Jurnas.net - Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak resmi menetapkan enam orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pemeliharaan dan pengusahaan kolam Pelabuhan Tanjung Perak pada tahun 2023–2024. Kasus ini menyeret manajemen PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Persero Regional 3 dan jajaran direksi PT Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) terkait pekerjaan pengerukan (dredging) kolam pelabuhan yang diduga penuh rekayasa.
Kepala Kejari Tanjung Perak, Darwis Burhansyah, mengungkapkan bahwa penyidik menemukan adanya rangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sistematis. Pekerjaan pemeliharaan kolam pelabuhan ternyata dijalankan tanpa dasar perjanjian konsesi dan tanpa surat penugasan resmi dari Kementerian Perhubungan.
Baca juga: Polisi Periksa Wawali Armuji Kasus Dugaan Korupsi Bimtek DPRD Surabaya
“Setelah tim penyelidik memperoleh alat bukti yang cukup sesuai Pasal 184 KUHAP dan dilakukan ekspose perkara, penyidik menetapkan enam orang tersangka,” kata Darwis, Jumat, 28 November 2025.
Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka berasal dari unsur manajemen Pelindo Regional 3 dan jajaran PT APBS, yakni AWB, Regional Head Pelindo Regional 3 (Oktober 2021–Februari 2024), HES, Division Head Teknik Pelindo Regional 3.
Lalu tersangka EHH, Senior Manager Pemeliharaan Fasilitas Pelabuhan Pelindo Regional 3, M, Direktur Utama PT APBS (2020–2024), MYC, Direktur Komersial Operasi dan Teknik PT APBS (2021–2024), dan DYS, Manajer Operasi dan Teknik PT APBS (2020–2024).
Untuk kepentingan penyidikan, para tersangka ditahan selama 20 hari di Rutan Kelas I Surabaya dan Rutan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, mulai 27 November hingga 16 Desember 2025.
Darwis menjelaskan, penyidik menemukan adanya sejumlah pelanggaran berat dalam pekerjaan pengerukan, di antaranya pengerukan kolam pelabuhan dilakukan tanpa perjanjian konsesi dan tanpa izin dari KSOP.
Baca juga: Skandal Proyek Rp196 M Tanpa Konsesi: Kejari Tanjung Perak Bongkar Skema Ilegal Pelindo - APBS
Penunjukan langsung APBS sebagai pelaksana pekerjaan, padahal perusahaan tersebut tidak memiliki kapal dan tidak kompeten untuk pengerukan. Markup HPS/OE hingga Rp200 miliar tanpa memakai konsultan maupun engineering estimate, pengalihan pekerjaan secara ilegal kepada pihak ketiga (PT Rukindo dan PT SAI), dan manipulasi nilai anggaran serta pengadaan tanpa dokumen KKPRL (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut).
Kerugian keuangan negara saat ini masih dihitung BPKP, namun estimasi awal diperkirakan mendekati nilai kontrak, yakni sekitar Rp196 miliar. "Penyelidik telah menerima penitipan dana Rp70 miliar dari PT APBS melalui rekening penampungan Kejaksaan,” kata Darwis.
Hingga kini, penyidik telah memeriksa 50 saksi, mengamankan 415 dokumen fisik dan 7 dokumen elektronik, serta melibatkan ahli pidana, ahli keuangan negara, dan ahli konstruksi dalam pemeriksaan.
Darwis menegaskan bahwa perkembangan perkara masih terus berjalan. “Tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru. Kita kembangkan setelah audit dan pemeriksaan lanjutan," tambahnya.
Baca juga: Kejari Tanjung Perak Surabaya Sita Rp70 Miliar Kasus Korupsi Proyek Pelabuhan
Para tersangka dijerat Pasal 2 dan Pasal 3 jo. Pasal 18 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terkait tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian negara.
Mengenai besaran kerugian negara, Darwis mengatakan pihaknya masih menunggu hasil audit resmi BPKP. “Nilai pasti akan disampaikan dalam surat dakwaan setelah audit rampung,” jelasnya.
Namun ia memastikan estimasi awal mengarah pada total nilai kontrak. “Diperkirakan mencapai sekitar Rp196 miliar, dikurangi Rp70 miliar dana titipan yang telah diserahkan,” tandasnya.
Editor : Rahmat Fajar