Jurnas.net - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa merotasi tujuh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai langkah strategis memperkuat mesin birokrasi dan memastikan kesinambungan program pembangunan daerah dengan agenda prioritas nasional. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan digelar di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 800.1.3.3/362/204/2026 tertanggal 29 Januari 2026.
Rotasi ini menandai pendekatan baru dalam tata kelola aparatur Pemprov Jatim. Tidak sekadar pergantian jabatan, langkah tersebut dirancang untuk menempatkan figur yang tepat di posisi strategis, sesuai dengan tantangan pembangunan Jawa Timur ke depan, mulai dari penguatan ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga ketahanan pangan.
Baca juga: Skandal Dana Hibah Jatim: KPK Jadwalkan Khofifah Diperiksa di Pengadilan Tipikor Pekan Ini
Tujuh pejabat yang dirotasi yakni M. Yasin sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Nurkholis sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Dydik Rudy Prasetya sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi, serta Imam Hidayat sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur.
Selain itu, Sufi Agustini dilantik sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur. Sementara Tri Wahyu Liswati dipercaya menjabat Kepala Bakorwil Bojonegoro, dan Agung Subagyo sebagai Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Jatim.
Gubernur Khofifah menegaskan bahwa rotasi ini harus bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Pelayanan terbaik menjadi kunci utama terwujudnya kesejahteraan masyarakat Jawa Timur,” kata Khofifah, Senin, 2 Februari 2026.
Menariknya, rotasi kali ini menjadi yang pertama di lingkungan Pemprov Jatim yang secara penuh memanfaatkan Talent DNA sebagai instrumen pemetaan potensi aparatur. Metode ini dikombinasikan dengan merit system serta uji kompetensi oleh tim panitia seleksi, sehingga pengisian jabatan dilakukan secara objektif, terukur, dan berbasis kapabilitas.
“Ini pertama kalinya kita menggunakan mapping Talent DNA yang diperkuat uji kompetensi. Harapannya, pejabat yang dilantik benar-benar dapat menjalankan tugas secara maksimal,” tegas Khofifah.
Baca juga: JPU KPK Minta Khofifah Jelaskan Presedur Dana Hibah dan Klarifikasi Dugaan Fee
Ia juga mengingatkan para pejabat untuk fokus mengoptimalkan program-program pokok Jawa Timur, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kehati-hatian dalam perencanaan dan pelaksanaan program menjadi penekanan penting, baik untuk program utama maupun penunjang.
“Proses kehati-hatian harus sama antara program pokok dan penunjang, terutama yang berdampak langsung kepada masyarakat,” katanya.
Dalam konteks nasional, Khofifah menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan daerah dengan proyek strategis nasional. Salah satu indikator keberhasilan tersebut tercermin dari kinerja fiskal Jawa Timur. Pada Tahun Anggaran 2025, realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mencatatkan surplus sebesar 5,97 persen—tertinggi di Pulau Jawa—melampaui DI Yogyakarta dan DKI Jakarta.
Baca juga: Khofifah Dorong Creative Financing, Obligasi Daerah Jadi Strategi Perkuat Kemandirian Fiskal Jatim
Di sektor pangan, Khofifah memberi perhatian khusus kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan untuk terus memetakan potensi ekonomi daerah sekaligus menjaga posisi Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional. Atas capaian tersebut, Jawa Timur memperoleh pengakuan dari Presiden Prabowo melalui Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya Swasembada Pangan 2025.
Sepanjang 2025, Jawa Timur tercatat sebagai produsen padi dan beras tertinggi nasional dengan produksi mencapai 12.694.148 ton Gabah Kering Panen (GKP) atau setara 10.557.883 ton Gabah Kering Giling (GKG). Ke depan, Jatim juga didorong berperan aktif dalam mendukung agenda nasional menuju swasembada jagung hingga swasembada gula.
Kepada para Kepala Bakorwil, Khofifah menegaskan peran mereka sebagai perpanjangan tangan Pemprov Jatim di daerah. Ia meminta agar Bakorwil aktif turun ke lapangan untuk memetakan potensi dan keunggulan wilayah secara detail. “Kepala Bakorwil harus mampu mengangkat potensi daerah, termasuk wilayah yang selama ini belum dikenal, agar memiliki daya saing yang lebih baik,” pungkas Khofifah.
Editor : Rahmat Fajar