, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Sebanyak 57 pejabat yang dilantik terdiri atas Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, serta Pejabat Pengawas. Berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Surabaya, sebanyak 22 pejabat mendapatkan promosi jabatan, sedangkan 35 pejabat lainnya menjalani rotasi.
Baca juga: BRIDA Surabaya Sulap Sampah Plastik Mangrove Jadi BBM untuk Nelayan, Solusi Baru Atasi Pencemaran
Dalam arahannya, Eri menegaskan bahwa seluruh proses mutasi dan promosi jabatan dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja, kompetensi, serta penerapan sistem merit. Ia memastikan tidak ada praktik transaksional maupun pertimbangan kedekatan pribadi dalam penempatan jabatan.
"Saya tidak pernah ikut memilih pejabat karena saya tidak ingin pemerintahan ini dipengaruhi keinginan pribadi. Di sini tidak ada jabatan yang bayar, bersyukurlah kalian. Maka gunakan waktu Anda untuk kepentingan umat," kata Eri.
Menurutnya, menjadi pejabat bukan sekadar memperoleh jabatan struktural, melainkan amanah besar untuk melayani masyarakat. Karena itu, ia menginginkan aparatur yang tidak hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga kepedulian sosial, integritas, dan kemauan untuk hadir di tengah persoalan warga. "Yang saya cari bukan hanya orang pintar, tetapi orang yang memiliki komitmen kuat, menghormati masyarakat, dan mau bekerja untuk kepentingan warga," ujarnya.
Eri menegaskan, seluruh pejabat yang baru dilantik akan menjalani evaluasi menyeluruh dalam enam bulan pertama. Apabila target kinerja tidak tercapai atau pejabat terbukti tidak aktif menyelesaikan persoalan masyarakat, Pemkot Surabaya tidak akan ragu melakukan pergantian.
Baca juga: Pemkot Surabaya Lelang Mobil Dinas Bensin untuk Beralih ke Kendaraan Listrik
Bahkan, Eri meminta pejabat yang merasa tidak mampu memenuhi target agar memiliki kesadaran untuk mengundurkan diri sebelum dilakukan pencopotan. "Dalam waktu enam bulan target tidak tercapai, saya harap jenengan sebelum saya turunkan, mengundurkan diri. Jangan hanya mengambil strukturalnya, tetapi waktu, pemikiran, dan fisik Anda harus benar-benar untuk warga," tegasnya.
Ia juga mengingatkan seluruh kepala perangkat daerah, camat, hingga lurah agar lebih peka terhadap kondisi masyarakat. Menurutnya, seorang pejabat tidak boleh menunggu laporan masuk, melainkan harus aktif turun ke lapangan dan mengetahui persoalan yang sedang dihadapi warga. "Saya minta semua pejabat peka terhadap warganya. Janganlah tidur kalau jadi pejabat. Ada warga yang tidak bisa makan, masa pejabat bisa tidur," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Eri turut menyoroti pentingnya menjaga fasilitas publik yang telah dibangun menggunakan anggaran daerah. Ia mencontohkan keberadaan pedestrian yang masih kerap disalahgunakan menjadi lahan parkir liar hingga mengalami kerusakan.
Baca juga: 69 Rumah Sakit di Surabaya Akan Terhubung dalam Sistem Satu Data Kesehatan
Karena itu, ia meminta seluruh unsur pemerintah, mulai dari kelurahan, kecamatan, Dinas Perhubungan, hingga Satpol PP, bekerja sama menjaga aset publik agar anggaran daerah dapat lebih banyak dialokasikan untuk program prioritas seperti pendidikan dan layanan kesehatan gratis. "Kota Surabaya akan berjalan dengan baik apabila birokrasinya bekerja dengan baik. Kalau hanya wali kotanya yang turun tetapi sistem birokrasi tidak berjalan, hasilnya tidak akan maksimal. Karena itu saya mencari orang-orang terbaik untuk memperkuat birokrasi ini," tandasnya.
Dalam pelantikan tersebut, lima jabatan Pimpinan Tinggi Pratama resmi diisi pejabat definitif, yakni Achmad Zaini sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya, sebelumnya menjabat Kepala Satpol PP Kota Surabaya. Kemudian M. Fikser sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, sebelumnya Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
Lalu Herry Purwadi sebagai Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya. Trio Wahyu Bowo sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya. dr. Arif Setiawan sebagai Direktur RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH) Kota Surabaya.
Editor : Rahmat Fajar