Oleh: Ir. Jailani, S.T., M.M.
Komisioner Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)
Di negara demokrasi, survei opini publik telah menjadi salah satu instrumen penting untuk membaca tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Hasil survei kerap menjadi perhatian media, akademisi, pelaku usaha, hingga pengambil kebijakan karena dianggap mampu menangkap persepsi publik pada suatu periode tertentu. Namun, muncul pertanyaan mendasar: apakah keberhasilan sebuah pemerintahan cukup diukur dari survei kepuasan?
Jawabannya tentu tidak sesederhana "ya" atau "tidak". Survei merupakan instrumen yang penting, tetapi bukan satu-satunya tolok ukur keberhasilan pemerintahan. Survei merekam persepsi masyarakat, sedangkan kinerja pemerintah juga harus dinilai melalui capaian objektif yang dapat diverifikasi. Karena itu, kedua pendekatan tersebut semestinya diposisikan sebagai instrumen yang saling melengkapi, bukan saling menggantikan.
Dalam perspektif metodologi penelitian, survei memiliki keunggulan karena mampu memotret persepsi publik melalui sampel yang mewakili populasi. Hasilnya dapat berfungsi sebagai early warning system bagi pemerintah untuk memahami aspirasi, harapan, maupun ketidakpuasan masyarakat. Di negara demokrasi, informasi seperti ini sangat penting sebagai bahan evaluasi sekaligus dasar penyempurnaan kebijakan publik.
Namun, survei juga memiliki keterbatasan. Persepsi masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari pengalaman pribadi, kondisi ekonomi rumah tangga, pemberitaan media, hingga dinamika sosial dan politik yang berkembang ketika survei dilakukan. Dengan kata lain, survei tidak dirancang untuk mengukur secara langsung seluruh capaian pembangunan maupun efektivitas kebijakan pemerintah dalam jangka panjang.
Di sisi lain, keberhasilan pemerintahan juga tercermin melalui berbagai indikator objektif yang dipublikasikan secara berkala oleh lembaga resmi negara. Misalnya, data Badan Pusat Statistik menunjukkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen (year on year) pada Triwulan I 2026. Dari sisi investasi, realisasi Semester I 2026 mencapai Rp1.010,6 triliun dengan penyerapan sekitar 1,45 juta tenaga kerja. Sementara itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Semester I 2026 tetap terjaga dengan defisit sekitar 0,76 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Berbagai indikator tersebut memberikan gambaran mengenai arah dan stabilitas kebijakan ekonomi nasional.
Meski demikian, capaian makro tidak selalu langsung diterjemahkan menjadi tingkat kepuasan masyarakat. Investasi membutuhkan waktu sebelum bertransformasi menjadi pabrik, lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Demikian pula pembangunan infrastruktur yang manfaat ekonominya sering kali baru dirasakan beberapa tahun setelah proyek selesai. Dalam ekonomi pembangunan, kondisi ini dikenal sebagai time lag, yakni jeda waktu antara pelaksanaan kebijakan dan dampak yang dirasakan masyarakat.
Selain itu, kajian behavioral economics menjelaskan bahwa manusia cenderung lebih mudah mengingat pengalaman yang dianggap merugikan dibandingkan manfaat yang diterima secara bertahap. Kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, atau pelayanan publik yang belum optimal sering kali lebih membekas dalam ingatan masyarakat dibandingkan membaiknya indikator makroekonomi. Akibatnya, persepsi publik tidak selalu bergerak sejalan dengan statistik resmi.
Karena itu, keberhasilan pemerintah semestinya tidak dinilai hanya melalui satu indikator, baik survei kepuasan maupun statistik ekonomi. Pemerintah membutuhkan sebuah dashboard kinerja yang memadukan berbagai ukuran secara komprehensif, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, investasi, kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan, hingga tingkat kepuasan masyarakat. Masing-masing indikator memiliki fungsi yang berbeda dan saling melengkapi dalam menggambarkan kualitas tata kelola pemerintahan.
Lebih jauh, ukuran keberhasilan pemerintah pada akhirnya terletak pada sejauh mana kebijakan publik mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan lebih bermakna apabila disertai dengan terbukanya kesempatan kerja, meningkatnya daya beli, pelayanan publik yang semakin baik, serta berkurangnya kesenjangan sosial. Sebaliknya, tingkat kepuasan masyarakat juga perlu dibaca secara proporsional karena sangat dipengaruhi oleh dinamika sosial, ekonomi, maupun psikologis yang berkembang di tengah masyarakat.
Pada akhirnya, demokrasi membutuhkan pemerintah yang bersedia mendengar suara rakyat, dan survei merupakan salah satu instrumen penting untuk menangkap suara tersebut. Namun, kualitas pemerintahan tidak dapat direduksi hanya pada satu angka kepuasan. Keberhasilan pembangunan harus dilihat sebagai perpaduan antara capaian objektif yang tercermin dalam data dan pengalaman nyata yang dirasakan masyarakat.
Ketika kedua perspektif tersebut dibaca secara bersamaan, evaluasi terhadap kinerja pemerintah akan menjadi lebih adil, lebih utuh, dan lebih konstruktif. Pendekatan inilah yang pada akhirnya dapat mendorong lahirnya kebijakan publik yang semakin responsif, efektif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Editor : Redaksi
