Oleh: Sahat Simatupang
Aktivis 98
Baca juga: Jika Surat Penyetaraan Tidak Sah, Masih Lengkapkah Syarat Pencalonan Gibran?
Jangan sampai perkara penyadapan yang dilakukan Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dkknya dipakai pemerintah untuk mengevaluasi Polri. sehingga berujung kepada kembalinya Polri dan TNI dalam satu rumpun Pertahanan dan Keamanan (Hankam) menyebabkan fungsi Polri sebagai penegak hukum akan diambil TNI seperti masa Orde Baru.
10 tahun pemerintahan Jokowi memberikan banyak jabatan kepada pejabat Polri bahkan masuk kedalam jabatan di kementerian. Itu lah awal mula Polri masuk ke gelanggang politik. Sehingga muncullah istilah Partai Coklat ' Parcok' dan menimbulkan kecemburuan diberbagai kalangan baik sipil dan militer.
Dimulainya Reboisasi atau Penghijauan
Baca juga: Ketika Angka Pertumbuhan Tidak Lagi Cukup
Di masa 2 tahun pemerintahan Prabowo, pelan tapi pasti peran personil Polri dikurangi kalau tak mau disebut dihabisi. Saat ini 'Parcok' berubah jadi 'Reboisasi atau Penghijauan'. Dimana - mana personil baju hijau alias TNI masuk ke instansi dan BUMN.
Peristiwa penyadapan yang diduga dilakukan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo telah menjadi pengkhianatan kepada Presiden walaupun kita (publik) belum mendengar seperti apa isi penbicaraan Presiden Prabowo dengan lawan bicaranya yang disadap para jenderal tersebut. Namun vonis terlanjur dijatuhkan. Jendral LSP dkk nya berkhianat pada Presiden dan pada negara (NKRI). Bahkan ada yang menyamakannya dengan pengkhianatan itu dengan gerakan Partai Komunis Indonesia yang pupuler dengan istilah G30S/PKI.
Saya sendiri tak sependapat demgan penyamaan itu meski penyadapan adalah bentuk khianat. Saya lebih condong melihat pertarungan ini adalah perebutan kekuasaan semata karena 10 tahun pemerintahan Jokowi peran Polri begitu leluasannya. Mereka ada dimana- mana disemua instansi. Nah,...ini saatnya 'Penghijauan'.
Baca juga: Bersama Bisa Bekerja Sama, Menuju Swasembada, Petani Sejahtera
Indonesia Kembali ke Orde Baru
Namun yang harus kita waspadai jangan sampai seteru lama Polri dan TNI menyebabkan Presiden gelap mata membalikkan arah reformasi yang salah satunya adalah pemisahan Polri dari ABRI/TNI yang selama 32 tahun Presiden kedua RI Soeharto yang juga mertua Prabowo berkuasa menggabungkan kedua institusi bersenjata tersebut sehingga Indonesia menjadi sasaran kritik karena tidak bisa memisahkan fungsi pertahanan dan keamanan.
Dan saat ini momentum menggabungkan Polri dan TNI sedang mendapat dukungan publik yang beramai - ramai menghujat Jenderal LSP dkk nya dan tentu saja institusi Polri yang menjadi korban. Jika itu yang terjadi maka bersiap - siap lah Indonesia akan kembali ke zaman Orde Baru. Saya tak percaya ada upaya makar Jenderal LSP. Tidak ada rumusnya Kapolri mencoba mendongkel kekuasaan Presiden apalagi Prabowo pemegang kendali TNI bahkan dia pernah mengatakan dia lebih TNI dari TNI yang bermakna dia kuat.
Editor : Redaksi