Jurnas.net – Kota Surabaya mencatat hasil menggembirakan dalam uji coba nasional program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital 2026. Sebagai salah satu dari 42 daerah percontohan, Surabaya berhasil menyelesaikan pendataan hingga 99,94 persen sekaligus meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial (bansos) dengan menekan kesalahan sasaran penerima.
Program yang berlangsung pada 20 Juni hingga 7 Juli 2026 itu menjadi bagian dari transformasi sistem perlindungan sosial nasional berbasis digital. Melalui integrasi data lintas kementerian dan lembaga, proses verifikasi calon penerima bantuan kini memanfaatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Identitas Kependudukan Digital (IKD), serta teknologi pengenalan wajah (face recognition).
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengatakan digitalisasi perlindungan sosial menjadi langkah penting untuk mewujudkan penyaluran bansos yang lebih cepat, akurat, transparan, dan tepat sasaran. Menurut Eri, sistem baru tersebut memangkas proses verifikasi yang sebelumnya dapat berlangsung berbulan-bulan menjadi hanya sekitar 15 hingga 45 menit. Setelah verifikasi selesai, sistem langsung menampilkan status kelayakan warga sebagai penerima bantuan.
"Melalui penerapan sistem tersebut, proses verifikasi yang selama ini memerlukan waktu berbulan-bulan diharapkan dapat dipangkas secara signifikan menjadi sekitar 15 hingga 45 menit. Hasil verifikasi akan langsung menunjukkan tingkat kelayakan seseorang sebagai penerima bantuan sosial," kata Eri, Senin, 3 Agustus 2026.
Untuk menyukseskan uji coba tersebut, Pemerintah Kota Surabaya mengerahkan 13.094 agen Perlinsos yang terdiri atas aparatur sipil negara (ASN), pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), pengurus RT/RW, hingga berbagai unsur masyarakat. Keberhasilan Surabaya juga mendapat apresiasi dari Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), Muhammad Qodari, saat meninjau pelaksanaan uji coba di Kantor Kecamatan Tambaksari, Selasa (28/7/2026).
Menurut Qodari, digitalisasi bansos merupakan salah satu program strategis Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan anggaran perlindungan sosial yang mencapai sekitar Rp1.300 triliun atau hampir 30 persen APBN benar-benar diterima masyarakat yang berhak. "Prinsipnya harus adil kepada yang berhak menerima, dan yang tidak layak tidak boleh menerima. Selama ini ada inclusion error atau mereka yang tidak berhak malah masuk, serta exclusion error di mana yang berhak justru terlewat," kata Qodari.
Berdasarkan data aplikasi Sayang Warga, dari 1.004.298 kepala keluarga (KK) di Surabaya, sebanyak 334.560 KK didaftarkan melalui agen Perlinsos, sedangkan 62.673 KK melakukan pendaftaran secara mandiri. Secara keseluruhan, sebanyak 1.003.693 KK telah berhasil didata atau mencapai 99,94 persen.
Hasil verifikasi menunjukkan sebanyak 119.000 KK dinyatakan layak menerima bantuan sosial.
Menariknya, sebanyak 359.856 KK memilih tidak mengajukan bantuan karena menyadari kondisi ekonominya tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bansos. "Di Surabaya ada sebanyak 119.000 KK yang berhak menerima bantuan, dan hebatnya lagi ada yang menolak karena sadar diri tidak berhak menerima bansos sebanyak 359.856 KK," ujar Qodari.
Ia menjelaskan, penerapan Perlinsos Digital juga berhasil meningkatkan kualitas data penerima bantuan. Dari sekitar 101.000 KK penerima dalam basis data sebelumnya, ditemukan sekitar 25 persen atau sekitar 25.000 KK yang sebenarnya tidak memenuhi syarat sehingga dikeluarkan dari daftar penerima (inclusion error).
Di sisi lain, sistem baru berhasil menemukan sekitar 51.000 KK atau sekitar 43 persen dari total 119.000 KK penerima yang selama ini belum pernah tercatat meski sebenarnya memenuhi syarat (exclusion error). "Bayangkan, ada sekitar 51.000 KK atau setara 175.000 jiwa yang selama ini harusnya dapat tapi tidak menerima. Hari ini mereka mendapatkan keadilan lewat digitalisasi perlinsos," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Qodari juga mencoba langsung proses pendaftaran menggunakan teknologi face recognition yang terhubung dengan data KTP elektronik. Sistem kemudian melakukan verifikasi otomatis dengan data kepemilikan aset dari berbagai instansi, seperti PLN, Kepolisian, hingga ATR/BPN.
"Sistem ini sangat adil karena yang menjawab adalah mesin dan data lintas kementerian/lembaga. Tidak ada lagi subjektivitas. Kalau ada sanggahan, bisa langsung diajukan di sistem," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya Eddy Christijanto mengatakan, hingga berakhirnya masa uji coba masih terdapat sekitar 605 KK yang belum berhasil didata. Menurut Eddy, pada awal pelaksanaan sempat terjadi perlambatan sistem. Namun, setelah dilakukan peningkatan infrastruktur, proses verifikasi kini berlangsung jauh lebih cepat.
"Saat ini proses verifikasi sudah langsung keluar hasilnya. Kita masih menyisakan sekitar 605 KK yang belum terdata. Insya Allah ke depan target 100 persen akan tuntas," ujar Eddy.
Ia menegaskan, ratusan KK tersebut menjadi perhatian khusus karena berkaitan langsung dengan ketepatan perencanaan anggaran daerah. Sebagian besar belum memperbarui data domisili meski masih menggunakan KTP Surabaya. "Ketidaksesuaian data domisili berisiko membuat anggaran yang telah disiapkan, seperti alokasi untuk warga yang sudah tidak bertempat tinggal di Surabaya menjadi tidak terserap dan tidak tepat sasaran," pungkas Eddy. (ADV)
Editor : Rahmat Fajar