Jurnas.net – Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi berbagai ancaman bencana melalui Gelar Peralatan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Timur 2026 yang digelar di Pantai Pancer Door, Kabupaten Pacitan, Selasa, 21 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi ajang konsolidasi logistik, peralatan, serta penguatan koordinasi lintas daerah guna memastikan respons cepat saat bencana terjadi.
Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Bobby Soemiarsono, ditandai dengan pemukulan gong bersama Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji, Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB Andi Eviana, Deputi Bidang Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Lilik Kurniawan, serta Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur Gatot Soebroto.
Turut hadir jajaran Forkopimda Kabupaten Pacitan, kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jawa Timur, serta seluruh kepala pelaksana BPBD kabupaten/kota se-Jawa Timur. Sebelum pembukaan, seluruh peserta bersama para pejabat melakukan aksi pelepasan 500 tukik dan seekor penyu dewasa sebagai simbol kepedulian terhadap kelestarian lingkungan dan ekosistem pesisir yang juga menjadi bagian dari upaya mitigasi bencana.
Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji menyampaikan apresiasi kepada BPBD Jawa Timur dan BNPB yang telah menunjuk daerahnya sebagai tuan rumah Gelar Peralatan Penanggulangan Bencana 2026. Menurut dia, Pacitan merupakan salah satu wilayah dengan tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi.
Berbagai potensi ancaman seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, gempa bumi, kekeringan hingga tsunami menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara bersama. "Semoga dengan dipilihnya Pacitan sebagai lokasi gelar peralatan tahun ini, ketangguhan masyarakat dalam menghadapi berbagai ancaman bencana semakin meningkat dan kolaborasi penanggulangan bencana antar-daerah di Jawa Timur semakin kuat," ujarnya.
Deputi Bidang Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK Lilik Kurniawan menilai kegiatan yang telah berlangsung selama tiga tahun berturut-turut itu menjadi bukti keseriusan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam membangun sistem kesiapsiagaan bencana yang terintegrasi.
Menurut dia, Gelar Peralatan BPBD Jawa Timur bahkan layak menjadi model (role model) bagi pemerintah daerah lain, terutama dalam membangun klaster logistik kebencanaan. "Klaster logistik memiliki peran yang sangat penting dalam penanganan darurat karena mampu meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan melalui penguatan personel maupun peralatan penanggulangan bencana," kata Lilik.
Ia juga menyinggung potensi musim kemarau panjang yang diperkirakan terjadi berdasarkan informasi BMKG. Karena itu, kesiapan armada seperti truk tangki air bersih menjadi bagian penting dalam mengantisipasi dampak kekeringan di berbagai daerah. "Dengan gelar peralatan seperti ini, kesiapan untuk mendistribusikan air bersih kepada masyarakat akan semakin baik ketika kekeringan terjadi," ujarnya.
Selain memperkuat kesiapan logistik, kegiatan tersebut dinilai menjadi sarana mempererat kolaborasi antarkabupaten/kota sehingga proses mobilisasi bantuan dapat dilakukan lebih cepat saat terjadi bencana.
Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB Andi Eviana mengapresiasi keterlibatan aktif seluruh BPBD kabupaten/kota di Jawa Timur dalam kegiatan tersebut. Menurut dia, kesiapsiagaan tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan peralatan, tetapi juga kemampuan sumber daya manusia dalam mengoperasikan serta memobilisasi logistik secara cepat.
"Yang paling penting bukan hanya memiliki peralatan, tetapi memastikan seluruh peralatan tersebut benar-benar siap digunakan sesuai kebutuhan dan dapat dimobilisasi secara cepat ketika terjadi bencana," katanya.
Ia menambahkan, sinergi antara logistik, peralatan, dan personel menjadi kunci keberhasilan penanganan bencana di lapangan.
Sementara itu, Plh Sekdaprov Jawa Timur Bobby Soemiarsono menegaskan bahwa penanggulangan bencana saat ini membutuhkan kolaborasi yang semakin kuat antarlembaga maupun antar-daerah. Menurut Bobby, keberhasilan penanganan bencana tidak lagi hanya diukur dari banyaknya aset atau kelengkapan peralatan yang dimiliki pemerintah.
"Keberhasilan penanggulangan bencana juga ditentukan oleh kecepatan menerima informasi, kuatnya koordinasi, cepatnya pengambilan keputusan, dan seberapa banyak masyarakat yang dapat dilindungi," ujarnya.
Editor : Risfil Athon
