Jurnas.net – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memperkuat langkah antisipasi terhadap ancaman penyakit zoonosis atau penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia. Upaya ini dilakukan melalui penguatan sistem surveilans, edukasi masyarakat, komunikasi risiko, hingga kolaborasi lintas sektor guna mencegah potensi wabah sejak dini.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui Lokakarya Edukasi Pencegahan Penyakit Zoonosis yang diselenggarakan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya bersama Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan RI, Portal Kesehatan Masyarakat (Portkesmas), serta Kelompok Kerja Risk Communication and Community Engagement (RCCE) pada 21–22 Juli 2026 di Puskesmas Medokan Ayu.
Baca juga: Surabaya Klaim MPLS Ramah Anak Berjalan Sesuai Rencana, Siswa Siap Ikuti Pembelajaran Reguler
Kegiatan itu melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD), puskesmas, puskeswan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Tim Penggerak PKK, Palang Merah Indonesia (PMI), PD Pasar Surya, organisasi kemasyarakatan, hingga insan media.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Kota Surabaya, dr. Atiek Tri Arini, mengatakan kesiapsiagaan menjadi faktor utama untuk mencegah penyakit zoonosis berkembang menjadi kejadian luar biasa (KLB).
"Karena itu, Dinkes Surabaya terus memperkuat sistem surveilans, meningkatkan koordinasi dengan sektor kesehatan hewan dan lingkungan, serta mengintensifkan edukasi kepada masyarakat agar memahami risiko dan langkah pencegahan sejak dini," kata Atiek, Rabu, 22 Juli 2026.
Menurut Atiek, salah satu penyakit yang menjadi perhatian serius adalah leptospirosis, terutama ketika memasuki musim hujan dan potensi banjir meningkat. Sebagai langkah antisipasi, Dinkes Surabaya secara rutin menerbitkan surat edaran kepada seluruh UPT, kecamatan, dan kelurahan terkait kewaspadaan banjir beserta risiko penyakit yang menyertainya.
Selain itu, masyarakat terus diedukasi agar menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), seperti menggunakan alas kaki saat beraktivitas di area tergenang banjir, mencuci tangan menggunakan sabun, serta segera membersihkan diri setelah terkena air banjir atau air hujan.
"Kebiasaan ringan tapi dampaknya besar adalah cuci tangan. Sosialisasi ini terus kami lakukan mulai dari anak usia PAUD, pelajar, hingga akademisi. Dari satu perilaku kecil yang dilakukan secara konsisten, dampaknya sangat besar untuk mencegah penularan penyakit," ujarnya.
Ia menjelaskan, lingkungan yang kotor dan lembap menjadi habitat ideal bagi tikus, hewan pembawa bakteri penyebab leptospirosis. "Tikus itu sukanya di tempat yang kotor. Jika urine tikus mengenai kulit yang terluka atau kondisi kulit tidak utuh, bakteri leptospirosis bisa masuk ke dalam tubuh," katanya.
Karena itu, masyarakat diminta segera mengenali gejala awal, seperti demam tinggi dan nyeri di seluruh tubuh tanpa disertai batuk maupun pilek. "Apabila kondisi berlanjut hingga mengalami gangguan buang air kecil, masyarakat diminta segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan," kata Atiek.
Selain leptospirosis, Pemkot Surabaya juga meningkatkan kewaspadaan terhadap kasus Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR). Meski Surabaya bukan daerah endemis rabies, masyarakat diminta tidak mengabaikan gigitan hewan seperti anjing, kucing, monyet, maupun kelelawar, dan segera mencari pertolongan medis.
"Edukasi yang berkelanjutan, deteksi dini, dan respons cepat menjadi kunci untuk mencegah potensi terjadinya Kejadian Luar Biasa," tegas Atiek.
Baca juga: Pemkot Surabaya: Iuran HUT Ke-81 RI Boleh Dipungut, Asal Sukarela dan Tanpa Dipatok Nominal
Ia menambahkan, sekitar 70 persen penyakit menular baru yang berpotensi menjadi wabah berasal dari hewan. Karena itu, edukasi mengenai PHBS, menghindari kontak dengan hewan yang sakit atau mati mendadak, serta segera memeriksakan diri setelah mengalami gigitan hewan terus diperkuat.
Berdasarkan data Surveilans Kesehatan Daerah (SKDR), Kota Surabaya tidak mencatat adanya suspek flu burung pada manusia maupun kasus antraks sejak 2021 hingga Minggu ke-27 Tahun 2026. Meski demikian, tren kasus suspek leptospirosis dan GHPR masih berfluktuasi sehingga kewaspadaan tetap ditingkatkan.
Pada 2025 tercatat 25 suspek leptospirosis dan 40 kasus GHPR. Sementara hingga Minggu ke-27 Tahun 2026 telah dilaporkan 14 suspek leptospirosis dan 33 kasus GHPR. "Meski demikian, masyarakat tidak perlu panik karena Surabaya bukan merupakan wilayah endemis rabies," ujar Atiek.
Perwakilan Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, drh. Wafiroh, mengatakan sebagian besar penyakit zoonosis sebenarnya dapat dicegah apabila masyarakat memahami cara penularannya. Menurut dia, rabies dapat dicegah melalui vaksinasi rutin hewan peliharaan setiap tahun.
"Pada musim hujan, masyarakat juga diminta mewaspadai leptospirosis yang dapat menyebar melalui air yang terkontaminasi urine tikus. Penggunaan alas kaki tertutup saat beraktivitas di daerah tergenang menjadi salah satu langkah sederhana namun efektif untuk mencegah infeksi," katanya.
Wafiroh juga mengingatkan masyarakat agar menghindari kontak dengan unggas yang sakit atau mati mendadak karena berpotensi menularkan flu burung. Daging dan telur unggas pun harus dimasak hingga benar-benar matang sebelum dikonsumsi.
Baca juga: Surabaya Siap Jadi Tuan Rumah Piala Presiden 2026, GBT dan Dua Lapangan Latihan Disiapkan
Sementara untuk mencegah antraks, warga diminta tidak menyembelih maupun mengonsumsi ternak yang sakit atau mati mendadak serta segera melaporkannya kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
Program Manager Portkesmas, dr. Basra Ahmad Amru, mengatakan penguatan koordinasi lintas sektor merupakan bagian penting dari strategi nasional menghadapi ancaman penyakit zoonosis. Selain di Surabaya, kegiatan serupa juga digelar di Kabupaten Bandung Barat, Kota Bogor, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Malang.
"Jangan sampai ketika wabah penyakit muncul, kita tidak siap. Koordinasi lintas sektor di tingkat daerah menjadi fondasi agar upaya pencegahan dan penanganan wabah dapat berjalan lebih cepat, terintegrasi, dan efektif," ujar Basra.
Sementara itu, Ketua Pokja RCCE, Rizky Ika Syafitri, menegaskan bahwa keberhasilan pengendalian penyakit tidak hanya bergantung pada layanan kesehatan, tetapi juga kualitas informasi yang diterima masyarakat.
"Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang benar dan dapat menyelamatkan jiwa. Informasi yang akurat, menarik, dan mudah dipahami akan mendorong masyarakat menerapkan perilaku pencegahan. Karena itu, selain tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan media memiliki peran penting memastikan pesan kesehatan menjangkau seluruh lapisan masyarakat," pungkasnya.
Editor : Rahmat Fajar