Jurnas.net - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mencatat tonggak baru dalam tata kelola pemerintahan daerah. Mulai Januari 2026, Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Surabaya resmi beroperasi sebagai Perangkat Daerah mandiri, menandai pergeseran paradigma pembangunan kota dari pendekatan administratif menuju kebijakan berbasis riset dan inovasi.
BRIDA berdiri terpisah dari Bappedalitbang yang kini bertransformasi menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Dengan pemisahan tersebut, seluruh urusan penelitian, pengembangan, pengkajian, hingga penerapan inovasi daerah kini dijalankan secara fokus dan terintegrasi di bawah BRIDA.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan, pembentukan BRIDA bukan sekadar penambahan struktur birokrasi, melainkan kebutuhan strategis kota metropolitan yang menghadapi tantangan perkotaan semakin kompleks.
“Mulai 2026, Surabaya tidak boleh lagi membangun dengan pendekatan coba-coba atau sekadar rutinitas tahunan. BRIDA adalah dapur analisis kebijakan. Setiap rupiah APBD harus berangkat dari riset dan menghasilkan solusi nyata, bukan laporan yang berhenti di rak arsip,” kata Eri, Selasa, 20 Januari 2026.
Menurutnya, kehadiran BRIDA menjadi fondasi penting agar kebijakan pembangunan, penganggaran, hingga program pelayanan publik benar-benar berbasis data, sains, dan kebutuhan riil warga. Salah satu langkah strategis yang langsung mencerminkan peran baru BRIDA adalah penggabungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kebun Raya Mangrove ke dalam struktur BRIDA.
Kebijakan ini mengubah orientasi kawasan Mangrove Gunung Anyar dan Wonorejo—tidak lagi semata destinasi wisata, tetapi diposisikan sebagai pusat riset konservasi dan mitigasi perubahan iklim berstandar nasional hingga internasional.
Kepala BRIDA Kota Surabaya Agus Imam Sonhaji menjelaskan, integrasi tersebut bertujuan mengembalikan fungsi Kebun Raya Mangrove sesuai mandat ilmiah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
“Kebun Raya Mangrove kini kami dorong menjadi pusat studi blue carbon atau karbon biru. Ini bukan hanya soal lingkungan, tapi juga strategi Surabaya menghadapi perubahan iklim dan membuka peluang ekonomi karbon di masa depan,” kata Agus.
Ia menambahkan, Surabaya diproyeksikan menjadi pilot project nasional bagi kota pesisir dalam pemanfaatan ekosistem mangrove sebagai benteng ekologis sekaligus instrumen mitigasi krisis iklim.
Lebih jauh, BRIDA dirancang sebagai agregator ekosistem riset dan inovasi. Selama ini, potensi riset di Surabaya—yang ditopang puluhan perguruan tinggi dan industri strategis—dinilai belum terhubung secara optimal. Banyak riset berhenti di tahap akademik tanpa hilirisasi nyata.
Untuk menjawab tantangan tersebut, BRIDA mengembangkan pola kolaborasi dari Pentahelix menjadi Heptahelix. Selain pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media, BRIDA menambahkan dua elemen krusial, yakni komunitas dan pengguna (user) sebagai bagian aktif dalam siklus inovasi.
“Banyak riset kampus yang bagus, tapi mandek karena tidak ada pendanaan lanjutan atau tidak cocok dengan daya dukung lingkungan. BRIDA hadir sebagai matchmaker menghubungkan peneliti dengan pendanaan, industri, dan kebutuhan riil masyarakat,” terang Agus.
Dalam konsep Heptahelix ini, BRIDA berperan sebagai pusat penghubung (hub) yang mengorkestrasi riset agar selaras dengan kebutuhan industri, berkelanjutan secara lingkungan, serta berdampak langsung bagi kesejahteraan warga.
Pemkot Surabaya menetapkan tiga target utama melalui BRIDA. Pertama, menyelesaikan persoalan perkotaan seperti pengangguran, kemacetan, sampah, banjir, dan ekonomi warga melalui riset terapan dan inovasi tepat guna.
Kedua, menjadikan Kebun Raya Mangrove sebagai living laboratory bagi peneliti lokal dan internasional, sekaligus ruang edukasi sains bagi pelajar Surabaya dan Indonesia.
Ketiga, membangun ekosistem riset dan inovasi terintegrasi, sehingga hasil penelitian dosen dan mahasiswa dapat dihilirisasi menjadi kebijakan publik, teknologi, maupun produk ekonomi yang nyata. “Ini investasi jangka panjang. Tahun 2026 adalah titik tolak Surabaya menuju World Class Smart City yang digerakkan oleh riset, inovasi, dan keberlanjutan,” pungkas Agus.
Sebagai informasi, BRIDA Surabaya resmi terbentuk pada 2 Januari 2026. Dalam pelantikan pejabat awal tahun, Wali Kota Eri Cahyadi menunjuk Agus Imam Sonhaji sebagai Kepala BRIDA Surabaya pertama. BRIDA memiliki mandat strategis mengoordinasikan seluruh kebijakan riset dan inovasi daerah, termasuk pengelolaan Kebun Raya Mangrove.
Editor : Rahmat Fajar
